Kritik Program Prioritas Prabowo: Bukan Implementasi, Tapi Cacat Diagnosis

Artikel ini mengupas akar masalah program prioritas pemerintahan Prabowo — mulai dari Makan Bergizi Gratis, Koperasi Desa Merah Putih, hingga belanja alutsista — yang selama ini dikritik akibat kasus keracunan, pemborosan, dan dugaan korupsi. Analis kebijakan berargumen bahwa persoalannya bukan sekadar implementasi yang buruk, melainkan lebih mendasar: ketidaksesuaian antara diagnosis masalah, instrumen kebijakan, dan kapasitas negara. Dengan kata lain, program yang dirancang dengan baik pun bisa gagal jika sejak awal menjawab persoalan yang keliru. Kritik ini mengacu pada buku Paradoks Indonesia dan Solusinya karya Prabowo, yang menjadi fondasi intelektual sejumlah program. Buku tersebut memang tepat dalam mengidentifikasi kebocoran ekonomi, dominasi elite, dan ketergantungan asing sebagai sumber ketimpangan.

Namun, menurut analis, buku itu kurang memberikan perhatian pada produktivitas, inovasi, kualitas institusi, dan kapasitas negara — justru faktor-faktor yang menurut ekonom Douglass North (1990) menjadi penentu keberhasilan pembangunan jangka panjang. Perbedaan diagnosis ini melahirkan pilihan instrumen dan prioritas kebijakan yang berbeda. Pemerintah cenderung memilih solusi distributif dan penguasaan sumber daya, seperti program koperasi desa atau penertiban lahan ilegal, tanpa dibarengi penguatan institusi yang mendorong investasi produktif dan inovasi. Di tengah ruang fiskal yang semakin sempit — tergambar dari defisit APBN awal 2026 sebesar Rp240 triliun dan keseimbangan primer negatif — kesalahan dalam memilih prioritas dapat lebih mahal daripada kesalahan implementasi.

Data dari artikel terkait juga menunjukkan bahwa Prabowo sendiri mengakui adanya kebocoran ekonomi sebesar US$343 miliar dalam 22 tahun, yang disebut sebagai penyebab utama pelemahan rupiah hingga sempat menembus Rp18.000. Hal ini menegaskan bahwa diagnosis terhadap kebocoran memang relevan, tetapi solusi yang dipilih — seperti program MBG dan KDMP — belum tentu menjawab akar masalah produktivitas dan institusi. Dampaknya, anggaran negara yang terbatas berisiko terserap ke program-program yang secara fundamental kurang tepat sasaran, sementara sektor-sektor produktif seperti infrastruktur konektivitas pedesaan, riset, dan pengembangan SDM justru kekurangan dana. Bagi pelaku bisnis, ketidakpastian arah kebijakan ini menciptakan risiko regulasi yang dapat menghambat investasi jangka panjang, terutama di sektor komoditas yang menjadi sasaran penertiban.

Di sisi lain, kepastian hukum dan penegakan aturan terhadap praktik ilegal — seperti yang ditegaskan dalam pidato Prabowo mengenai 5 juta hektare kebun sawit ilegal — justru bisa menjadi angin segar bagi perusahaan patuh. Namun, tanpa penguatan institusi dan perbaikan iklim investasi, langkah penertiban hanya akan menjadi solusi jangka pendek.