30 JUL 2026
Insentif Pajak IKN Sepi Peminat, Permohonan Nol Sepanjang 2025

Foto: CNBC Indonesia — Gambar diambil dari sumber artikel asli untuk menghindari kesalahan informasi visual.

← Kembali
Beranda / Kebijakan / Insentif Pajak IKN Sepi Peminat, Permohonan Nol Sepanjang 2025
Kebijakan

Insentif Pajak IKN Sepi Peminat, Permohonan Nol Sepanjang 2025

Tim Redaksi Feedberry ·30 Juli 2026 pukul 04.05 · Sinyal tinggi · Sumber: CNBC Indonesia ↗
8 Skor

Gagal totalnya insentif super-atraktif IKN (0 permohonan dari 7 di 2024) menimbulkan pertanyaan serius tentang daya tarik investasi, kredibilitas kebijakan, dan tekanan fiskal akibat defisit yang melebar.

Urgensi
7
Luas Dampak
8
Dampak Indonesia
9

Ringkasan Eksekutif

Hingga akhir 2025, Direktorat Jenderal Pajak melaporkan nihil permohonan fasilitas tax holiday untuk investasi di Ibu Kota Nusantara. Padahal pemerintah menawarkan pembebasan Pajak Penghasilan Badan hingga 100% selama maksimal 30 tahun pajak untuk investasi di sektor infrastruktur dan layanan umum. Angka ini anjlok dari tahun sebelumnya yang mencatat tujuh permohonan. Fasilitas serupa untuk sektor keuangan di Financial Center IKN bahkan menawarkan pengurangan PPh hingga 100% untuk perbankan dan asuransi selama 25 tahun, serta potongan 85% untuk berbagai industri jasa keuangan termasuk pasar modal dan fintech. Meskipun skema ini diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2023 dan PMK 28/2024, realisasinya tetap nol.

Fakta ini menjadi sinyal paling awal dan paling gamblang: daya tarik IKN sebagai destinasi investasi — setidaknya untuk sektor-sektor yang diincar — masih sangat lemah. Tidak cukup hanya menawarkan keringanan fiskal bila fundamental investasi lainnya, seperti kepastian hukum, infrastruktur, ketersediaan tenaga kerja, dan rantai pasok, belum terbangun. Ketiadaan peminat juga bisa mencerminkan keraguan investor terhadap realisasi pembangunan IKN secara keseluruhan, terutama di tengah tekanan fiskal yang semakin ketat. Defisit APBN 2026 yang sudah mencapai Rp240 triliun pada Maret, ditambah keseimbangan primer negatif Rp95,8 triliun, membuat ruang belanja pemerintah untuk menyelesaikan infrastruktur IKN semakin sempit. Tanpa keyakinan bahwa kota ini akan benar-benar berfungsi sesuai jadwal, insentif pajak super-atraktif pun menjadi tidak relevan.

Ke depan, pemerintah perlu memikirkan ulang strategi investasi IKN — mungkin dengan memperkuat insentif non-fiskal, memberikan jaminan kepastian hukum yang lebih konkret, atau bahkan mempertimbangkan skema pendanaan bersama dengan swasta. Yang jelas, insentif pajak semata tidak akan bekerja tanpa diimbangi oleh kemajuan pembangunan fisik dan kepercayaan investor yang dipulihkan.

Mengapa Ini Penting

Insentif pajak super-atraktif seharusnya menjadi fondasi utama untuk mengerek investasi IKN. Fakta bahwa tidak ada satu pun pengajuan sepanjang 2025 — sementara tahun sebelumnya masih ada tujuh — menandakan bahwa permasalahan investasi di IKN bersifat struktural, bukan semata soal insentif. Ini adalah pukulan telak bagi narasi pemerintah bahwa IKN akan menjadi magnet investasi baru. Jika IKN gagal menarik modal, maka seluruh proyek pemindahan ibu kota akan dipertanyakan kelanjutannya, dan APBN akan terus terbebani tanpa ada imbal balik ekonomi yang signifikan.

Dampak ke Bisnis

  • Sektor konstruksi dan properti, terutama emiten yang terpapar langsung ke proyek IKN, akan kehilangan katalis pertumbuhan jangka panjang. Ini menekan valuasi saham-saham seperti WSKT, ADHI, dan PTPP yang sudah tertekan oleh utang dan proyek yang molor.
  • Kawasan mitra IKN seperti Balikpapan, Samarinda, dan sekitarnya gagal memperoleh limpahan ekonomi. Sektor perhotelan, pergudangan, dan logistik di Kalimantan Timur akan kehilangan prospek permintaan yang sebelumnya diharapkan.
  • Emiten jasa keuangan dan properti yang menawarkan produk kredit konsumsi dan KPR di Kalimantan Timur juga akan kehilangan potensi pasar baru, karena gelombang urbanisasi ke IKN tidak akan terjadi sesuai ekspektasi.

Yang Perlu Dipantau

  • Yang perlu dipantau: respons resmi pemerintah dan Otorita IKN — apakah akan merevisi insentif, mengubah strategi, atau justru mengerem progres pembangunan.
  • Risiko yang perlu dicermati: jika kepercayaan investor runtuh total, maka rencana penerbitan obligasi IKN atau skema KPBU akan gagal, semakin memperdalam beban APBN tanpa ada aset produktif.
  • Sinyal penting: laporan keuangan emiten konstruksi untuk kuartal II-2026 — jika pendapatan mereka dari IKN menunjukkan penurunan YoY, konfirmasi bahwa proyek sedang melambat atau dihentikan.

Analisis ini dibuat oleh sistem AI Feedberry berdasarkan sumber berita publik dan tidak merupakan saran investasi atau keputusan bisnis. Selalu verifikasi dengan sumber primer.