Foto: Cointelegraph — Gambar diambil dari sumber artikel asli untuk menghindari kesalahan informasi visual.
Kebijakan ini berlaku di Inggris mulai 2027, dengan dampak langsung minimal ke Indonesia. Namun, arah regulasi ini memperkuat tren legitimasi kripto global yang secara tidak langsung memengaruhi sentimen pasar kripto dan regulasi di Indonesia.
- Nama Regulasi
- No gain, no loss treatment for certain crypto disposals (lending and liquidity pools)
- Penerbit
- HM Revenue and Customs (HMRC)
- Berlaku Sejak
- 2027-04-06
- Perubahan Kunci
-
- ·Disposisi terkait pinjaman kripto dan liquidity pool diperlakukan sebagai transaksi 'no gain, no loss' sehingga capital gains tax ditangguhkan hingga terjadi economic disposal.
- ·Menyelaraskan perlakuan pajak dengan realitas ekonomi transaksi, mengurangi beban administratif wajib pajak.
- Pihak Terdampak
- Sekitar 700.000 individu dan wali amanat di Inggris yang berpartisipasi dalam pinjaman kripto dan liquidity pool.Platform DeFi dan penyedia layanan pinjaman kripto yang beroperasi di Inggris.
Ringkasan Eksekutif
Otoritas pajak Inggris, HM Revenue and Customs (HMRC), mengumumkan pendekatan baru terhadap pajak capital gains untuk transaksi kripto tertentu. Mulai 6 April 2027, disposisi yang terkait dengan pinjaman kripto dan liquidity pool akan diperlakukan sebagai transaksi 'no gain, no loss', sehingga kewajiban pajak ditangguhkan hingga terjadi 'economic disposal' atau pelepasan ekonomis yang sebenarnya. Kebijakan ini diperkirakan berdampak pada sekitar 700.000 individu dan wali amanat di Inggris, dan merupakan perubahan signifikan dari pedoman 2022 sebelumnya. HMRC menyatakan bahwa langkah ini mendukung keadilan dalam sistem pajak dengan menyelaraskan perlakuan pajak dengan realitas ekonomi dari pengaturan tersebut: keuntungan dan kerugian baru diakui saat peserta benar-benar melepas aset kripto secara ekonomis.
Faktor pendorong utama di balik kebijakan ini adalah masukan dari industri kripto yang menunjukkan bahwa pendekatan sebelumnya menimbulkan beban administratif yang besar bagi wajib pajak. Pendiri Aave, Stani Kulechov, menyebut ini sebagai arah yang benar karena didorong oleh umpan balik industri. Dengan kata lain, HMRC tidak hanya merespons kompleksitas teknis transaksi kripto modern, tetapi juga berusaha menciptakan kepastian hukum bagi pelaku pasar.
Langkah ini juga mencerminkan tren global di mana regulator di negara maju mulai memberikan perlakuan pajak yang lebih jelas dan kondusif bagi aset digital, berbeda dengan pendekatan yang lebih ketat atau ambigu di beberapa yurisdiksi lain. Dampak kebijakan ini terhadap Indonesia tidak langsung, tetapi tetap relevan melalui dua jalur. Pertama, secara sentimen global, Inggris sebagai pusat keuangan utama mengirim sinyal bahwa aset kripto dan aktivitas terdesentralisasi (DeFi) dapat diakomodasi dalam kerangka pajak yang wajar. Hal ini berpotensi memperkuat minat investor global terhadap aset digital, yang pada gilirannya dapat memengaruhi risk appetite investor domestik di Indonesia terhadap kripto dan saham teknologi.
Kedua, bagi regulator Indonesia (Bappebti dan OJK), perkembangan ini bisa menjadi referensi dalam merumuskan kebijakan perpajakan dan pengawasan transaksi kripto di dalam negeri, terutama terkait produk pinjaman dan liquidity pool yang mulai marak di bursa lokal.
Mengapa Ini Penting
Kebijakan ini menandai pergeseran penting dalam regulasi kripto di negara maju: dari pendekatan yang membebani wajib pajak menuju sistem yang lebih pragmatis dan mendukung inovasi. Bagi Indonesia, meski tidak mengikat langsung, hal ini memperkuat tekanan bagi regulator domestik untuk memberikan kejelasan pajak dan hukum bagi transaksi kripto yang kompleks, seperti liquidity pool. Jika tidak, investor dan pelaku industri bisa beralih ke yurisdiksi yang lebih ramah, mengingat sifat borderless dari aset digital.
Dampak ke Bisnis
- Sentimen positif terhadap pasar kripto global dapat memicu kenaikan volume perdagangan di bursa kripto Indonesia, menguntungkan exchange lokal seperti Tokocrypto, Indodax, dan Pintu yang menggantungkan pendapatan dari biaya transaksi.
- Namun, jika regulator Indonesia tidak segera menyesuaikan kerangka perpajakan, aktivitas pinjaman kripto dan liquidity pool bisa bergeser ke platform luar negeri yang lebih jelas perlakuan pajaknya, mengurangi potensi penerimaan pajak dan aktivitas ekonomi digital di dalam negeri.
- Bagi investor institusi Indonesia yang mulai melirik aset digital, kepastian hukum di Inggris bisa menjadi acuan untuk menuntut kepastian serupa di dalam negeri, mendorong percepatan diskusi dengan regulator.
Yang Perlu Dipantau
- Yang perlu dipantau: respons otoritas pajak negara Asia, terutama Singapura dan Malaysia, yang bisa menjadi acuan lebih dekat bagi Indonesia dalam merumuskan kebijakan serupa.
- Risiko yang perlu dicermati: potensi arus modal asing keluar dari pasar kripto Indonesia jika kebijakan domestik tidak berkembang sejalan dengan standar internasional, karena investor dapat memilih yurisdiksi yang lebih ramah pajak.
- Sinyal penting: pernyataan dari Bappebti atau OJK dalam 1-2 bulan ke depan mengenai rencana revisi aturan perdagangan aset kripto, terutama yang berkaitan dengan pinjaman dan liquidity pool, yang bisa menjadi indikator arah kebijakan domestik.
Konteks Indonesia
Kebijakan pajak kripto Inggris ini tidak memiliki dampak langsung terhadap ekonomi atau pasar Indonesia. Namun, sebagai pusat keuangan global, langkah Inggris menciptakan preseden yang dapat memengaruhi persepsi investor global terhadap aset digital. Indonesia, dengan pasar kripto ritel yang aktif dan regulator yang masih mengembangkan kerangka pengawasan, perlu mencermati perkembangan ini. Kejelasan pajak di Inggris dapat mendorong investor institusi dan individu di Indonesia untuk menuntut kepastian serupa, serta mempercepat diskusi tentang perlakuan pajak untuk transaksi kripto yang kompleks seperti liquidity pool. Selain itu, artikel terkait dari IMF tentang stablecoin mengingatkan bahwa stabilitas nilai tukar dan aliran modal di Indonesia juga perlu diantisipasi jika penggunaan stablecoin meningkat sebagai respons terhadap ketidakpastian regulasi global.
Analisis ini dibuat oleh sistem AI Feedberry berdasarkan sumber berita publik dan tidak merupakan saran investasi atau keputusan bisnis. Selalu verifikasi dengan sumber primer.