Inggris Dukung Aksesi Indonesia ke CPTPP — Peluang Diversifikasi Pasar di Tengah Tekanan Fiskal

Pemerintah Indonesia melalui Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto menerima kunjungan UK Trade Commissioner for Asia Pacific Martin Kent di Jakarta pada Selasa, 28 Juli 2026. Pertemuan tersebut menghasilkan komitmen baru: Inggris secara resmi mendukung proses aksesi Indonesia ke Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership (CPTPP). Selain itu, kedua negara membahas implementasi Indonesia-United Kingdom Economic Growth Partnership (EGP) yang telah ditandatangani pada Januari 2026, dengan fokus pada pengembangan sumber daya manusia, energi, investasi, dan transisi menuju ekonomi berkelanjutan.

Langkah ini merupakan bagian dari strategi Indonesia untuk memperluas akses pasar, memperkuat ketahanan rantai pasok, dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Dukungan Inggris terhadap aksesi CPTPP menjadi katalis penting karena Inggris sendiri merupakan anggota blok perdagangan tersebut. CPTPP adalah perjanjian perdagangan bebas yang mencakup 11 negara di kawasan Asia-Pasifik dan Amerika, termasuk Jepang, Kanada, Australia, Malaysia, Vietnam, dan lainnya. Blok ini menawarkan akses preferensial ke pasar-pasar dengan daya beli tinggi serta standar perdagangan yang ketat. Bagi Indonesia, keanggotaan CPTPP dapat menjadi pintu masuk untuk diversifikasi ekspor, terutama di tengah ketidakpastian perdagangan global pasca-perang dagang AS-China dan fragmentasi rantai pasok. Namun, tantangannya tidak kecil: CPTPP mensyaratkan liberalisasi tarif, perlindungan kekayaan intelektual, dan standar ketenagakerjaan yang lebih tinggi dari biasanya.

Konteks domestik yang melatari langkah ini cukup menekan. Hingga Maret 2026, defisit APBN telah mencapai Rp240,1 triliun atau 0,93% terhadap PDB, dengan keseimbangan primer negatif Rp95,8 triliun yang artinya utang baru digunakan untuk membayar bunga utang lama. Rupiah berada di level 18.082 per dolar AS, tertekan oleh suku bunga global yang masih tinggi — Fed Funds Rate di 3,63% dan imbal hasil US Treasury 10 tahun di 4,65%. Harga minyak Brent yang masih di atas 90 dolar per barel menambah beban subsidi energi dan defisit fiskal. Dalam kondisi ini, pemerintah perlu mendorong sumber pertumbuhan baru. CPTPP dapat menjadi salah satu jawaban: membuka pasar ekspor non-tradisional dan menarik investasi asing langsung dari negara anggota seperti Jepang, Kanada, dan Inggris sendiri.

Sektor yang paling diuntungkan jika aksesi berhasil adalah manufaktur berorientasi ekspor (tekstil, alas kaki, elektronik), agrikultur (kelapa sawit, karet, kopi), serta jasa digital dan logistik. Namun, ada risiko disrupsi bagi industri dalam negeri yang belum siap bersaing secara global, terutama UMKM yang bergantung pada proteksi tarif. Perlu dipantau dalam 1–4 minggu ke depan: pertama, respons parlemen Inggris dan parlemen negara anggota lainnya terhadap dukungan aksesi Indonesia; kedua, kelanjutan negosiasi bilateral teknis antara Indonesia dan CPTPP Working Group; ketiga, sinyal dari pejabat perdagangan Indonesia mengenai target waktu penyelesaian aksesi. Jika realitasnya lambat, optimisme pasar bisa meredup dan tekanan pada rupiah serta IHSG bisa berlanjut. Sebaliknya, percepatan negosiasi bisa menjadi katalis positif bagi sektor ekspor dan investasi.