Data BPS Q1 2026 menunjukkan pertumbuhan 5,61% dan pengangguran turun, namun proporsi pekerja formal justru menyusut – sinyal kualitas pertumbuhan rendah. Ditambah tekanan eksternal dolar kuat dan suku bunga global tinggi, risiko jebakan middle income makin nyata.
Ringkasan Eksekutif
Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan pertumbuhan ekonomi kuartal I-2026 mencapai 5,61%, melampaui ekspektasi, dan jumlah pengangguran turun menjadi 7,24 juta orang. Namun di balik angka positif itu, struktur ketenagakerjaan menunjukkan tanda mengkhawatirkan: proporsi pekerja formal turun menjadi 40,58% pada Februari 2026, dari 40,60% setahun sebelumnya dan 40,83% pada 2024. Sebaliknya, pekerja informal naik menjadi 59,42% dari angkatan kerja yang terserap 147,67 juta orang. Padahal, kenaikan absolut pekerja formal hanya 0,74 juta orang, sementara informal bertambah 1,16 juta orang. Ini menandakan informalisasi ekonomi – mesin penciptaan lapangan kerja berjalan, tetapi kualitasnya rendah dan didominasi sektor informal yang kurang produktif, kurang terlindungi, dan sulit dikenakan pajak. Penulis artikel menekankan bahwa pertumbuhan tinggi saat ini banyak ditopang insentif dan subsidi pemerintah.
Jika stimulus fiskal dikurangi, dikhawatirkan pertumbuhan akan kehilangan landasan.
Di sisi lain, tekanan eksternal terus menguat. Dolar AS tetap perkasa dengan indeks broad trade-weighted di 118,88, imbal hasil US Treasury 10 tahun di 4,47%, dan Federal Funds Rate masih 3,63%. Kombinasi ini mendorong rupiah ke level Rp18.170 per dolar, meningkatkan biaya impor dan menekan margin perusahaan formal yang bergantung pada bahan baku impor. Sektor informal yang tidak terpapar biaya impor langsung justru lebih tahan, menciptakan insentif bagi pelaku usaha untuk tetap berada di sektor informal – lingkaran setan yang memperkuat informalisasi. Dampak jangka panjangnya sistemik. Penerimaan pajak sulit naik karena basis pajak yang sempit, tax ratio tetap rendah, dan ruang fiskal untuk membiayai pembangunan infrastruktur dan layanan publik semakin terbatas.
Indonesia juga berisiko terjebak di middle income trap karena produktivitas tenaga kerja informal yang rendah menghambat transformasi struktural. Perusahaan formal – terutama manufaktur, ritel modern, dan jasa profesional – justru menjadi pihak yang dirugikan: mereka harus membayar pajak, mematuhi regulasi ketenagakerjaan, dan bersaing dengan sektor informal yang tidak menanggung biaya kepatuhan. Kondisi ini diperparah oleh ketidakpastian kebijakan yang disebut penulis sebagai "mencla mencle" yang membuat investor enggan ekspansi.
Mengapa Ini Penting
Informalisasi ekonomi bukan sekadar soal statistik tenaga kerja, melainkan ancaman terhadap fondasi fiskal dan prospek pertumbuhan jangka panjang. Semakin besar sektor informal, semakin sempit basis pajak – padahal kebutuhan belanja negara terus meningkat, termasuk subsidi energi yang membengkak akibat kenaikan harga minyak. Jika tren ini tidak dibalik, Indonesia akan kesulitan keluar dari middle income trap dan rentan terhadap guncangan eksternal. Keputusan bisnis – ekspansi, investasi, atau bahkan bertahan – akan sangat dipengaruhi oleh arah kebijakan pemerintah dalam merespons dinamika ini.
Dampak ke Bisnis
- Perusahaan formal di sektor manufaktur, perdagangan, dan jasa modern menghadapi tekanan ganda: biaya input naik akibat rupiah lemah dan persaingan tidak sehat dari sektor informal yang tidak patuh pajak dan tenaga kerja. Margin semakin tertekan, ekspansi tertunda.
- Penerimaan pajak yang stagnan memaksa pemerintah mencari sumber pendapatan baru, seperti menaikkan tarif PPN atau memperluas objek pajak. Ini akan membebani konsumsi rumah tangga kelas menengah yang sudah tertekan oleh inflasi.
- Investor asing yang menilai Indonesia berdasarkan stabilitas institusi dan kualitas sumber daya manusia akan berpikir ulang jika tren informalisasi terus berlanjut. Negara dengan formalitas tinggi (Vietnam, Thailand) bisa menjadi alternatif investasi.
Yang Perlu Dipantau
- Yang perlu dipantau: paket kebijakan pemerintah untuk formalisasi UMKM dan dorongan investasi padat karya – apakah ada insentif fiskal atau kemudahan perizinan yang konkret, atau sekadar wacana.
- Risiko yang perlu dicermati: tekanan lanjutan pada rupiah jika data inflasi AS berikutnya lebih tinggi dari ekspektasi – rupiah Rp18.170 sudah sangat lemah, dan pelemahan lebih lanjut akan memperparah biaya impor dan memicu kenaikan harga domestik.
- Sinyal penting: data investasi PMA/PMDN kuartal II-2026 yang akan dirilis Juli – jika realisasi investasi formal turun signifikan, itu konfirmasi bahwa informalisasi semakin dalam dan kepercayaan investor luntur.
Analisis ini dibuat oleh sistem AI Feedberry berdasarkan sumber berita publik dan tidak merupakan saran investasi atau keputusan bisnis. Selalu verifikasi dengan sumber primer.