Foto: Detik Finance — Gambar diambil dari sumber artikel asli untuk menghindari kesalahan informasi visual.
Pernyataan Hashim soal curhatan Prabowo mengindikasikan tekanan internal di pemerintahan, berpotensi memengaruhi kepercayaan investor dan efektivitas kebijakan.
- Nama Regulasi
- Sistem Registrasi Unit Karbon (SRUK)
- Penerbit
- Pemerintah Indonesia (koordinasi lintas kementerian/lembaga)
- Berlaku Sejak
- 2026-06-09
- Perubahan Kunci
-
- ·Meluncurkan sistem terpadu yang menghubungkan kementerian, lembaga, dan registri internasional untuk mencatat setiap unit karbon di Indonesia.
- ·Menjadi wadah tunggal bagi seluruh proses perdagangan karbon domestik dan internasional di Indonesia.
- Pihak Terdampak
- Investor asing yang tertarik masuk ke pasar karbon Indonesia (AS, Inggris, Norwegia, Jepang, Belanda)Kementerian dan lembaga yang terlibat dalam koordinasi perdagangan karbonPerusahaan yang bergerak di sektor energi, kehutanan, dan industri yang menghasilkan kredit karbon
Ringkasan Eksekutif
Dalam acara peluncuran Sistem Registrasi Unit Karbon (SRUK) di Jakarta, Hashim Djojohadikusumo mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto kerap menyampaikan keluhan terkait implementasi program pemerintah. Prabowo menilai banyak program yang memiliki tujuan mulia namun hasilnya di lapangan masih kurang sempurna. Hashim juga menyebut bahwa Prabowo sering mengeluhkan soal birokrasi Indonesia yang belum optimal. Namun, Hashim memberikan pengecualian untuk SRUK, yang menurutnya merupakan contoh langka keberhasilan koordinasi antarkementerian dan lembaga. Sistem ini akan menjadi wadah tunggal bagi perdagangan karbon domestik dan internasional, dan Hashim menyebut sudah ada investor asing dari AS, Inggris, Norwegia, hingga Jepang yang tertarik, dengan potensi nilai mencapai puluhan miliar dolar AS.
Pernyataan dari figur sekelas Hashim, yang merupakan adik sekaligus utusan khusus presiden, mengonfirmasi bahwa ada kesenjangan serius antara desain kebijakan dan eksekusi di lapangan. Ini bukan sekadar kritik dari pihak eksternal, melainkan pengakuan dari lingkaran terdekat Prabowo. Implikasinya, kepercayaan publik terhadap efektivitas pemerintahan bisa tergerus, terutama di saat program prioritas seperti Makan Bergizi Gratis dan Koperasi Desa Merah Putih juga dihadapkan pada laporan penyimpangan.
Di sisi lain, keberhasilan SRUK menunjukkan bahwa birokrasi sebenarnya mampu bekerja dengan baik jika ada komitmen dan koordinasi lintas sektor. Dampaknya terhadap iklim bisnis dan investasi cukup signifikan. Saat ini rupiah berada di level Rp18.080 per dolar AS — level tertinggi dalam data yang tersedia — dan IHSG bertahan di 5.912. Tekanan eksternal dari suku bunga AS yang masih di 3,63% serta yield US 10 tahun di 4,55% turut membebani pasar negara berkembang. Dalam kondisi seperti ini, ketidakpastian kebijakan domestik menjadi faktor yang sangat sensitif. Investor akan semakin berhati-hati jika implementasi program pemerintah terus dipertanyakan bahkan dari dalam. Sebaliknya, potensi pasar karbon yang dijanjikan Hashim bisa menjadi angin segar jika regulasi turunan SRUK segera jelas dan memberikan kepastian hukum.
Mengapa Ini Penting
Pernyataan Hashim membuka tabir bahwa ada pengakuan internal di level tertinggi pemerintahan tentang lemahnya implementasi kebijakan. Ini bukan sekadar gosip politik — ini berdampak langsung pada persepsi investor dan mitra dagang Indonesia. Jika pemerintah sendiri mengakui program-program prioritas tidak berjalan optimal, maka kepercayaan terhadap kemampuan eksekusi bisa menurun, menghambat investasi jangka panjang. Di saat yang sama, pujian terhadap SRUK memberi secercah harapan bahwa birokrasi bisa diarahkan, namun hanya jika ada komitmen kolektif. Perbedaan persepsi antara program yang 'gagal' dan yang 'berhasil' akan menjadi tolok ukur efektivitas pemerintahan ke depan.
Dampak ke Bisnis
- Sektor yang bergantung pada kepastian kebijakan publik — seperti energi terbarukan, infrastruktur, dan industri padat modal — berisiko mengalami penundaan investasi jika ketidakpastian implementasi terus berlanjut. Keluhan tentang birokrasi yang kurang optimal memperkuat persepsi lamanya perizinan dan tingginya biaya kepatuhan.
- Pasar karbon Indonesia mendapat momentum positif dengan pujian Hashim terhadap SRUK. Investor asing yang sudah menyatakan minat (AS, Inggris, Norwegia, Jepang) akan menunggu detail teknis dan kepastian hukum. Perusahaan yang bergerak di jasa karbon, audit emisi, dan perdagangan karbon bisa menjadi pihak yang diuntungkan jika SRUK berjalan efektif.
- Sektor UMKM dan petani sawit (terkait program prioritas seperti Koperasi Desa) tidak langsung disebut dalam artikel, tetapi secara implisit terdampak oleh kualitas implementasi program. Jika program bermasalah, distribusi manfaat terhambat, dan hal itu bisa memperburuk kondisi ekonomi akar rumput yang sensitif terhadap kepercayaan terhadap pemerintah.
Yang Perlu Dipantau
- Yang perlu dipantau: respons resmi dari Istana atau Sekretariat Kabinet atas pernyataan Hashim — apakah akan ada pengakuan dan langkah konkret perbaikan, atau justru pernyataan Hashim direlativisasi.
- Risiko yang perlu dicermati: jika keluhan tentang birokrasi yang kurang optimal berubah menjadi narasi publik yang memperkuat sentimen negatif terhadap pemerintah, maka outflow asing dari SBN dan saham bisa meningkat, menekan rupiah lebih lanjut.
- Sinyal penting: rilis data realisasi investasi (PMA/PMA) kuartal II-2026 dan foreign flow harian di BEI — jika angka investasi melambat atau outflow berlanjut, itu menandakan kepercayaan investor mulai terpengaruh oleh isu implementasi kebijakan.
Analisis ini dibuat oleh sistem AI Feedberry berdasarkan sumber berita publik dan tidak merupakan saran investasi atau keputusan bisnis. Selalu verifikasi dengan sumber primer.