10 NOV 2026
← Kembali
Beranda / Kebijakan / DJP Bisa Intip Laporan Pajak Multinasional Mulai 2027
Kebijakan

DJP Bisa Intip Laporan Pajak Multinasional Mulai 2027

Tim Redaksi Feedberry ·10 November 2026 pukul 22.33 WIB · Sinyal tinggi · Sumber: Detik Finance ↗
7 Skor

Pertukaran data baru aktif 2027, tetapi akses DJP atas laporan konsolidasi global mengubah lanskap audit transfer pricing dan efektivitas insentif fiskal Indonesia secara permanen.

Urgensi
6
Luas Dampak
7
Dampak Indonesia
8
Analisis Regulasi & Kebijakan
Nama Regulasi
Multilateral Competent Authority Agreement on the Exchange of GloBE Information (GIR-MCAA), dengan basis domestik PMK Nomor 136 Tahun 2024
Penerbit
Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan
Berlaku Sejak
Pertukaran informasi dijadwalkan mulai 2027, setelah negara mitra memenuhi persyaratan notifikasi dan mengaktifkan hubungan pertukaran
Perubahan Kunci
  • ·Indonesia menjadi negara ke-41 yang menandatangani GIR-MCAA, berdasarkan daftar OECD per 1 Oktober 2026
  • ·DJP memperoleh akses atas GloBE Information Return dari negara mitra melalui mekanisme Automatic Exchange of Information
  • ·Cakupan pelaporan berlaku bagi grup dengan omzet konsolidasi tahunan minimal 750 juta euro
  • ·Central filing memungkinkan grup melapor di satu negara saja, tanpa pelaporan berulang di setiap yurisdiksi
  • ·Indonesia mendorong perluasan kerja sama penagihan pajak lintas negara
Pihak Terdampak
Grup multinasional dengan omzet konsolidasi minimal 750 juta euro yang beroperasi di IndonesiaAnak usaha dan entitas Indonesia dalam grup multinasional asingKelompok usaha nasional dengan entitas di luar negeriMitra patungan dan rantai pemasok yang harus menyesuaikan dokumentasiKonsultan pajak dan penyedia jasa kepatuhan

Ringkasan Eksekutif

Indonesia resmi menandatangani Multilateral Competent Authority Agreement on the Exchange of GloBE Information (GIR-MCAA), membuka akses Direktorat Jenderal Pajak atas laporan pajak grup multinasional lintas yurisdiksi mulai 2027. Penandatanganan berlangsung di Competent Authorities Conference ke-13 di Kotor, Montenegro, 27–29 Oktober 2026, dan menempatkan Indonesia sebagai negara ke-41 menurut daftar OECD per 1 Oktober 2026. Cakupannya adalah grup dengan omzet konsolidasi tahunan minimal 750 juta euro, melalui GloBE Information Return yang memuat struktur grup dan penerapan aturan Global Anti-Base Erosion di setiap negara tempat mereka beroperasi. Inti perubahan ini bukan tarif baru, melainkan posisi informasi. Selama ini DJP menakar kewajaran laba entitas Indonesia lewat audit transfer pricing, pembanding harga, dan rekonstruksi laba — semuanya berbasis estimasi dan rentan disengketakan.

GIR memindahkan lapangan itu: DJP akan membaca laporan yang disusun grup sendiri, lengkap dengan sebaran laba dan pajak per yurisdiksi. Melalui central filing, grup cukup menyampaikan laporan di satu negara, tetapi konsekuensinya data yang sama terbuka bagi seluruh mitra pertukaran. Kerahasiaan diikat pada Konvensi Bantuan Administratif Bersama (MAAC) melalui Pasal 6 yang telah diratifikasi Indonesia, sementara basis domestiknya sudah tersedia lewat PMK 136 Tahun 2024. Aktivasi hubungan pertukaran baru berjalan setelah otoritas pajak memenuhi notifikasi ke Sekretariat Co-ordinating Body dan kedua negara saling menetapkan sebagai pengirim serta penerima informasi. Dampak paling langsung menyentuh dua kelompok.

Pertama, anak usaha grup asing di Indonesia yang induknya melewati ambang 750 juta euro — mereka kini terlihat bukan sebagai entitas tunggal, melainkan sebagai bagian dari peta laba global. Kedua, kelompok usaha nasional yang omzet konsolidasinya mendekati ambang tersebut dan memiliki entitas di luar negeri; mekanisme ini bersifat timbal balik, sehingga laporan mereka pun dapat dibaca otoritas negara lain. Konsekuensi yang belum banyak dibahas menyangkut insentif fiskal. Karena kerangka GloBE dirancang untuk mencegah penggerusan basis pajak, keringanan pajak domestik tidak otomatis menurunkan beban pajak efektif grup — selisihnya berpotensi dikenakan di yurisdiksi lain. Daya tarik tax holiday dan fasilitas sejenis melemah bukan karena aturan Indonesia berubah, tetapi karena ada lantai pajak global yang mengejar.

Efeknya merambat ke negosiasi investasi baru, ke mitra patungan yang diminta menyesuaikan dokumentasi, dan ke rantai pemasok yang harus menjelaskan struktur transaksi mereka.

Mengapa Ini Penting

Akses atas GIR memindahkan sengketa pajak dari perdebatan metode ke pembuktian angka: laba yang dilaporkan grup di yurisdiksi lain menjadi pembanding langsung bagi entitas Indonesia. Yang paling terpukul justru instrumen yang selama ini dijual sebagai daya tarik investasi — keringanan pajak domestik tidak lagi menurunkan beban pajak efektif grup bila ada lantai pajak global yang mengejar selisihnya. Insentif fiskal berubah dari alat tarik investasi menjadi pos yang harus dinegosiasikan ulang.

Dampak ke Bisnis

  • Anak usaha grup asing dengan omzet konsolidasi induk di atas 750 juta euro menghadapi era baru audit: DJP tidak lagi menebak kewajaran laba, melainkan mencocokkannya dengan sebaran laba global yang dilaporkan induk. Dokumentasi transfer pricing yang ada berpotensi tidak cukup menjelaskan selisih.
  • Kelompok usaha nasional yang berekspansi ke luar negeri — terutama di sektor tambang, perkebunan, dan energi — terkena jalur timbal balik. Laporan konsolidasi mereka dapat dibaca otoritas yurisdiksi lain, sehingga eksposur pajak tidak lagi berhenti di batas Indonesia.
  • Dalam tiga sampai enam bulan ke depan, beban bergeser ke rantai pasok dan mitra patungan: pemasok dan JV lokal berpotensi diminta menyesuaikan standar dokumentasi agar konsisten dengan pelaporan induk, sementara peran jasa konsultasi pajak bergerak dari penyusunan TP Doc menuju kepatuhan GloBE.

Yang Perlu Dipantau

  • Yang perlu dipantau: jumlah negara mitra yang mengaktifkan hubungan pertukaran bilateral untuk 2027 — cakupan data DJP bergantung sepenuhnya pada langkah ini, bukan pada penandatanganan payung.
  • Risiko yang perlu dicermati: aturan turunan PMK 136 Tahun 2024 soal perlakuan selisih pajak — jika DJP mengejar top-up secara agresif, biaya kepatuhan grup multinasional naik dan dapat memengaruhi keputusan reinvestasi.
  • Sinyal penting: pengungkapan kewajiban pajak kontinjensi pada laporan keuangan kuartalan emiten — kemunculannya menandakan beban kepatuhan sudah masuk perhitungan publik, bukan sekadar urusan internal kantor pajak.

Analisis ini dibuat oleh sistem AI Feedberry berdasarkan sumber berita publik dan tidak merupakan saran investasi atau keputusan bisnis. Selalu verifikasi dengan sumber primer.