Fatwa Vape Haram, Kemenperin Koordinasi Tanpa Sanksi Pidana

Majelis Ulama Indonesia menetapkan Fatwa Nomor 131 Tahun 2026 yang menyatakan penggunaan, penyalahgunaan, produksi, dan perdagangan rokok elektrik atau vape hukumnya haram. Ketetapan itu ditandatangani Ketua MUI Bidang Fatwa Asrorun Niam Sholeh bersama Wakil Sekretaris Jenderal MUI Bidang Fatwa Dr KH Aminuddin Yaqub, dan diketahui Ketua Umum MUI KH Anwar Iskandar serta Sekretaris Jenderal MUI Buya Amirsyah Tambunan di Jakarta pada 6 November 2026. Menteri Perindustrian Muhammad Sarmuji menyatakan menghargai keputusan tersebut dengan alasan ranah fatwa berada di luar wewenang kementeriannya, dan memastikan pihaknya akan berkoordinasi dengan industri rokok elektrik soal kelangsungan bisnis ke depan. Ia menegaskan Kemenperin tidak punya kapasitas menganulir ketetapan itu. Yang menentukan arah dampak ekonomi bukan isi fatwanya, melainkan sifat instrumennya.

Fatwa bukan undang-undang: tidak ada sanksi pidana, tidak ada aparat yang menindak, dan penjualan tidak otomatis menjadi ilegal. Daya ikatnya bersandar pada kepatuhan konsumen Muslim serta pada lembaga dan pelaku usaha yang menjadikan fatwa sebagai rujukan — otoritas sertifikasi halal, pengelola ritel modern, dan pemasok. Karena itu tekanan terhadap industri berjalan melalui saluran komersial, bukan hukum, dan bergerak lebih cepat daripada kemampuan pemerintah merespons. Dimensi ini yang luput dari pemberitaan: Kemenperin, institusi yang memegang mandat pembinaan industri, mengakui belum pernah menggelar pertemuan dengan pelaku industri vape dan belum mengetahui persoalan yang menimpa pabrik.

Alasan yang dipakai MUI bersifat majemuk — bahaya kesehatan akibat kandungan nikotin, kerusakan lingkungan dari perangkat berbaterai, serta kaidah sadd al dzariah untuk menutup jalan agar vape tidak menjadi sarana peredaran narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lain. Tekanan pertama muncul di hulu rantai pasok: produsen cairan isi ulang, pengimpor perangkat dan baterai, serta pemasok gliserin dan bahan perasa. Dengan kurs berada di kisaran Rp18.045 per dolar AS, komponen impor sudah mahal sebelum fatwa terbit; volume yang menyusut kemudian mempersempit skala ekonomi yang tersisa untuk menyerap biaya tersebut. Lapisan distribusi menyusul — distributor, kios, dan penyewa ruang ritel kehilangan satu kategori produk, dan keleluasaan menata ulang rak tidak terdistribusi merata.

Peritel besar dapat mengganti susunan rak dalam hitungan hari; pedagang kecil tidak punya ruang manuver serupa. Pihak yang jarang disebut justru paling diuntungkan: produsen rokok konvensional dan produk substitusi lain yang menerima limpahan konsumen tanpa mengeluarkan biaya akuisisi. Dalam satu sampai empat minggu ke depan, saluran dampak tercepat bukan parlemen melainkan rak toko. Sikap lembaga sertifikasi halal dan pengelola ritel modern akan menentukan apakah produk ditarik dari peredaran atau sekadar diberi label ulang — keputusan yang berdampak langsung pada volume penjualan dan stok pedagang. Sinyal kedua adalah arah dorongan agar pengharaman berujung pada aturan hukum bersanksi, sebab pilihan antara pelarangan total dan pengaturan ketat menentukan skala kerugian industri.

Sinyal ketiga: apakah Kemenperin benar-benar duduk bersama asosiasi dan pelaku usaha, karena tanpa pemetaan beban pabrik, kebijakan apa pun hanya akan menjadi reaksi. Risiko yang perlu dicermati, pelarangan yang berjalan tanpa kerangka hukum jelas cenderung memindahkan perdagangan ke jalur informal, sehingga pengawasan produk justru melemah tepat ketika alasan kesehatan menjadi dasar pelarangannya.