Delaware & New Jersey Larang ATM Kripto — Regulasi Makin Ketat

Legislator di Delaware dan New Jersey baru saja memajukan undang-undang yang melarang total ATM kripto di kedua negara bagian tersebut.

Langkah ini mengikuti jejak tiga negara bagian AS lain yang telah lebih dulu memberlakukan larangan serupa: Indiana pada Maret, Tennessee pada April, dan Minnesota pada Mei 2026. RUU Delaware bahkan lebih keras, karena juga melarang penjualan fiat-to-crypto yang 'mereplikasi atau menggantikan' ATM kripto, termasuk melalui sistem point-of-sale atau kasir. Jika ditandatangani menjadi undang-undang, seluruh ATM kripto di Delaware harus dihapus dalam waktu 90 hari. Pelanggaran dikenakan denda hingga $10.000 per pelanggaran, dan operator wajib mengembalikan seluruh biaya kepada pengguna atau menyetorkan dana ke program perlindungan konsumen jika pengguna tidak dapat ditemukan. Sementara itu, New Jersey melarang kepemilikan, pengendalian, pemasangan, pengelolaan, penjualan, atau penawaran penjualan ATM kripto dengan alasan 'peningkatan signifikan penipuan yang terkait dengan penggunaannya'.

Dendanya $10.000 untuk pelanggaran pertama dan berlipat ganda menjadi $20.000 untuk pelanggaran berikutnya. Faktor pendorong utama di balik langkah ini adalah maraknya penipuan yang memanfaatkan ATM kripto, terutama yang menargetkan kelompok rentan. Operator ATM seperti Bitcoin Depot — yang pernah menjadi operator terbesar di dunia dengan lebih dari 9.000 kios — membantah bertanggung jawab atas penipuan pihak ketiga dan mengklaim telah memasang peringatan di layar serta batasan transaksi sukarela. Namun, tekanan regulasi terbukti cukup kuat hingga Bitcoin Depot mengajukan kebangkrutan bulan lalu, menjadikan regulasi sebagai salah satu alasan utama. Dalam konteks yang lebih luas, perkembangan ini terjadi di tengah dinamika regulasi kripto AS yang terfragmentasi: beberapa negara bagian justru melonggarkan, sementara yang lain memperketat.

Di sisi lain, secara nasional, produk kripto yang diperdagangkan di bursa (ETP) global mencatat outflow bersih sebesar $1,47 miliar dalam sepekan terakhir (per 26 Mei), dengan dana Bitcoin paling tertekan. Hal ini menunjukkan sentimen risk-off yang meluas di kalangan investor institusi, diperkuat oleh ekspektasi suku bunga tinggi lebih lama di AS dan penguatan dolar AS. Dampak dari larangan di Delaware dan New Jersey tidak hanya terbatas pada operator ATM kripto di kedua negara bagian tersebut.

Langkah ini menciptakan preseden bagi negara bagian lain yang tengah mempertimbangkan regulasi serupa. Beberapa kota di AS juga telah meloloskan atau sedang mempertimbangkan larangan ATM kripto, sementara negara bagian seperti Arizona dan California membatasi nilai transaksi yang diizinkan. Jika tren larangan meluas, industri ATM kripto yang sebelumnya tumbuh pesat — mencapai lebih dari 40.000 kios di seluruh AS — akan menghadapi kontraksi signifikan. Hal ini juga berpotensi memengaruhi sentimen investor kripto global, termasuk di Indonesia, di mana pasar kripto ritel cukup aktif. Indonesia sendiri saat ini tengah menyusun kerangka regulasi aset digital di bawah Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bappebti, dan perkembangan di AS sering menjadi referensi.

Meskipun dampak langsung larangan ini terhadap ekonomi Indonesia minimal, tekanan regulasi global dapat memperkuat sentimen risk-off dan memengaruhi aliran modal ke aset digital di dalam negeri.