Danantara Jamin DSI Tak Hilangkan Bisnis Eksportir – Sentralisasi Ekspor Masih Kontroversial

PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) resmi menjadi BUMN pada 25 Mei 2026, setelah penandatanganan saham negara. Chief Operating Officer Danantara, Dony Oskaria, menegaskan bahwa DSI tidak akan menghilangkan lini bisnis eksportir. Sebaliknya, DSI berfungsi sebagai sentralisasi penjualan untuk memastikan harga ekspor yang benar, mencegah praktik under invoicing dan transfer pricing yang selama ini mengurangi pendapatan negara. Menurut Dony, eksportir yang tidak melakukan kecurangan tidak akan merasakan perubahan; mereka tetap menjual dengan harga yang sama, namun melalui mekanisme pemantauan harga. Namun, pernyataan ini disambut skeptis oleh pelaku usaha. Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia telah memperingatkan risiko berkurangnya fleksibilitas eksportir dalam mengakses pasar dan bernegosiasi langsung dengan pembeli internasional.

Kadin menyoroti bahwa eksportir komoditas seperti minyak sawit mentah (CPO), batu bara, dan mineral telah membangun jaringan kontrak jangka panjang dengan segmentasi pasar yang berbeda. Jika seluruh ekspor harus melalui satu entitas, kelincahan bisnis terancam, margin bisa tergerus, dan daya saing Indonesia berpotensi menurun dibandingkan pesaing seperti Malaysia untuk sawit atau Australia untuk batu bara. Kekhawatiran ini diperkuat oleh peringatan S&P Global Ratings bahwa sentralisasi ekspor berisiko mengganggu kelancaran perdagangan komoditas dan menambah ketidakpastian terhadap prospek ekonomi dan arus devisa. Tekanan semakin besar karena eksportir juga dihadapkan pada kewajiban devisa hasil ekspor (DHE) 100% masuk ke sistem keuangan Indonesia yang baru disosialisasikan.

Dampak kebijakan ini tidak hanya dirasakan oleh eksportir besar, tetapi juga oleh rantai pasok di sektor hilir, seperti pengolahan CPO dan smelter nikel yang bergantung pada kepastian pasokan dan harga. Jika pembeli internasional mulai mencari alternatif, volume ekspor Indonesia bisa turun, yang pada akhirnya memperburuk neraca perdagangan dan menekan rupiah yang sudah berada di level Rp17.738 per dolar AS. Dari sisi fiskal, defisit APBN hingga Maret 2026 mencapai Rp240 triliun, sehingga setiap kebijakan yang berpotensi menurunkan penerimaan negara akan menambah tekanan. Pemerintah mengklaim DSI akan meningkatkan penerimaan negara melalui pengawasan harga yang lebih ketat, namun tanpa detail operasional yang jelas, risiko kontraproduktif tetap ada.