Foto: CNN Indonesia Ekonomi — Gambar diambil dari sumber artikel asli untuk menghindari kesalahan informasi visual.
Prediksi PHK massal di semester II berdampak langsung pada konsumsi, sektor informal, dan tekanan fiskal — krisis tenaga kerja memicu efek domino ke daya beli dan stabilitas sosial.
- Indikator
- PHK / Tenaga Kerja
- Nilai Terkini
- 15.300–20.300 pekerja (potensi tambahan semester II 2026)
- Tren
- naik
- Sektor Terdampak
- manufakturjasapertanian
Ringkasan Eksekutif
Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia memperkirakan 15,3 hingga 20,3 ribu pekerja akan kehilangan pekerjaan pada semester II 2026, berdasarkan riset bertajuk 'Badai PHK (Belum) Berlalu'. PHK terbesar diproyeksikan terjadi di sektor manufaktur (8,7–12,1 ribu pekerja), disusul sektor jasa (3,3–4,5 ribu) dan pertanian (3,3–3,6 ribu). Dua faktor utama yang mendorong gelombang PHK ini adalah konflik di Selat Hormuz yang mengganggu rantai pasok bahan baku, dan pelemahan nilai tukar rupiah yang sudah melebihi Rp17.400 per dolar AS. Dengan asumsi hambatan berlangsung 2–3 bulan ke depan, perusahaan akan menghadapi kelangkaan bahan baku dan kenaikan biaya input – kombinasi yang memaksa pemangkasan output dan tenaga kerja.
Mekanisme transmisi yang diidentifikasi CORE cukup spesifik: bagi industri yang mengalami kenaikan harga bahan baku di atas 1,5 persen, pemangkasan output bisa mencapai 0,1 persen. Dalam skenario buruk, pemangkasan output bisa melebar hingga 0,15 persen. Artinya, perusahaan manufaktur yang paling bergantung pada bahan baku impor — seperti tekstil, alas kaki, elektronik, dan kimia — menjadi yang paling rentan. Depresiasi rupiah memperberat beban karena harga input dalam dolar AS menjadi lebih mahal dalam denominasi rupiah, sementara daya beli domestik belum pulih sepenuhnya. Dampak dari PHK ini tidak berhenti di angka ketenagakerjaan. CORE mencatat bahwa per Februari 2026, jumlah pekerja di sektor informal sudah mencapai 87,74 juta jiwa, atau 59,42 persen dari total tenaga kerja aktif.
Setiap tambahan pengangguran akibat PHK akan mendorong lebih banyak tenaga kerja ke sektor informal yang berciri upah rendah, tanpa jaminan sosial, dan produktivitas rendah. Ini akan memperlemah basis pajak penghasilan, menekan konsumsi rumah tangga, dan meningkatkan beban program bantuan sosial pemerintah — di saat APBN 2026 sudah defisit Rp240 triliun hingga Maret.
Mengapa Ini Penting
Proyeksi PHK ini bukan sekadar angka ketenagakerjaan — ini sinyal bahwa ekonomi riil sedang memasuki fase kontraksi di sektor produktif. Jika 20 ribu pekerja kehilangan pekerjaan, dampak berganda pada konsumsi rumah tangga, perumahan, dan ritel akan terasa dalam 6–12 bulan ke depan. Secara struktural, peningkatan porsi sektor informal memperlemah daya tahan ekonomi terhadap guncangan eksternal dan mengurangi basis penerimaan negara. Bagi pemerintah yang sedang berupaya menjaga defisit APBN, tekanan ini menambah dilema antara stimulus fiskal atau konsolidasi.
Dampak ke Bisnis
- Sektor manufaktur padat karya (tekstil, alas kaki, furnitur, elektronik) akan merasakan dampak paling langsung. Perusahaan yang bergantung pada bahan baku impor dengan margin tipis berisiko melakukan PHK lebih awal untuk menyelamatkan likuiditas. Ini bisa memicu efek domino ke pemasok lokal dan UMKM di rantai pasok.
- Daya beli kelas menengah-bawah akan tertekan, mengingat sektor manufaktur dan jasa menyerap banyak tenaga kerja formal dengan upah tetap. Penurunan konsumsi barang tahan lama (elektronik, kendaraan) dan properti bisa berlanjut, menekan emiten sektor siklikal seperti ASII dan properti.
- Peningkatan tenaga kerja informal berarti basis pajak penghasilan (PPh 21) menyusut, sementara belanja perlindungan sosial (subsidi, bansos) diproyeksikan naik. Ini memperburuk defisit APBN yang sudah dalam tekanan, mempersempit ruang fiskal untuk belanja produktif atau insentif usaha.
Yang Perlu Dipantau
- Yang perlu dipantau: pergerakan USD/IDR dalam sebulan ke depan — jika tembus level psikologis yang lebih tinggi (misal di atas Rp18.000), tekanan biaya impor bahan baku akan melonjak dan bisa memperbesar skala PHK di luar estimasi CORE.
- Risiko yang perlu dicermati: perkembangan konflik Selat Hormuz dalam 2–3 bulan ke depan. Jika mereda, kelangkaan bahan baku bisa berkurang dan menurunkan tekanan pada industri manufaktur. Sebaliknya, eskalasi akan mempercepat PHK.
- Sinyal penting: data tenaga kerja resmi dari BPS pada semester II — jika angka pengangguran terbuka dan pekerja informal meningkat di atas proyeksi CORE, maka risiko resesi sektoral perlu diwaspadai lebih serius. Rilis data PHK dari Kementerian Ketenagakerjaan juga menjadi indikator real-time.
Analisis ini dibuat oleh sistem AI Feedberry berdasarkan sumber berita publik dan tidak merupakan saran investasi atau keputusan bisnis. Selalu verifikasi dengan sumber primer.