Burnham PM Inggris: Ide Besar, Anggaran Belum Jelas — Pasar Obligasi Bereaksi

Perdana Menteri Inggris yang baru, Andy Burnham, mulai menghadapi kenyataan pahit dari janji-janji politiknya. Setelah sebelumnya menggambarkan perubahan kebijakan secara garis besar, kini ia berhadapan dengan trade-off yang nyata: setiap keputusan yang diambil akan diawasi ketat oleh publik dan pasar keuangan. Burnham menyatakan bahwa pengumuman bantuan biaya hidup yang akan disampaikan akan dibiayai — artinya akan ada kenaikan pajak atau pemotongan belanja. Pasar sudah bereaksi terhadap sinyal bahwa ia akan menggunakan 'fleksibilitas' dalam aturan pinjamannya untuk mendukung kebijakan baru. Imbal hasil obligasi pemerintah Inggris (gilt) bertenor 10 tahun naik di atas 5% pada awal pekan, setelah sebelumnya sempat turun. Pergerakan ini tidak terlihat di negara Eropa lainnya, menunjukkan bahwa pasar merespons secara spesifik risiko fiskal Inggris.

Kenaikan ini belum tergolong besar, tetapi cukup menjadi peringatan tentang sensitivitas pasar ketika pemerintahan baru mengubah arah kebijakan. Lebih lanjut, kubu Burnham melempar wacana untuk membuka kembali ambang batas pajak penghasilan yang dibekukan sejak 2022. Ide ini didukung oleh serikat pekerja besar dan diperkirakan membutuhkan biaya setidaknya £4 miliar tergantung pada tingkat inflasi. Beberapa kelompok bahkan mendorong agar ambang batas tidak hanya dibuka pada 2027 (dari £12.570 menjadi £13.000 untuk tarif dasar, dan dari £50.271 menjadi £52.000 untuk tarif lebih tinggi), tetapi dikembalikan ke level yang seharusnya jika pembekuan tidak pernah terjadi — opsi yang jauh lebih mahal.

Saat ini, Inggris berada di tengah pembekuan ambang batas selama sembilan tahun yang diumumkan oleh mantan kanselir Rishi Sunak untuk membayar utang pandemi. Pembekuan ini diperpanjang hingga 2030-31 oleh Rachel Reeves, mendorong satu dari enam pekerja masuk ke bracket pajak 40%. Burnham mengindikasikan bahwa isu ini muncul langsung dari warga di daerah pemilihannya, dan serikat pekerja kini memprioritaskan kebijakan yang memengaruhi anggota mereka yang berpenghasilan sekitar £50.000 per tahun — termasuk perawat, bidan, paramedis, guru, dan insinyur. Namun, para pengamat di Number 10 mencatat bahwa ini menambah daftar kebijakan pengeluaran neto dan menimbulkan pertanyaan tentang seberapa besar kenaikan pajak atau pinjaman tambahan yang diperlukan untuk menyeimbangkan anggaran.

Selain itu, Burnham berjanji akan menerbitkan rencana 10 tahun untuk pertahanan, perumahan, dan kesejahteraan. Semua ini terjadi di tengah tekanan fiskal yang sudah ketat dan beban pajak yang sudah tinggi. Bagi Indonesia, implikasi dari ketidakpastian fiskal Inggris adalah melalui jalur penguatan dolar AS dan peningkatan risk aversion global. Pasar obligasi Inggris yang bergejolak dapat mendorong investor beralih ke aset safe haven seperti dolar, yang pada gilirannya menekan mata uang emerging termasuk rupiah. Data pasar terbaru menunjukkan USD/IDR berada di Rp17.971, level yang cukup tertekan. Jika tekanan fiskal Inggris berlanjut, dolar bisa semakin kuat dan menambah beban pada rupiah serta IHSG.

Dalam jangka pendek,