BoE Longgarkan Aturan Stablecoin, Batas Penerbitan 40 Miliar Pound

Bank of England (BoE) menerbitkan draf aturan baru untuk stablecoin sistemik, melonggarkan persyaratan cadangan dan mengganti batas kepemilikan (holding limits) yang sebelumnya diusulkan dengan batas sementara penerbitan sebesar 40 miliar pound.

Langkah ini merupakan respons terhadap masukan dari perusahaan aset digital yang khawatir pembatasan ketat akan menghambat adopsi dan membuat stablecoin Inggris kalah bersaing dengan pesaing berbasis dolar AS. Sebelumnya, BoE khawatir pergeseran deposito besar-besaran ke stablecoin dapat mengurangi ketersediaan kredit bagi rumah tangga dan bisnis. Dengan pendekatan baru ini, BoE bertujuan mencapai tujuan kebijakan yang sama — melindungi stabilitas keuangan — sambil memungkinkan penggunaan stablecoin tanpa batas oleh rumah tangga dan bisnis. Aturan hanya berlaku untuk stablecoin yang dinyatakan sistemik; stablecoin non-sistemik yang terutama digunakan untuk perdagangan kripto tetap berada di bawah pengawasan Otoritas Perilaku Keuangan (FCA).

Keputusan ini muncul setelah Deputi Gubernur Sarah Breeden pada Mei lalu mengisyaratkan BoE sedang meninjau ulang usulan batas kepemilikan dan cadangan menyusul masukan dari pelaku industri. Dari sisi mekanisme, perubahan ini mengganti pembatasan kuantitatif pada kepemilikan dengan batas maksimum penerbitan. Artinya, penerbit stablecoin sistemik tidak lagi dibatasi seberapa banyak pengguna dapat memegang token mereka, tetapi dibatasi seberapa besar total pasokan yang dapat beredar. Ini memberi fleksibilitas lebih besar bagi pengguna sambil tetap membatasi risiko sistemik. BoE juga melonggarkan persyaratan cadangan, meskipun detail spesifiknya belum dirilis.

Langkah ini mencerminkan pergeseran filosofi regulasi: dari kontrol aliran (flow) menjadi kontrol stok (stock). Pendekatan ini lebih sejalan dengan model perbankan tradisional di mana bank sentral membatasi total kewajiban bank, bukan membatasi simpanan per nasabah. Dampak dari kebijakan ini tidak terbatas pada Inggris. Bersamaan dengan perkembangan serupa di Uni Eropa (MiCA 2.0) dan AS (GENIUS Act, larangan CBDC hingga 2030), arah global menuju regulasi stablecoin yang lebih jelas namun tetap akomodatif mulai terbentuk. Bagi penerbit stablecoin, ketidakpastian hukum berkurang secara signifikan. Mereka sekarang memiliki kerangka yang lebih bisa diprediksi, terutama untuk stablecoin yang ditargetkan sebagai alat pembayaran ritel.

Namun, batas penerbitan 40 miliar pound menciptakan plafon yang jelas — sebuah insentif bagi penerbit untuk berekspansi sebelum kuota terpenuhi, sekaligus menjadi batasan yang bisa menjadi kendala jika adopsi melonjak. Bagi Indonesia, implikasi tidak langsung namun substansial. Pertama, pasar kripto Indonesia yang didominasi investor ritel seringkali bergerak mengikuti sentimen global. Kepastian regulasi di yurisdiksi besar cenderung mendorong risk-on sentiment di aset digital, termasuk stablecoin yang lazim digunakan sebagai alat lindung nilai terhadap pelemahan rupiah — terutama ketika USD/IDR berada di level Rp17.828, area yang tertekan. Kedua, OJK dan Bappebti yang sedang merumuskan kerangka aset digital nasional kini memiliki lebih banyak referensi: dari Inggris, UE, dan AS.

Ketiga, arah regulasi global yang pro-stablecoin namun hati-hati dapat mempengaruhi pilihan Indonesia antara mengembangkan Rupiah Digital (CBDC) atau memberikan ruang bagi stablecoin swasta yang diatur.