Yen Kembali Melemah Pasca Intervensi — Kebijakan Fiskal Jepang Tak Cukup Menopang

Yen Jepang kembali menunjukkan pelemahan setelah intervensi bersama Kementerian Keuangan Jepang dan Treasury AS yang sempat mendorong USD/JPY ke bawah 156. Analis senior Rabobank, Bas van Geffen, menilai bahwa meskipun intervensi sempat menstabilkan mata uang, tekanan fundamental masih belum hilang. Pasar kini menguji kembali level tersebut, dan pelemahan yen berlanjut secara bertahap dalam beberapa hari terakhir. Di tengah situasi ini, kabinet Jepang justru menyetujui rencana pemotongan pajak penjualan makanan selama dua tahun, dengan biaya mencapai JPY 4 triliun per tahun atau sekitar 0,6% PDB. Pemerintah belum menjelaskan secara rinci bagaimana kekurangan pendapatan ini akan ditutup, meskipun Menteri Keuangan Katayama berjanji tidak akan membiayai melalui defisit anggaran.

Rencana ini menuai kritik dari oposisi, internal partai berkuasa, dan pelaku pasar, yang meragukan keberlanjutan fiskal Jepang. Yang tidak terlihat dari headline adalah bahwa kebijakan populis ini tidak dirancang untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi secara struktural. Pemotongan pajak dan bantuan tunai untuk rumah tangga berpendapatan rendah hanya meredakan tekanan biaya hidup dalam jangka pendek, tetapi tidak mendorong investasi produktif. Rabobank menegaskan bahwa kebijakan yang benar-benar efektif untuk mendukung yen justru membutuhkan biaya yang jauh lebih besar dari perkiraan dampak anggaran pemotongan pajak ini. Dengan kata lain, pemerintah terjebak antara kebutuhan politik jangka pendek dan kesehatan fundamental jangka panjang.

Pasar obligasi Jepang memang belum menunjukkan kekhawatiran signifikan, seperti terlihat dari lelang obligasi 30 tahun yang berjalan lancar, tetapi ujian sebenarnya justru datang dari nilai tukar. Jika yen terus tertekan, maka efektivitas intervensi akan dipertanyakan dan spekulasi terhadap intervensi baru akan meningkat. Dampak terhadap Indonesia terutama melalui jalur nilai tukar. Dolar AS yang semakin kuat karena pelemahan yen dan mata uang Asia lainnya akan menambah tekanan pada rupiah, yang saat ini berada di level Rp17.915 per dolar AS. Bagi importir, ini memperbesar biaya bahan baku dan barang modal, sehingga margin usaha menyempit. Sementara itu, imbal hasil obligasi AS yang masih tinggi membuat aset berdenominasi rupiah kurang menarik, berpotensi memicu arus keluar modal asing dari SBN dan IHSG.

Bank Indonesia pun semakin terbatas ruangnya untuk melonggarkan kebijakan moneter, karena stabilitas rupiah menjadi prioritas utama. Bagi pelaku bisnis yang memiliki utang dalam dolar, beban pembayaran akan meningkat signifikan dalam beberapa bulan ke depan.