ASEAN Bergantung 60% Impor Minyak Timur Tengah

Asia Tenggara menghadapi ujian ketahanan energi yang lebih keras dari yang terlihat di headline. Laporan IEA yang dikutip artikel mencatat sekitar 60 persen impor minyak mentah dan sepertiga impor gas kawasan berasal dari Timur Tengah sebelum krisis. Jika bahan baku kilang dan perdagangan produk tidak langsung dihitung, 45 persen pasokan produk olahan minyak ASEAN terikat pada minyak mentah dari wilayah itu. Ketergantungan ini membuat eskalasi di Timur Tengah bukan sekadar risiko geopolitik, melainkan guncangan biaya bagi rumah tangga dan dunia usaha. Respons darurat pemerintah ASEAN sudah terlihat: menekan permintaan, insentif pajak, pembatasan harga, hingga subsidi. Namun intervensi itu menambah beban fiskal tanpa menyelesaikan akar masalah.

Subsidi bahan bakar fosil kawasan yang berada di kisaran US$40 miliar sebelum krisis diproyeksikan melonjak tajam pada 2026.

Dalam jangka lebih panjang, IEA memperkirakan tagihan impor energi Asia Tenggara membengkak dari sekitar US$80 miliar pada 2024 menjadi US$245 miliar pada 2035 bila ketergantungan tidak diatasi. Yang luput dari perhatian adalah sumber permintaan energinya. Sektor industri kini menjadi konsumen energi terbesar dengan porsi 45 persen dari total konsumsi akhir, dipacu manufaktur dan ekspansi pengolahan logam, termasuk hilirisasi nikel di Indonesia. Artinya, kebijakan industri yang mengejar nilai tambah mineral justru memperbesar eksposur kawasan terhadap harga energi. Di saat yang sama, sektor transportasi menopang permintaan minyak melalui angkutan barang dan populasi kendaraan roda dua dan tiga.

Beberapa negara sempat beralih kembali ke batu bara untuk menahan harga gas, tetapi pilihan itu membawa risiko kesehatan dan lingkungan; IEA memperkirakan polusi dan emisi terkait berkontribusi pada 330 ribu kematian dini di kawasan pada 2024. Di pasar, tekanan sudah terasa pada aset berisiko. IHSG berada di 5.015 setelah turun 0,83 persen, USD/IDR di 18.138, dan Brent di US$111,07 setelah turun 2,08 persen. Brent yang masih tinggi menambah tagihan impor energi, sementara rupiah yang lemah membuat biaya energi dalam rupiah makin mahal bagi importir dan industri.

Bagi Indonesia, dampaknya berlapis: smelter nikel dan industri padat energi menghadapi biaya input yang lebih tinggi; eksportir batu bara berpotensi menikmati permintaan jangka pendek, tetapi risiko regulasi dan ESG meningkat; dan anggaran subsidi energi bisa kembali menekan fiskal. Jalan keluar yang disebut artikel adalah percepatan energi terbarukan, elektrifikasi, efisiensi energi, fleksibilitas kilang, dan diversifikasi pasokan. Namun semua itu menuntut investasi dan koordinasi lintas negara, bukan lagi subsidi darurat.