Amran Luruskan Rp2 T: Bukan Untung, tapi Dugaan Penipuan Beras

Menteri Pertanian Amran Sulaiman meluruskan pernyataan Presiden Prabowo yang menyebut satu perusahaan penggilingan padi meraup untung Rp2 triliun per bulan. Amran menegaskan angka itu bukan keuntungan usaha wajar, melainkan bagian dari dugaan praktik penipuan mutu beras yang kini diproses aparat. Total kerugian akibat praktik tersebut diperkirakan mencapai Rp98 triliun, dengan satu grup perusahaan menyumbang sekitar Rp2,08 triliun per bulan. Klarifikasi ini disampaikan setelah pernyataan Prabowo pada peluncuran Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih tahun lalu kembali ramai diperbincangkan di media sosial dan memunculkan tafsir yang keliru. Amran menjelaskan bahwa yang terjadi adalah penjualan beras berkualitas medium dengan label premium, sehingga konsumen membayar harga lebih tinggi untuk produk yang tidak sesuai standar.

Ia mengibaratkan praktik tersebut seperti menjual emas 18 karat dengan label 24 karat — sebuah bentuk penipuan yang merugikan masyarakat secara sistematis. Dugaan ini tidak hanya menyangkut satu perusahaan, tetapi ditemukan secara meluas di berbagai daerah. Kementan telah melakukan penghitungan rinci dan menemukan total kerugian mendekati Rp100 triliun, di mana sebagian besar berasal dari selisih harga jual yang tidak sebanding dengan kualitas. Angka kerugian yang sangat besar ini menunjukkan bahwa praktik curang dalam rantai distribusi beras telah berlangsung masif dan terstruktur. Amran meminta publik tidak terpaku pada nominalnya, melainkan pada esensi kejahatan yang harus ditindak tegas. Kasus ini muncul di tengah tekanan inflasi pangan yang masih menjadi perhatian utama pemerintah.

Harga beras merupakan komponen dominan dalam inflasi pangan, sehingga setiap gangguan pada rantai pasok atau kepercayaan konsumen dapat memicu gejolak harga. Data pasar terkini menunjukkan rupiah berada di level 18.082 per dolar AS dan harga minyak Brent di 89,50 dolar per barel — tekanan eksternal yang membuat biaya impor pangan semakin mahal jika pemerintah harus melakukan intervensi pasar. Dengan cadangan beras Bulog yang diklaim mencapai 5 juta ton, pemerintah memiliki buffer untuk meredam potensi kenaikan harga akibat berkurangnya pasokan dari penggilingan yang terlibat. Namun, klaim stok aman ini harus diuji dengan distribusi nyata ke pasar. Ke depan, kasus ini menjadi ujian kredibilitas pemerintah dalam menegakkan standar mutu dan melindungi konsumen.

Jika penindakan hukum berjalan efektif, praktik curang dapat ditekan dan harga beras premium akan lebih mencerminkan kualitas sebenarnya. Namun, jika proses hukum berlarut-larut atau hanya menjadi tontonan publik, risiko hilangnya kepercayaan konsumen dan gejolak harga jangka pendek tetap mengintai. Pelaku usaha di sektor penggilingan dan distribusi beras harus segera menyesuaikan diri dengan potensi pengawasan yang lebih ketat dan sanksi yang lebih berat.