Foto: Katadata — Gambar diambil dari sumber artikel asli untuk menghindari kesalahan informasi visual.
Pernyataan Wakil Menteri Komdigi bersifat imbauan strategis — tidak mendesak secara taktis, namun berdampak luas pada industri komunikasi dan praktik bisnis di Indonesia.
Ringkasan Eksekutif
Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria menegaskan bahwa praktisi humas harus terus memperkuat nilai-nilai humanis agar profesi tersebut tetap relevan di era kecerdasan buatan (AI). Dalam acara peluncuran Perhumas Indonesia 2026, ia mengakui bahwa AI telah membawa efisiensi signifikan — mulai dari pelacakan sentimen real-time, konsistensi desain komunikasi, hingga produksi konten dan storytelling. Namun, ia mengingatkan bahwa AI belum mampu menampilkan ketulusan dan empati yang menjadi fondasi hubungan masyarakat. Storytelling yang dihasilkan AI, menurutnya, masih belum memiliki unsur sincerity. Nezar juga menyoroti meningkatnya kompleksitas tantangan komunikasi akibat maraknya disinformasi, misinformasi, fitnah, dan ujaran kebencian di ruang digital. Dalam kondisi itu, peran humas menjadi semakin strategis sebagai penjaga kepercayaan publik.
Ia menekankan konsep human in the loop — keterlibatan manusia dalam setiap proses produksi berbasis AI — sehingga hasil komunikasi tetap mengedepankan empati, tanggung jawab, dan nilai kemanusiaan. Selain itu, Nezar mendorong praktisi humas untuk mengadopsi pendekatan baru seperti Generative Engine Optimization (GEO) yang memadukan AI, data, dan storytelling guna meningkatkan visibilitas merek atau institusi. Imbauan ini muncul di tengah gelombang adopsi AI yang semakin masif di berbagai sektor, termasuk di Indonesia. Dalam konteks yang lebih luas, pernyataan ini merefleksikan kekhawatiran pemerintah terhadap potensi hilangnya sentuhan manusia dalam komunikasi publik, terutama saat AI agen otonom mulai digunakan untuk menjalankan fungsi layaknya seorang praktisi humas.
Nezar menekankan bahwa adopsi AI harus dibarengi tata kelola yang baik dan berlandaskan etika, bukan sekadar efisiensi semata. Bagi dunia usaha, khususnya perusahaan yang mengandalkan humas sebagai ujung tombak reputasi, pernyataan ini menjadi pengingat bahwa investasi pada teknologi AI harus diimbangi dengan pengembangan kapasitas SDM yang mampu mengelola komunikasi empatik. Risiko terbesar adalah ketika perusahaan terlalu bergantung pada otomatisasi konten sehingga mengabaikan sisi humanis yang justru menjadi pembeda di tengah banjir informasi.
Di sisi lain, peluang juga terbuka lebar bagi praktisi humas yang mampu mengintegrasikan AI secara cerdas dan etis.
Mengapa Ini Penting
Pernyataan ini penting karena humas adalah ujung tombak reputasi perusahaan di tengah maraknya disinformasi dan otomatisasi konten. Tanpa nilai humanis, risiko kehilangan kepercayaan publik meningkat. Imbauan ini juga menjadi sinyal awal bahwa pemerintah akan mendorong regulasi tata kelola AI yang beretika, yang berdampak pada biaya kepatuhan dan strategi komunikasi korporasi.
Dampak ke Bisnis
- Industri humas dan komunikasi korporasi harus berinvestasi pada pelatihan SDM agar mampu mengelola AI secara etis dan tetap mengedepankan empati. Perusahaan yang mengabaikan sisi humanis berisiko kehilangan kredibilitas di mata publik dan regulator.
- Perusahaan teknologi dan startup yang mengembangkan atau menggunakan AI untuk komunikasi publik (chatbot, content generator, social listening) perlu memastikan sistem mereka memiliki mekanisme human in the loop. Kegagalan melakukannya dapat memicu sanksi atau tekanan reputasi.
- Pemerintah Indonesia, melalui Kominfo, kemungkinan akan mengeluarkan pedoman atau regulasi tentang tata kelola AI di bidang komunikasi dalam beberapa bulan ke depan. Hal ini akan menambah beban kepatuhan bagi perusahaan, terutama yang beroperasi di sektor yang sangat teregulasi seperti keuangan, kesehatan, dan jasa publik.
Yang Perlu Dipantau
- Yang perlu dipantau: respons resmi dari asosiasi humas (Perhumas) dan perusahaan komunikasi besar — apakah mereka akan mengadopsi pedoman human in the loop secara sukarela atau menunggu regulasi.
- Risiko yang perlu dicermati: jika Kominfo mengeluarkan peraturan tentang tata kelola AI di komunikasi, perusahaan yang belum siap secara etika dan teknis bisa menghadapi sanksi administratif atau kehilangan izin operasional.
- Sinyal penting: adopsi pendekatan GEO oleh korporasi besar Indonesia — jika meluas, ini akan mengubah cara perusahaan berinteraksi dengan publik dan meningkatkan permintaan akan praktisi humas yang paham teknologi dan etika.
Analisis ini dibuat oleh sistem AI Feedberry berdasarkan sumber berita publik dan tidak merupakan saran investasi atau keputusan bisnis. Selalu verifikasi dengan sumber primer.