Foto: Katadata — Gambar diambil dari sumber artikel asli untuk menghindari kesalahan informasi visual.
Kebijakan Thailand mempercepat adopsi EV di kawasan, berpotensi mengubah peta persaingan manufaktur otomotif ASEAN dan memengaruhi aliran investasi EV serta rantai pasok baterai Indonesia.
Ringkasan Eksekutif
Pemerintah Thailand tengah mengkaji program insentif senilai 24 miliar baht (sekitar Rp12,7 triliun) untuk mengganti 80.000 kendaraan berbahan bakar fosil menjadi kendaraan listrik. Program ini menyasar kendaraan angkutan komersial seperti taksi, ojek, tuk-tuk, truk, dan bus yang sudah memasuki batas usia tertentu. Wakil Menteri Perhubungan Thailand, Siripong Angkasakulkiat, menyatakan bahwa cakupan kemungkinan diperluas ke semua kategori kendaraan. Skema bantuan bisa berupa subsidi langsung, pinjaman berbunga rendah, atau insentif pajak. Taksi yang mencapai batas usia 10 tahun pada 2027 menjadi prioritas awal. Peralihan ke EV disebut dapat menurunkan cicilan harian pengemudi dari 700 baht menjadi sekitar 500 baht selama lima tahun. Latar belakang program ini adalah lesunya industri otomotif Thailand.
Penjualan domestik kendaraan di Thailand merosot ke level terendah dalam 15 tahun pada 2024, dipicu utang rumah tangga yang tinggi dan standar pinjaman yang lebih ketat. Mobil pikap, yang menyumbang lebih dari 60% produksi kendaraan Thailand, menjadi sektor yang paling terpukul. Dengan program ini, pemerintah Thailand berharap dapat mendongkrak kembali permintaan domestik sekaligus mempercepat transisi energi. Menteri Keuangan Thailand Ekniti Nitithanprapas juga menyebut kemungkinan insentif untuk penggantian pikap konvensional ke EV atau kendaraan yang menggunakan biodiesel B20. Bagi Indonesia, kebijakan Thailand ini menjadi sinyal persaingan yang semakin ketat di kawasan ASEAN. Thailand selama ini merupakan pusat manufaktur otomotif regional, dan dengan insentif agresif ini, mereka berpotensi menarik lebih banyak investasi di sektor EV dan baterai.
Di sisi lain, kebutuhan baterai untuk kendaraan listrik Thailand dapat meningkatkan permintaan nikel Indonesia sebagai bahan baku utama. Akan tetapi, jika Thailand berhasil membangun ekosistem EV yang lebih kompetitif, Indonesia berisiko kehilangan momentum dalam menarik investasi hulu dan hilir EV.
Mengapa Ini Penting
Kebijakan Thailand ini bukan sekadar program lingkungan, melainkan strategi industri untuk mempertahankan posisinya sebagai pusat manufaktur otomotif ASEAN. Dalam konteks persaingan dengan Indonesia yang juga menggencarkan hilirisasi nikel dan produksi EV, langkah Thailand bisa memicu 'perang insentif' yang memengaruhi keputusan investasi global. Jika Thailand berhasil menurunkan biaya kepemilikan EV secara signifikan, mereka dapat menjadi basis produksi dan ekspor EV utama yang mengancam pangsa pasar Indonesia, terutama karena pasar domestik Thailand sendiri akan menjadi batu loncatan untuk skala ekonomi.
Dampak ke Bisnis
- Produsen otomotif Indonesia, terutama yang berbasis komponen dan perakitan dalam negeri (seperti Astra Daihatsu, Toyota, dan Honda), akan menghadapi tekanan kompetitif dari produk EV Thailand yang lebih murah karena subsidi langsung dan volume besar. Jika Thailand mampu memproduksi EV dengan biaya lebih rendah, kendaraan tersebut berpotensi diekspor ke Indonesia dan menekan penjualan mobil konvensional dan EV lokal.
- Sektor baterai dan hilirisasi nikel Indonesia justru bisa mendapat keuntungan. Thailand tidak memiliki cadangan nikel yang signifikan, sehingga permintaan baterai untuk EV-nya akan mendorong impor nikel olahan dari Indonesia. Emiten seperti ANTM, MDKA, atau smelter patungan bisa menikmati peningkatan permintaan jika Thailand memilih baterai berbasis nikel (NMC) dibandingkan LFP.
- Investasi langsung asing di sektor EV Indonesia berisiko teralihkan ke Thailand. Mitsubishi yang mengumumkan investasi US$470 juta di Thailand adalah contoh awal. Jika insentif Thailand lebih menarik, pabrikan lain seperti BYD, SAIC, atau Hyundai bisa memprioritaskan Thailand untuk basis produksi EV regional, meninggalkan Indonesia sebagai pasar semata.
Yang Perlu Dipantau
- Yang perlu dipantau: keputusan final komite Thailand dalam sebulan ke depan — besaran subsidi per unit, apakah mencakup kendaraan penumpang, dan persyaratan TKDN (jika ada) akan menentukan daya saing Thailand.
- Risiko yang perlu dicermati: respons pemerintah Indonesia — apakah akan mempercepat atau memperbesar insentif EV dalam negeri untuk menyaingi Thailand, yang bisa memicu pembengkakan fiskal di tengah defisit APBN yang sudah lebar.
- Sinyal penting: pernyataan dari pabrikan otomotif global tentang rencana ekspansi pabrik EV di Asia Tenggara — lokasi yang dipilih (Thailand vs Indonesia) akan menjadi indikator kepercayaan investor terhadap kebijakan masing-masing negara.
Konteks Indonesia
Meskipun kebijakan ini di Thailand, dampaknya langsung ke Indonesia karena persaingan langsung dalam menarik investasi EV dan baterai di ASEAN. Thailand dengan insentif Rp12,7 triliun berpotensi mempercepat adopsi EV domestiknya, yang dapat menekan pasar ekspor otomotif Indonesia serta mengalihkan aliran investasi. Di sisi positif, Thailand sebagai pasar EV besar akan meningkatkan permintaan nikel dan komponen baterai dari Indonesia, menguntungkan sektor hilirisasi. Namun, tanpa respons kebijakan yang setara, Indonesia berisiko tertinggal dalam rantai pasok EV regional.
Analisis ini dibuat oleh sistem AI Feedberry berdasarkan sumber berita publik dan tidak merupakan saran investasi atau keputusan bisnis. Selalu verifikasi dengan sumber primer.