2 JUN 2026
Susu MBG 2026: Kebutuhan 4,8 Miliar, Produksi Baru Setengah

Foto: Katadata — Gambar diambil dari sumber artikel asli untuk menghindari kesalahan informasi visual.

← Kembali
Beranda / Korporasi / Susu MBG 2026: Kebutuhan 4,8 Miliar, Produksi Baru Setengah
Korporasi

Susu MBG 2026: Kebutuhan 4,8 Miliar, Produksi Baru Setengah

Tim Redaksi Feedberry ·2 Juni 2026 pukul 07.54 · Sinyal tinggi · Sumber: Katadata ↗
8 Skor

Kesenjangan 50% antara kebutuhan MBG dan kapasitas produksi nasional memicu risiko impor, tekanan neraca perdagangan, dan peluang investasi di industri pengolahan susu.

Urgensi
7
Luas Dampak
8
Dampak Indonesia
9

Ringkasan Eksekutif

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menghadapi tantangan pasokan susu yang serius. Kemenperin memperkirakan kebutuhan susu kemasan untuk program tersebut pada 2026 mencapai 4,8 miliar kemasan. Namun, kapasitas produksi industri pengolahan susu nasional saat ini baru mampu memenuhi sekitar 49,7% atau 2,39 miliar kemasan. Kesenjangan ini menjadi perhatian serius mengingat program MBG telah menjangkau lebih dari 63 juta penerima manfaat. Lonjakan permintaan akibat MBG menciptakan tekanan yang belum pernah terjadi pada industri susu domestik, yang selama ini lebih mengandalkan pasar ritel dan industri makanan-minuman. Pemerintah mengandalkan ekspansi tiga perusahaan pengolahan susu yang mulai berinvestasi sejak 2024, namun tambahan kapasitas itu dinilai belum cukup.

Untuk mengatasi kesenjangan, Kemenperin mendorong koperasi masuk ke rantai pengolahan susu dengan program restrukturisasi berupa penggantian biaya investasi hingga 35%.

Langkah ini tidak biasa — koperasi biasanya hanya bergerak di sektor hulu peternakan, bukan pengolahan. Jika berhasil, ini bisa mentransformasi struktur industri susu nasional yang selama ini didominasi oleh segelintir pemain besar. Dampak dari kesenjangan ini akan terasa di beberapa sisi. Pertama, pemerintah kemungkinan akan meningkatkan impor susu untuk menutup kekurangan, yang dapat memperlebar defisit neraca perdagangan dan menekan nilai tukar rupiah. Kedua, perusahaan pengolahan susu yang bisa memenuhi standar MBG akan mendapatkan momentum pertumbuhan, sementara yang tidak siap bisa kehilangan pangsa. Ketiga, program restrukturisasi koperasi membuka peluang bagi peternak lokal untuk naik kelas, tetapi juga memerlukan pendampingan teknis dan pembiayaan yang tidak kecil.

Dalam konteks makro dengan rupiah yang tertekan dan harga energi yang masih tinggi, biaya impor susu akan semakin mahal, memperkuat urgensi pengembangan kapasitas dalam negeri.

Mengapa Ini Penting

Kesenjangan ini bukan sekadar masalah logistik, melainkan uji nyata bagi kemampuan Indonesia menjalankan program sosial berskala besar secara mandiri. Jika produksi dalam negeri tidak mampu mengejar, pemerintah harus memilih antara mengimpor susu dalam jumlah besar (memperlemah neraca berjalan) atau mengurangi skala program. Keduanya berdampak langsung pada daya beli masyarakat, inflasi pangan, dan kepercayaan investor terhadap komitmen fiskal Indonesia.

Dampak ke Bisnis

  • Industri pengolahan susu: perusahaan yang telah melakukan ekspansi akan menikmati first-mover advantage dalam kontrak MBG, sementara pemain kecil yang tidak siap berisiko kehilangan akses pasar. Potensi konsolidasi industri semakin terbuka.
  • Peternak sapi perah lokal: program koperasi pengolahan dapat meningkatkan pendapatan mereka jika berhasil, tetapi membutuhkan waktu untuk mencapai skala dan kualitas yang disyaratkan. Risiko gagal teknis dan pembiayaan cukup tinggi.
  • Importir susu dan pemasok global: kebutuhan impor susu olahan diperkirakan meningkat dalam jangka pendek, menguntungkan negara pengekspor utama seperti Selandia Baru dan Australia. Namun, tekanan pada cadangan devisa dan nilai tukar rupiah menjadi konsekuensi yang tidak bisa diabaikan.

Yang Perlu Dipantau

  • Yang perlu dipantau: progres investasi tiga perusahaan pengolahan susu yang disebut Kemenperin — jika realisasi di bawah target, kesenjangan pasokan akan melebar dan kebutuhan impor membengkak.
  • Risiko yang perlu dicermati: kebijakan impor susu yang tiba-tiba dibuka lebar dapat mematikan insentif investasi dalam negeri dan menghambat transformasi koperasi yang sedang didorong pemerintah.
  • Sinyal penting: data impor susu bulanan dari BPS — lonjakan signifikan akan mengonfirmasi bahwa produksi nasional tidak mampu mengimbangi dan memperkuat tekanan terhadap neraca perdagangan.

Analisis ini dibuat oleh sistem AI Feedberry berdasarkan sumber berita publik dan tidak merupakan saran investasi atau keputusan bisnis. Selalu verifikasi dengan sumber primer.