Serangan Hormuz Dorong Dolar AS Menguat, Rupiah Tertekan ke 17.926 — Geopolitik Perberat Tekanan Eksternal

Australian Dollar (AUD) melemah sekitar 0,70% terhadap dolar AS pada perdagangan Rabu, dengan pasangan AUD/USD turun ke 0,7128 dari puncak 0,7181. Pelemahan ini dipicu aksi risk-off setelah Amerika Serikat dan Iran saling melancarkan serangan di sekitar Selat Hormuz, termasuk serangan drone Iran ke bandara utama Kuwait serta serangan balasan AS ke fasilitas rudal dan perang layar ranjau Iran di Pulau Qeshm. Ketegangan ini menghidupkan kembali ketidakpastian terhadap pasokan minyak global yang sebelumnya sudah tertekan karena buntu perundingan nuklir AS-Iran. Di sisi fundamental, data ekonomi AS masih menunjukkan ketahanan. Laporan ADP mencatat penambahan tenaga kerja swasta 122.000 pada Mei, sedikit di atas konsensus 117.000.

Indeks ISM Services PMI naik dari 53,6 menjadi 54,5, sementara komponen Prices Paid melonjak dari 70,7 ke 71,3 yang mengindikasikan penjalaran energi shock ke sektor jasa. Sikap pejabat The Federal Reserve juga terbelah: Presiden Fed Dallas Lorie Logan menilai kebijakan moneter saat ini 'agak longgar' dan perlu lebih restriktif, sementara Presiden Fed New York John Williams menyatakan kebijakan sudah 'tepat' tanpa perlu ada perubahan. Sementara itu, Australia mencatat perlambatan pertumbuhan ekonomi yang signifikan – PDB kuartal I-2026 tumbuh hanya 0,3% QoQ, jauh di bawah 0,9% pada kuartal sebelumnya dan di bawah estimasi 0,5%. Data ini menambah sentimen negatif terhadap AUD.

Yang tidak terlihat dari headline ini adalah bagaimana pergerakan yang tampaknya jauh dari Indonesia ini memiliki dampak transmisi langsung ke kondisi domestik. Ketegangan di Hormuz mendorong investor global beralih ke aset aman seperti dolar AS, yang berarti tekanan jual terhadap mata uang emerging market, termasuk rupiah. Data pasar terbaru menunjukkan USD/IDR sudah berada di 17.926 – level yang sangat lemah. Bersamaan dengan itu, harga minyak Brent menembus $97,14 per barel. Indonesia sebagai importir minyak netto akan merasakan dampak ganda: biaya impor BBM membengkak, beban subsidi energi meningkat, dan defisit neraca perdagangan berpotensi melebar.

Apalagi, artikel Asia Times yang terbit pekan lalu mengungkapkan adanya kebocoran modal sistematis melalui under-invoicing dan transfer pricing yang telah menggerus devisa hingga belasan ribu triliun rupiah sejak 1991. Dengan kata lain, rupiah sudah lemah secara struktural dan sekarang harus menghadapi tekanan eksternal yang datang bertubi-tubi. Dampak rantai dari situasi ini sangat luas. Pertama, sektor energi dan transportasi akan langsung tertekan karena biaya bahan bakar naik. Bagi perusahaan yang bergantung pada impor minyak mentah atau BBM, margin laba bisa tergerus. Kedua, emiten dengan pinjaman dalam denominasi dolar, terutama di sektor infrastruktur, properti, dan manufaktur, akan menanggung kerugian kurs yang signifikan.

Ketiga, pemerintah dihadapkan pada dilema fiskal: menaikkan harga BBM bersubsidi untuk mengurangi beban anggaran berisiko memicu inflasi dan menekan daya beli, sementara mempertahankan subsidi akan menguras ruang fiskal. Defisit APBN yang sudah mencapai Rp240 triliun hingga Maret 2026 bisa semakin melebar jika harga minyak terus bertahan tinggi.

Di sisi lain, Bank Indonesia mungkin harus mempertahankan suku bunga tinggi lebih lama demi menjaga stabilitas rupiah, yang berarti sektor kredit dan konsumsi akan terus tertahan.