RI-Australia Perpanjang PROSPERA 10 Tahun, Fokus OECD-CPTPP

Pemerintah Indonesia memperpanjang kemitraan strategis dengan Australia melalui PROSPERA Fase II. Perpanjangan 10 tahun itu dituangkan dalam Subsidiary Arrangement antara Kemenko Perekonomian dan DFAT, dan diluncurkan di Jakarta pada Kamis, 22 Oktober 2026. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto meminta seluruh kementerian dan lembaga terlibat aktif menerjemahkan formulasi kebijakan menjadi hasil konkret bagi masyarakat. Program ini memusatkan dukungan pada dua agenda reformasi besar: aksesi Indonesia ke OECD dan CPTPP. Untuk OECD, Indonesia menargetkan proses rampung pada 2028 dan telah menyelesaikan 20 dari 25 bagian initial memorandum, atau sekitar 80%. Untuk CPTPP, pemerintah berharap aksesi disepakati seluruh negara anggota pada pertemuan November mendatang.

Di sektor digital, PROSPERA diarahkan mendukung penyiapan SDM dan pengembangan teknologi, termasuk AI, sejalan dengan posisi Indonesia sebagai ekonomi digital terbesar ASEAN dan persiapan penandatanganan DEFA ASEAN di Manila bulan depan. Pemerintah juga mendorong perluasan pariwisata dan konektivitas udara melalui penambahan penerbangan regional langsung antara kota-kota di Indonesia dan Australia. Kemenko Perekonomian dan DFAT akan menggelar Advisory Board Meeting untuk memfinalisasi Strategic Work Plan dan Annual Work Plan. Yang tidak terlihat dari headline ini: PROSPERA bukan sekadar bantuan teknis atau seremoni diplomatik. Dukungan pada aksesi OECD dan CPTPP menjadikannya kendaraan untuk menyelaraskan standar domestik dengan norma organisasi internasional. Aksesi OECD dan CPTPP secara inheren menuntut penyesuaian regulasi, transparansi, tata kelola, dan standar perdagangan.

Karena itu, nilai program terletak pada kapasitas mengubah komitmen menjadi peraturan turunan dan penguatan kelembagaan. Perpanjangan 10 tahun memberi horizon reformasi yang lebih panjang dari siklus politik, tetapi juga memindahkan beban eksekusi ke kementerian dan lembaga. Tanpa work plan yang konkret, program berisiko berhenti sebagai dokumen. Sebaliknya, jika work plan selaras dengan prioritas nasional, PROSPERA dapat menjadi jalur disiplin reformasi yang memaksa koordinasi lintas sektor. Dampaknya paling terasa pada pelaku usaha yang berorientasi ekspor, industri manufaktur, sektor digital, dan pariwisata. OECD dan CPTPP dapat membuka akses pasar dan meningkatkan kepastian aturan, tetapi juga menuntut kepatuhan pada standar yang lebih ketat. Eksportir akan menghadapi peluang sekaligus biaya penyesuaian.

Di sisi digital, dukungan SDM dan AI serta DEFA ASEAN mengindikasikan agenda kebijakan akan bergerak ke arah tata kelola data, keterampilan, dan infrastruktur digital. Pariwisata dan penerbangan mendapat jalur konkret melalui penambahan penerbangan regional langsung, yang berdampak ke maskapai, bandara, hotel, dan UMKM di destinasi. Pihak yang tidak disebut artikel tetapi relevan adalah penyedia jasa pelatihan, konsultan kepatuhan, asosiasi industri, dan startup legal-tech. Sektor yang terlindungi perlu mencermati disiplin standar dan liberalisasi bertahap. Konteks eksternal tidak ringan: rupiah berada di Rp18.045 per dolar AS dan Brent US$112.30, sehingga reformasi yang memperbaiki iklim investasi menjadi lebih krusial. Dalam 1–4 minggu ke depan, sinyal paling konkret adalah keputusan aksesi CPTPP pada pertemuan November.

Jika seluruh anggota belum menyepakati, jadwal reformasi perdagangan berpotensi bergeser. Penandatanganan DEFA ASEAN di Manila bulan depan akan menjadi penanda arah aturan ekonomi digital kawasan. Advisory Board Meeting dan finalisasi Strategic Work Plan serta Annual Work Plan perlu dicermati karena menentukan program mana yang benar-benar berjalan. Sisa lima bagian initial memorandum OECD menjadi ukuran kredibilitas menuju target 2028.