Revisi UU Perlindungan Konsumen 1999 – Sanksi Scam & Pinjol Ilegal Makin Berat

Kementerian Perdagangan mendesak revisi Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) Nomor 8 Tahun 1999 yang dinilai sudah sangat usang — 27 tahun tanpa perubahan berarti. Dirjen PKTN Kemendag, Moga Simatupang, menyatakan draf revisi saat ini masih dalam tahap perancangan di Badan Legislasi DPR RI, dengan inisiatif berasal dari DPR. Pemerintah berharap pembahasan dapat dimulai tahun ini. Menteri Perdagangan Budi Santoso sebelumnya telah menyampaikan urgensi revisi di hadapan Komisi III DPR pada April 2026, menyoroti kelemahan dalam tata bahasa, sistematika, penyelesaian sengketa, kelembagaan, dan implementasi norma yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan digital, terutama di ranah perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE) atau e-commerce.

Faktor pendorong utama revisi ini adalah meningkatnya kasus-kasus yang merugikan konsumen di era digital: maraknya penipuan (scam), pinjaman online ilegal, peredaran barang ilegal dan palsu yang tidak sesuai standar, iklan menyesatkan (misleading advertisement), hingga penggunaan pola manipulatif (dark patterns) oleh platform digital. Data dari Kemendag menunjukkan Indeks Keberdayaan Konsumen Nasional (IKK) baru berada di level 63,44 pada 2025, naik tipis dari 60,11 pada 2024 — artinya masih banyak konsumen yang rentan terhadap praktik curang. Yang tidak terlihat dari headline: revisi ini bukan sekadar pembaruan legal, melainkan sinyal bahwa pemerintah mulai serius mengatur ekosistem digital yang selama ini berkembang liar tanpa kerangka perlindungan konsumen yang memadai.

UUPK lama dirancang sebelum era e-commerce, fintech, dan iklan digital masif, sehingga banyak celah yang dimanfaatkan oleh pelaku usaha tidak bertanggung jawab. Dampak langsung dari revisi ini akan terasa di beberapa sektor. Pertama, pelaku e-commerce dan platform digital harus menyesuaikan tata niaga mereka dengan aturan yang lebih ketat — termasuk larangan dark patterns dan kewajiban transparansi iklan. Kedua, industri pinjaman online (pinjol), baik legal maupun ilegal, akan menghadapi pengawasan yang lebih keras; bagi pinjol legal, ini berarti kepatuhan tambahan, sedangkan pinjol ilegal berisiko ditindak lebih cepat. Ketiga, perusahaan yang mengandalkan iklan digital, seperti marketplace dan layanan berbasis langganan, perlu meninjau ulang strategi pemasaran mereka untuk menghindari klaim 'menyesatkan'.

Di sisi lain, konsumen dan LSM konsumen akan mendapatkan landasan hukum yang lebih kuat untuk menuntut ganti rugi. Tidak disebut dalam artikel, tapi revisi ini juga berpotensi memengaruhi startup dan UMKM yang berjualan online — beban kepatuhan baru bisa meningkatkan biaya operasional, meskipun dalam jangka panjang melindungi reputasi bisnis. Yang harus dipantau dalam 1–2 bulan ke depan: (1) perkembangan draf di Baleg DPR — apakah pembahasan akan dimulai tahun ini atau molor; (2) respons dari asosiasi e-commerce dan fintech, yang mungkin melobi agar regulasi tidak terlalu membebani; (3) potensi pengetatan sanksi administratif dan pidana bagi pelanggar, yang bisa menjadi game changer bagi industri pinjol ilegal.

Investor di sektor teknologi dan fintech perlu mencermati apakah revisi ini akan mencakup kewajiban perizinan baru atau batasan bunga pinjaman, karena dapat mempengaruhi model bisnis dan margin.

Dalam jangka menengah, jika UU baru disahkan, akan ada masa transisi kepatuhan yang perlu diantisipasi oleh setiap perusahaan yang berinteraksi langsung dengan konsumen Indonesia.