Prabowo Rencana Salurkan Rp400 T ke Petani dan Nelayan

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkap rencana Presiden Prabowo menyalurkan hingga Rp400 triliun kepada petani, nelayan, serta masyarakat pedesaan dan daerah tertinggal pada tahun depan. Tujuan yang disebut adalah mendongkrak kemampuan belanja sekaligus meningkatkan literasi keuangan. Namun status dana itu belum final: Prabowo belum menjelaskan apakah Rp400 triliun tersebut berupa bantuan atau penyaluran kredit. Airlangga hanya menyebut rencana ini akan melengkapi program pembiayaan yang sudah berjalan, termasuk Kredit Usaha Rakyat (KUR), dan tidak menutup kemungkinan masuk ke skema baru atau diintegrasikan ke KUR. Angka Rp400 triliun itu perlu dibaca dalam konteks yang sudah ada. Hingga 20 Oktober, realisasi KUR mencapai Rp257,84 triliun atau 87% dari alokasi yang disediakan, dengan jangkauan hingga 4 juta debitur.

Artinya, mesin pembiayaan rakyat sudah berjalan besar, tetapi laporan Airlangga menunjukkan pemerintah ingin menambah volume lagi. Ia juga menyebut penyaluran sekitar Rp53 triliun kepada sekitar 2 juta warga sebagai capaian yang akan diperluas. Di titik ini, pertanyaannya bukan hanya berapa besar dana, tetapi apakah Rp400 triliun merupakan alokasi baru, perluasan plafon KUR, atau relabeling dari program yang sudah ada. Perbedaan itu menentukan dampaknya ke APBN, neraca bank, dan risiko kredit. Ketidakjelasan bentuk penyaluran adalah sinyal penting. Jika dana itu berupa bantuan sosial, beban fiskal bertambah dan efektivitasnya bergantung pada ketepatan sasaran. Jika berupa kredit, perlu ada borrower yang bankable, agunan, dan kapasitas bayar.

Petani dan nelayan kecil secara umum menghadapi keterbatasan agunan dan pendapatan musiman, sehingga penyaluran kredit besar ke segmen ini menuntut desain penjaminan, pendampingan, dan pengawasan risiko. Pemerintah menyebut literasi keuangan sebagai tujuan, dan itu masuk akal: tanpa literasi, dana besar bisa habis untuk konsumsi tanpa meningkatkan produktivitas. Namun literasi tidak bisa menjadi pengganti kelayakan usaha.

Di sisi lain, harga pangan dan biaya input menjadi faktor yang menentukan apakah dana itu cukup untuk modal kerja atau justru tergerus oleh inflasi biaya. Dengan USD/IDR di 18.050 dan Brent di US$111,66, biaya pupuk, bahan bakar, dan peralatan impor berada di level yang memberatkan. Dampak sektoralnya paling jelas ke perbankan, koperasi, dan lembaga pembiayaan yang selama ini menyalurkan KUR. Jika Rp400 triliun diintegrasikan ke KUR, bank pelaksana akan menghadapi kenaikan volume penyaluran sekaligus tuntutan menjaga kualitas kredit. Bagi sektor pertanian dan perikanan, tambahan likuiditas bisa membantu modal kerja, tetapi tanpa perbaikan skala usaha dan rantai pasok, manfaatnya bisa berhenti pada konsumsi rumah tangga. Bagi APBN, perluasan program perlu diimbangi penerimaan negara dan ruang fiskal.