16 NOV 2026
← Kembali
Beranda / Kebijakan / Prabowo Minta 70% Laba Tambang untuk Negara; HRUM -5,56%
Kebijakan

Prabowo Minta 70% Laba Tambang untuk Negara; HRUM -5,56%

Tim Redaksi Feedberry ·16 November 2026 pukul 10.55 WIB · Sumber: IDXChannel ↗
9.3 Skor

Instruksi presiden menyentuh seluruh izin usaha pertambangan — bukan satu komoditas — dan memicu koreksi serentak dari batu bara hingga mineral, tepat ketika rupiah sudah berada di 18.235 per dolar AS.

Urgensi
9
Luas Dampak
9
Dampak Indonesia
10

Ringkasan Eksekutif

Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan agar negara menikmati minimal 70 persen keuntungan dari seluruh kegiatan pertambangan, dan pasar langsung memberi penilaiannya: saham emiten batu bara hingga mineral kompak melemah pada Senin (16/11/2026). HRUM memimpin pelemahan batu bara dengan penurunan 5,56 persen ke Rp680, disusul ADMR turun 5,24 persen, CUAN 4,83 persen, AADI 4,67 persen, dan DEWA 4,58 persen. Di sektor mineral dan logam, NICL mencatat koreksi terdalam 6,98 persen, DKFT turun 5,66 persen, ARCI 5,24 persen, dan MDKA 4,81 persen. ANTM dan INCO ikut terkoreksi 2,85 persen dan 3,79 persen, sementara ADRO melemah 2,42 persen dan ITMG 1,03 persen. IHSG berada di 5.281 atau turun 1,18 persen, dengan rupiah di 18.235 per dolar AS.

Arahan itu disampaikan Prabowo dalam sambutan pada Tanwir dan Milad ke-114 Muhammadiyah di Palu, Sulawesi Tengah, Sabtu (14/11/2026). Ia memerintahkan para menteri, terutama Menteri ESDM, agar semua izin usaha pertambangan memberikan keuntungan minimal 70 persen bagi negara, sekaligus membuka kemungkinan negara menguasai saham perusahaan tambang. Investasi swasta tetap diperbolehkan bila perusahaan memerlukan tambahan modal, dengan syarat mayoritas keuntungan tetap dinikmati bangsa Indonesia. Perlu ditegaskan bahwa ini arahan lisan kepada menteri, bukan peraturan yang sudah ditandatangani. Tidak ada formula pembagian laba, definisi "keuntungan", maupun tenggat penerapan yang menyertainya — dan di ruang kosong itulah harga saham bergerak paling liar. Definisi menjadi penentu segalanya.

Bila 70 persen dihitung dari laba bersih, dividen dan laba per saham emiten tambang tergerus sangat dalam, karena royalti dan pajak sudah lebih dulu dipotong di atasnya. Bila yang dimaksud adalah porsi manfaat ekonomi secara agregat — royalti, pajak, dividen BUMN, dan program kemitraan — dampaknya berbeda sama sekali. Ketidakpastian ini lebih merusak valuasi daripada angka finalnya, sebab investor tidak bisa memodelkan arus kas jangka panjang. Efeknya tidak berhenti di emiten pertambangan. Kontraktor penambangan, penyedia jasa logistik dan alat berat, smelter yang bergantung pada pasokan bijih, sampai bank penyalur kredit modal kerja sektor ini menanggung risiko penilaian ulang yang sama.

Peluang negara menguasai saham membuka jalur kedua yang lebih struktural: holding BUMN tambang berpotensi menjadi kendaraan akuisisi, dan itu mengubah peta kepemilikan seluruh sektor, bukan hanya pembagian laba. Namun masuknya modal negara menuntut ruang fiskal yang tidak ringan, ketika pemerintah sendiri tengah menanggung kebutuhan belanja besar.

Mengapa Ini Penting

Yang berubah bukan harga komoditas, melainkan premi risiko yurisdiksi. Emiten tambang Indonesia kini dinilai dengan asumsi bahwa sebagian laba bisa berpindah ke negara kapan saja lewat arahan politik, bukan lewat undang-undang — dan asumsi itu menempel pada seluruh sektor, termasuk perusahaan yang hari ini tidak terkoreksi. Konsekuensinya, diskon valuasi saham tambang berpotensi melebar terhadap bursa regional meski harga komoditas membaik, karena investor menuntut kompensasi atas risiko yang tidak bisa dihitung. Pihak yang paling dirugikan justru pemegang saham minoritas dan mitra asing yang masuk lewat perjanjian jangka panjang: mereka tidak punya kursi di meja negosiasi ketika aturannya berubah.

Dampak ke Bisnis

  • Bagi emiten batu bara dan mineral, risiko terbesar ada pada dividen — selama ini menjadi daya tarik utama saham sektor ini. Jika porsi laba yang diserahkan ke negara membesar, ruang pembayaran dividen menyusut dan imbal hasil yang menopang valuasi ikut tertekan. Pola koreksi hari ini menunjukkan pasar membaca emiten berkapitalisasi lebih kecil seperti HRUM, NICL, dan DKFT sebagai yang paling rentan karena bantalan kasnya lebih tipis.
  • Bank penyalur kredit modal kerja dan kredit investasi tambang menghadapi risiko penilaian ulang agunan serta arus kas debitur. Pelemahan harga saham sektor tambang dapat menurunkan nilai jaminan berbentuk saham, memicu permintaan agunan tambahan, dan memperlambat pencairan kredit baru. Pemasok lokal dan koperasi di daerah tambang merasakan efek yang sama lebih lambat, lewat pengurangan order dan penundaan pembayaran.
  • Dalam tiga sampai enam bulan, dampak yang paling terasa adalah penundaan belanja modal. Proyek smelter, ekspansi tambang, dan studi kelayakan baru cenderung ditahan sampai kerangka aturan jelas, karena kepastian imbal hasil adalah syarat pembiayaan. Hilirisasi nikel dan tembaga — yang selama ini menjadi tumpuan narasi pertumbuhan — bergantung pada kepastian itu, dan justru kepastian itulah yang kini dipertanyakan.

Yang Perlu Dipantau

  • Yang perlu dipantau: terbitnya aturan turunan berupa Kepmen ESDM atau revisi peraturan pemerintah yang menerjemahkan porsi 70 persen. Tanpa definisi dasar perhitungan, setiap pernyataan pejabat berpotensi memicu gelombang koreksi baru di saham sektor tambang.
  • Risiko yang perlu dicermati: skema negara menguasai saham emiten tambang. Jika dijalankan lewat penerbitan saham baru atau pengalihan kepemilikan, porsi pemegang saham publik terdilusi dan tekanan ke harga saham berlanjut — dengan efek lanjutan ke rupiah yang sudah berada di 18.235 per dolar AS.
  • Sinyal penting: respons emiten dan asosiasi industri, khususnya apakah ada penundaan ekspansi atau revisi target produksi. Reaksi kontraktor dan smelter menjadi indikator paling awal apakah tekanan ini menyebar ke rantai pasok atau berhenti di harga saham.

Analisis ini dibuat oleh sistem AI Feedberry berdasarkan sumber berita publik dan tidak merupakan saran investasi atau keputusan bisnis. Selalu verifikasi dengan sumber primer.