PHK 134 Pekerja Garmen Jakarta, Pesangon Rp12,7 Miliar — Tekanan Sektor Padat Karya Berlanjut

PT Amos Indah Indonesia (AII), perusahaan garmen di Kawasan Berikat Nusantara (KBN) Cilincing, Jakarta, melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap 134 pekerja pada Maret 2026. Setelah mediasi selama tiga minggu antara manajemen, serikat pekerja, Kementerian Ketenagakerjaan, dan Polri, perusahaan sepakat membayar pesangon total Rp12,7 miliar. Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afriansyah Noor mengumumkan kesepakatan ini pada 23 Juli 2026, menandai penyelesaian sengketa yang sempat memicu aksi dari serikat pekerja di kantor Kemnaker. Yang tidak terlihat dari headline adalah bahwa PHK ini terjadi di tengah pertumbuhan ekonomi nasional 5% yang disebut Menkeu sebagai yang tertinggi sejak 2013.

Namun, sektor padat karya seperti garmen masih mengalami tekanan struktural — didorong oleh biaya input yang tinggi, persaingan dari produk impor, dan pelemahan daya beli kelas menengah. Artikel tidak menyebut penyebab spesifik PHK, namun pola umum di industri tekstil menunjukkan bahwa margin yang tipis dan permintaan ekspor yang melambat kerap memaksa perusahaan melakukan efisiensi tenaga kerja. Dengan nilai pesangon rata-rata sekitar Rp94,8 juta per pekerja, kasus ini menggambarkan bahwa PHK di sektor formal masih memberikan kompensasi yang relatif besar, namun tetap menjadi beban finansial bagi perusahaan yang tertekan. Dampak dari PHK ini akan terasa dalam beberapa lapisan. Pertama, secara langsung 134 pekerja kehilangan penghasilan, mengurangi konsumsi rumah tangga di Jakarta dan sekitarnya.

Kedua, efek sentimen: perusahaan garmen lain di KBN atau kawasan industri serupa bisa melihat ini sebagai preseden dan menempuh langkah serupa jika kondisi bisnis memburuk. Jika PHK massal terjadi di sektor yang menyerap tenaga kerja formal dalam jumlah besar, maka daya beli di daerah industri bisa turun signifikan, menekan sektor ritel, properti, dan jasa. Ketiga, pemerintah dihadapkan pada dilema: di satu sisi perlu menjaga iklim investasi agar perusahaan tidak hengkang, di sisi lain harus melindungi pekerja dan daya beli masyarakat. Saat defisit APBN sudah mencapai Rp240 triliun, ruang fiskal untuk stimulus tambahan sangat terbatas.