Pemerintah Panggil Eksportir, Sosialisasi BUMN Ekspor Tunggal — Intervensi Paling Radikal Sejak Orde Baru

Ringkasan Eksekutif

Pemerintah melalui Menteri Perdagangan Budi Santoso memanggil para pelaku ekspor sumber daya alam pada Kamis, 21 Mei 2026, untuk mensosialisasikan keberadaan PT Danantara Sumber Daya Indonesia (PT DSI) — BUMN baru yang akan menjadi eksportir tunggal untuk komoditas strategis: batu bara, CPO, dan fero alloy. Sosialisasi ini merupakan langkah awal dari implementasi kebijakan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah tentang Tata Kelola Ekspor Komoditas SDA yang telah dipaparkan Presiden Prabowo. Kebijakan ini dibagi dalam dua tahap. Tahap I (1 Juni–31 Agustus 2026) merupakan masa transisi di mana perusahaan eksportir masih melakukan transaksi langsung dengan pembeli luar negeri, namun seluruh dokumentasi ekspor — mulai dari kontrak, izin, hingga pembayaran bea keluar — diproses melalui PT DSI. Tahap II (mulai 1 September 2026) adalah implementasi penuh di mana seluruh proses ekspor dari hulu ke hilir dilakukan sepenuhnya oleh BUMN tersebut sebagai eksportir tunggal. Tujuan utama kebijakan ini adalah memperbaiki tata kelola ekspor yang selama ini dinilai bocor akibat praktik under invoicing dan transfer pricing. Mendag Budi Santoso secara eksplisit menyebut bahwa Indonesia sebagai eksportir CPO terbesar dunia seharusnya memiliki bargaining position yang kuat dalam menentukan harga, namun selama ini harga ekspor komoditas seperti CPO tidak optimal. CEO Danantara Rosan Roeslani sebelumnya menyatakan bahwa praktik under invoicing telah menyebabkan potensi devisa negara hilang dan penerimaan pajak tidak optimal, serta devisa hasil ekspor kerap diendapkan di luar negeri. Kebijakan ini merupakan intervensi negara paling radikal dalam tata niaga ekspor komoditas sejak era Orde Baru. Dampaknya sangat luas: perusahaan eksportir komoditas — terutama di sektor batu bara, kelapa sawit, nikel, dan mineral lainnya — akan kehilangan fleksibilitas dalam mengelola transaksi ekspor mereka. Perusahaan yang selama ini patuh justru akan diuntungkan karena persaingan menjadi lebih adil. Sektor perbankan juga akan merasakan dampak karena arus devisa yang masuk ke dalam negeri akan meningkatkan likuiditas valas dan memperkuat rupiah. Namun, ada risiko resistensi dari eksportir yang terbiasa dengan praktik lama, serta tantangan operasional PT DSI dalam menjalankan peran barunya. Waktu transisi yang sangat singkat — hanya tiga bulan — untuk merombak rantai pasok ekspor yang sudah mapan puluhan tahun menjadi risiko utama. Yang perlu dipantau dalam 1-4 minggu ke depan adalah respons dari asosiasi pengusaha dan eksportir terhadap pembentukan PT DSI. Jika ada penolakan keras atau gugatan hukum, implementasi fase pertama bisa terhambat. Risiko yang perlu dicermati adalah kemampuan PT DSI dalam menetapkan harga beli komoditas yang wajar — jika harga beli terlalu rendah, eksportir bisa beralih ke pasar gelap atau mengurangi produksi. Sinyal penting adalah pernyataan resmi dari Kementerian Perdagangan dan Kementerian ESDM mengenai dukungan regulasi untuk operasional PT DSI, serta respons pembeli internasional terutama China dan India sebagai importir utama batu bara dan sawit Indonesia.