OJK Wajibkan Sertifikasi Influencer Kripto — Regulasi FinFluencer Makin Ketat

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) resmi memberlakukan Peraturan No. 6 Tahun 2026 yang mewajibkan setiap individu — termasuk influencer media sosial — yang merekomendasikan aset digital dan aset keuangan digital lainnya untuk memiliki sertifikasi kompetensi. Aturan ini merupakan perluasan pengawasan OJK terhadap promosi produk keuangan di platform digital, menyusul praktik 'finfluencer' yang selama ini nyaris tanpa pengawasan ketat. Dalam beleid tersebut, influencer hanya boleh merekomendasikan aset digital yang sudah tercatat di bursa berizin, dan setiap penyedia jasa yang mereka rekomendasikan juga wajib memiliki lisensi resmi. Lebih lanjut, kampanye pemasaran harus dilakukan melalui perusahaan jasa keuangan yang diawasi OJK, dan materi promosi hanya boleh disalurkan lewat kanal komunikasi resmi perusahaan tersebut.

Ini berarti perusahaan jasa keuangan yang menjadi sponsor kampanye bertanggung jawab penuh atas konten promosi yang dibuat oleh influencer — sebuah langkah yang secara substansial mengubah model bisnis promosi kripto di Indonesia. Aturan ini tidak berdiri sendiri. Indonesia bergabung dengan gelombang regulasi global yang makin ketat terhadap financial influencers, bersama Australia, Inggris, dan Filipina yang telah menerapkan aturan serupa.

Di sisi lain, kabar dari Korea Selatan juga memperkuat arah ini: Bithumb baru saja didenda $136.000 karena melanggar aturan perlindungan data pribadi saat mengirim data pengguna ke bursa luar negeri tanpa izin eksplisit. Jepang pun mencatat konsolidasi pasar dengan akuisisi Bitbank oleh SBI Holdings senilai ¥46,7 miliar ($289 juta), menciptakan bursa kripto terbesar di Jepang. Bagi Indonesia, dampak langsung dari regulasi OJK ini terasa pada tiga lapis: pertama, influencer kripto — yang jumlahnya ratusan dan aktif di TikTok, Instagram, dan X — harus segera mengurus sertifikasi jika ingin tetap merekomendasikan aset digital secara legal.

Kedua, bursa kripto berizin seperti Tokocrypto, Indodax, dan Pintu harus memastikan semua mitra promosi mereka memenuhi ketentuan baru, atau menanggung risiko sanksi karena konten promosi yang tidak sesuai. Ketiga, perusahaan jasa keuangan yang selama ini menggandeng influencer untuk kampanye aset digital — termasuk bank dan perusahaan pembiayaan — kini wajib mengawasi isi promosi secara aktif. Sanksi spesifik tidak disebut dalam artikel, namun berdasarkan pola regulasi OJK sebelumnya, pelanggaran dapat berupa denda administratif hingga pencabutan izin bagi pihak yang bertanggung jawab. Yang tidak disebut secara eksplisit namun krusial adalah implikasi terhadap proyek aset digital baru yang belum tercatat di bursa resmi. Token atau koin yang belum listing di bursa berizin tidak boleh dipromosikan oleh influencer bersertifikat, sehingga saluran pemasaran mereka terputus.

Ini dapat memperlambat adopsi proyek kripto baru di Indonesia dan mendorong proyek untuk lebih dulu mengurus listing di bursa lokal — yang biaya dan prosesnya tidak kecil. Selanjutnya, bursa berizin justru diuntungkan karena menjadi 'gerbang' satu-satunya bagi promosi legal. Dalam 1-2 bulan ke depan, pasar akan mencermati: (1) kecepatan OJK dalam menerbitkan pedoman teknis sertifikasi, (2) respon bursa dan influencer — apakah akan ada pergeseran strategi pemasaran ke luar negeri atau justru kepatuhan massal, dan (3) potensi kasus pertama pelanggaran yang menjadi preseden penegakan aturan. Risiko tersembunyi adalah jika aturan ini justru mendorong promosi aset digital ilegal melalui saluran yang tidak terdeteksi, mengingat sebagian influencer mungkin beroperasi tanpa izin dan sulit diawasi.

Oleh karena itu, efektivitas regulasi sangat bergantung pada kemampuan OJK dalam mengawasi platform digital yang luas dan cepat berubah.