OJK Cabut Izin Manajer Investasi Pratama Capital

Otoritas Jasa Keuangan mencabut izin usaha PT Pratama Capital Assets Management sebagai manajer investasi. Sanksi administratif ditetapkan pada Rabu, 14 Oktober 2026, dan diarahkan kepada perusahaan sekaligus direksi-direksinya. Pencabutan izin bukan hukuman tunggal — OJK merinci enam pokok pelanggaran sebagai dasarnya, mulai dari rangkap jabatan hingga kegagalan memenuhi kewajiban pelepasan efek. OJK menyatakan sanksi ini dimaksudkan memberi efek jera bagi pelaku industri jasa keuangan. Rincian pelanggaran itu memperlihatkan pola yang bukan insiden sehari. Pertama, Direktur Utama merangkap Koordinator Fungsi Investasi dan Riset, melanggar Pasal 3 ayat (3) POJK 24/POJK.04/2014. Kedua, Koordinator Fungsi Manajemen Kepatuhan, Risiko, dan Audit Internal merangkap Tim Pengelola Investasi, melanggar Pasal 8 ayat (3) aturan yang sama.

Ketiga, perusahaan tidak memperbarui sekaligus menjalankan strategi manajemen risiko sejak 2020. Keempat, perusahaan tidak memiliki Komisaris Independen sejak 2019 dan baru mengajukan calonnya kepada OJK pada 25 Agustus 2023. Kelima, perusahaan gagal melepaskan efek dari calon atau pemegang Unit Penyertaan dan/atau pihak terafiliasi dalam batas waktu 9 Januari 2023 pada Reksa Dana Pratama Dana Cemerlang Saham dan Reksa Dana Pratama Dana Mantap Saham. Keenam, OJK menyorot komposisi saham KIJA pada salah satu reksa dana dikaitkan dengan Pasal 27 ayat (1) UU Nomor 8 Tahun 1995. Yang tidak terlihat dari headline: rentang waktunya. Titik-titik pelanggaran membentang dari 2019, 2020, Januari 2023, Agustus 2023, sampai keputusan sanksi Oktober 2026.

Ini bukan temuan atas satu kesalahan administratif, melainkan hasil akumulasi kelemahan tata kelola yang dibiarkan berjalan selama bertahun-tahun — dan selama periode itu produk tetap dipasarkan serta imbalan pengelolaan tetap mengalir. Dua pelanggaran inti menyangkut pemisahan fungsi: orang yang sama memegang keputusan investasi dan fungsi kepatuhan, sehingga kontrol internal kehilangan independensinya secara struktural. Pada manajer investasi berskala kecil, konsentrasi peran seperti ini lazim karena tekanan biaya operasional; justru di titik itulah POJK 24/POJK.04/2014 menempatkan larangan, karena konflik kepentingan paling sulit dideteksi ketika seluruh rantai keputusan berada di satu tangan. Dampak paling langsung menyentuh pemegang unit penyertaan dua reksa dana tersebut.

Pencabutan izin menutup ruang perusahaan mengelola dana, sehingga posisi portofolio harus dialihkan ke manajer investasi lain atau diselesaikan, dan proses itu menentukan nilai yang akhirnya diterima investor. Bank maupun platform yang menjadi agen penjual kedua produk ikut menanggung beban penjelasan kepada nasabah serta potensi keluhan. Efek berantainya meluas ke lapisan yang tidak disebut artikel: penyedia jasa kustodian, akuntan, dan notaris yang terlibat administrasi produk, serta manajer investasi kecil lain yang menghadapi pemeriksaan serupa dengan sumber daya terbatas. Konteks pasar sedang tidak bersahabat — IHSG berada di 5.185 — sehingga pengalihan portofolio berpotensi terjadi pada harga yang tidak ideal. Sisi lain yang perlu dicatat: penegakan aturan sekeras ini mengirim sinyal bahwa OJK bersedia menembus batas sanksi teguran.

Di tengah tekanan kepercayaan terhadap pasar modal Indonesia, termasuk isu eksklusi indeks global yang berkembang di bulan yang sama, eksekusi semacam ini bisa dibaca sebagai penguatan perlindungan investor. Namun sinyal itu hanya bernilai jika konsisten diterapkan ke pengelola dana lain, bukan berhenti pada satu nama.