MK Tolak Gugatan Rekam Pejabat Pajak, Kerahasiaan Ditegaskan
Putusan menyentuh praktik pemeriksaan pajak seluruh wajib pajak, tetapi dampak pasarnya tidak langsung.
- Nama Regulasi
- Putusan MK atas Permohonan Nomor 211/PUU-XXIII/2025
- Penerbit
- Mahkamah Konstitusi
- Perubahan Kunci
-
- ·MK menolak permohonan uji materiil larangan perekaman audio visual oleh wajib pajak atau kuasanya.
- ·Kewajiban menjaga kerahasiaan informasi perpajakan ditegaskan juga berlaku bagi wajib pajak atau kuasa wajib pajak.
- ·Tidak ada perubahan norma yang memperkenankan perekaman audio visual dalam pertemuan dengan pejabat pajak.
- Pihak Terdampak
- Wajib pajak orang pribadi dan badanKuas wajib pajak dan konsultan pajakDirektorat Jenderal PajakPerusahaan yang menghadapi pemeriksaan atau sengketa pajak
Ringkasan Eksekutif
Mahkamah Konstitusi menolak permohonan uji materiil Nomor 211/PUU-XXIII/2025 yang diajukan kuasa wajib pajak Fungsiawan. Permohonan itu menyasar larangan perekaman audio visual bagi wajib pajak maupun kuasanya saat bertemu pejabat pajak. Norma yang diuji berada dalam UU Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir melalui UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja. Pemohon menilai ketentuan itu multitafsir dan menghalangi hak mendokumentasikan diskusi dengan fiskus. Penolakan itu disertai penegasan penting. MK menyatakan kewajiban menjaga kerahasiaan informasi perpajakan tidak hanya dibebankan kepada pejabat atau tenaga ahli, tetapi juga kepada wajib pajak atau kuasa wajib pajak.
Hakim Konstitusi Arsul Sani merujuk Pasal 29 ayat (4) UU Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Pernyataan itu disampaikan dalam sidang pengucapan putusan yang dikutip Sabtu (21/11/2026). Pemohon sebelumnya mendalilkan DJP menafsirkan wajib pajak dan kuasa sebagai bagian dari "pihak lain", sehingga mereka dilarang mengakses informasi tentang dirinya dan merekam pelaksanaan perpajakannya sendiri. Pemohon meminta Pasal 34 ayat (1) Bab II KUP angka 11 UU Nomor 7 Tahun 2021 ditambah frasa "dan/atau kuasa wajib pajak". MK memang mengakui wajib pajak berhak menunjuk kuasa untuk mewakili pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakan.
Penunjukan itu diatur dalam Pasal 32 ayat (3) serta Pasal 32 ayat (3a) Bab II KUP angka 9 UU Nomor 7 Tahun 2021, termasuk soal kompetensi kuasa yang ditunjuk orang pribadi atau badan. Namun permohonan agar frasa kuasa wajib pajak masuk ke norma yang diuji tetap ditolak. Konsekuensinya, tidak ada hak baru bagi wajib pajak untuk merekam audio visual pertemuan dengan fiskus. Status quo bertahan: pembelaan dalam pemeriksaan dan sengketa pajak bertumpu pada berita acara, dokumen tertulis, dan korespondensi resmi, bukan rekaman independen. Inilah lapisan yang lebih penting bagi dunia usaha. Putusan ini mengunci asimetri informasi dalam sengketa pajak. Fiskus memegang dokumen pemeriksaan dan catatan resmi, sementara wajib pajak tidak memperoleh instrumen dokumentasi baru.
Bagi perusahaan dengan transaksi afiliasi, restitusi, atau koreksi fiskal yang kompleks, kualitas berita acara dan dokumentasi internal menjadi penentu. Penegasan bahwa wajib pajak juga terikat kerahasiaan menambah dimensi risiko: informasi perpajakan yang beredar di luar saluran resmi dapat menjadi persoalan hukum. Konsultan pajak dan kuasa hukum perlu menyesuaikan prosedur, termasuk cara menyusun ringkasan pertemuan dan menyimpan dokumen.
Mengapa Ini Penting
Putusan ini mengunci asimetri informasi dalam sengketa pajak: fiskus memiliki catatan pemeriksaan, wajib pajak tidak mendapat hak merekam. Yang berubah bukan tarif atau prosedur, melainkan posisi tawar wajib pajak saat berselisih dengan DJP. Bagi korporasi, kualitas berita acara dan dokumentasi tertulis kini menjadi garis pertahanan utama; bagi kuasa wajib pajak, penegasan kerahasiaan menambah kewajiban baru yang harus dikelola.
Dampak ke Bisnis
- Wajib pajak badan yang sedang diperiksa atau bersengketa kehilangan jalur dokumentasi independen; pertahanan bergeser ke berita acara, dokumen transaksi, dan korespondensi resmi yang harus rapi sejak awal.
- Konsultan pajak dan kuasa wajib pajak menghadapi beban ganda: mendokumentasikan pertemuan tanpa rekaman audio visual, sekaligus memastikan informasi klien tidak beredar karena kewajiban kerahasiaan kini ditegaskan juga pada mereka.
- Perusahaan dengan transaksi afiliasi, restitusi, atau koreksi fiskal besar perlu menata ulang prosedur internal; ketergantungan pada ingatan atau catatan tidak resmi menjadi risiko karena bukti tertulis menjadi tumpuan pembelaan.
Yang Perlu Dipantau
- Yang perlu dipantau: respons DJP pasca-putusan — apakah ada surat edaran atau pedoman yang mengatur dokumentasi pertemuan, karena tanpa itu praktik di lapangan berpotensi tidak seragam.
- Risiko yang perlu dicermati: wajib pajak atau kuasa yang tetap merekam pertemuan — penegasan MK soal kewajiban kerahasiaan dapat menempatkan praktik itu sebagai pelanggaran, bukan sekadar sengketa prosedur.
- Sinyal penting: munculnya permohonan uji materi lanjutan atau pembahasan revisi UU KUP — arahnya menentukan apakah hak dokumentasi wajib pajak tetap tertutup atau dibuka secara terbatas.
Analisis ini dibuat oleh sistem AI Feedberry berdasarkan sumber berita publik dan tidak merupakan saran investasi atau keputusan bisnis. Selalu verifikasi dengan sumber primer.