Menkeu Nilai Rupiah Rp17.800 Tak Masuk Akal – Tekanan Eksternal & Fiskal

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menilai pelemahan rupiah hingga mendekati Rp17.800 per dolar AS tidak masuk akal karena fundamental ekonomi Indonesia saat ini dinilai solid. Pernyataan ini disampaikan saat rupiah ditutup di Rp17.795 pada Selasa (26/5), menguat 0,29% atau 52 poin dari hari sebelumnya. Menkeu menekankan bahwa pelemahan biasanya terjadi ketika fundamental terganggu, namun saat ini tidak demikian. Ia juga menegaskan tidak akan melakukan stress test ulang terhadap APBN karena simulasi dengan asumsi minyak US$100 per barel dan kurs yang lebih lemah sudah diperhitungkan. Purbaya menyebut bahwa imbal hasil obligasi Indonesia justru turun berkat intervensi treasury operation di pasar SBN, yang menurutnya mampu menjaga minat investor asing.

Ia optimistis aliran modal asing sudah mulai masuk kembali ke pasar obligasi dan akan ada tindakan lanjutan untuk menopang rupiah secara lebih signifikan. Yang tidak terlihat dari pernyataan ini adalah bahwa tekanan pada rupiah tidak bisa dilepaskan dari faktor global yang terus menguat. Data dari FRED menunjukkan indeks dolar AS (DXY) masih berada di 119,29 — level tinggi yang mencerminkan permintaan kuat terhadap aset dolar. Sementara itu, imbal hasil US Treasury 10 tahun di 4,56% dan US 2 tahun di 4,13% membuat investor global lebih memilih aset berbunga tinggi di AS.

Harga minyak Brent yang bertahan di $94,26 per barel akibat ketegangan AS-Iran di Selat Hormuz menjadi beban tambahan bagi Indonesia sebagai net importir minyak, sehingga permintaan dolar untuk impor energi tetap tinggi. Kombinasi ini membuat rupiah tertekan meskipun dolar global sempat melemah — anomali yang terlihat dari data terkini di mana DXY turun tetapi rupiah justru melemah ke 17.783. Dampak dari pelemahan ini menyebar luas ke berbagai sektor. Perusahaan dengan utang dalam dolar AS — terutama di sektor properti, maskapai penerbangan, dan infrastruktur — akan menanggung kerugian kurs yang langsung menekan laba bersih. Importir bahan baku dan barang modal menghadapi kenaikan biaya produksi yang berpotensi mendorong harga jual dan menekan margin.

Sebaliknya, eksportir komoditas seperti batu bara dan CPO mendapat keuntungan dari pendapatan dolar yang lebih besar dalam rupiah, meskipun harga komoditas global bisa tertekan oleh dolar yang kuat. Di sisi fiskal, defisit APBN yang sudah mencapai Rp240,1 triliun per Maret 2026 membuat ruang gerak pemerintah semakin sempit; kenaikan biaya impor energi bisa memperlebar defisit transaksi berjalan dan menambah tekanan pada rupiah.