Menkeu: Gaji PNS Tetap via Bank, Usul Kopdes Masih Wacana

Menteri Keuangan Suahasil Nazara memastikan pembayaran gaji pegawai negeri sipil tetap dilakukan melalui transfer bank seperti mekanisme yang berlaku sekarang. Pernyataan itu disampaikan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (20/10), sebagai respons atas usulan Menteri Koperasi Ferry Juliantono agar gaji aparatur sipil negara disalurkan lewat Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (Kopdes Merah Putih). "Akan tetap seperti sekarang, saya tetap mentransfer seperti sekarang," ujar Suahasil. Usulan Ferry sudah diserahkan ke Kementerian Keuangan untuk mematangkan mekanisme teknis dan ditargetkan mulai berjalan tahun ini, meski jadwal pelaksanaan, tata cara pembayaran, dan koperasi yang dilibatkan belum dirinci.

Gagasan ini dimaksudkan memperkuat layanan koperasi sekaligus meningkatkan daya saingnya terhadap perbankan nasional, dan dikaitkan dengan RUU Perkoperasian yang tengah dibahas di DPR — di dalamnya pemerintah merencanakan badan pengawas koperasi di luar Otoritas Jasa Keuangan serta pemberian fungsi baru kepada Lembaga Penjamin Simpanan untuk melindungi simpanan masyarakat di koperasi. Perbedaan posisi dua menteri ini bukan sekadar selisih komunikasi. Gaji ASN adalah arus pembayaran negara yang paling rutin dan paling mudah diprediksi. Selama puluhan tahun, arus itu menjadi salah satu sumber dana paling murah bagi bank, karena rekening penerima gaji menyimpan saldo mengendap sebelum dibelanjakan, sekaligus menjadi pintu masuk produk turunan: kredit konsumsi, KPR, kartu, dan layanan transaksi.

Memindahkan kanalnya ke koperasi berarti memindahkan rekening payroll beserta seluruh ekosistem yang menempel padanya. Bagi koperasi, ini bukan hanya soal volume transaksi, melainkan lompatan kapasitas: koperasi desa dan kelurahan harus mampu menjalankan fungsi rekening, kliring, kepatuhan, dan pelaporan yang selama ini menjadi domain bank. Bagi bank, dampaknya bersifat struktural pada komposisi dana pihak ketiga, bukan pada laba satu kuartal. Ada lapisan kedua yang jarang dibahas. Penyaluran gaji negara melekat pada rantai bendahara negara dan bank yang ditunjuk sebagai mitra pembayaran. Koperasi tidak berada di dalam rantai itu. Artinya, skema ini hanya bisa berjalan bila ada perubahan kerangka, bukan sekadar penunjukan.

Di sinilah RUU Perkoperasian menjadi kunci: pasal mengenai badan pengawas di luar OJK dan perluasan mandat LPS adalah prasyarat agar dana gaji yang masuk ke koperasi memiliki payung pengawasan dan penjaminan. Tanpa itu, memindahkan dana masyarakat ke entitas yang tidak dijamin justru menciptakan risiko baru. Karena itu, pernyataan Suahasil hari ini lebih tepat dibaca sebagai penanda bahwa Kementerian Keuangan belum bersedia menjadikan kas negara sebagai instrumen penguatan koperasi. Dampaknya menjalar ke pihak yang tidak disebut dalam pernyataan mana pun. Bank-bank besar pemegang rekening gaji ASN menghadapi pertanyaan tentang ketahanan dana murah mereka bila sebagian rekening berpindah. Koperasi yang ditunjuk akan dituntut membangun kapasitas operasional dalam waktu singkat, sementara koperasi yang tidak terpilih berisiko tertinggal.

Nasabah perbankan lain, termasuk pensiunan dan pegawai swasta, tidak terpengaruh langsung, tetapi arah kebijakan ini memberi sinyal tentang seberapa jauh negara bersedia mengalihkan jalur distribusinya dari perbankan ke jaringan koperasi. Dalam 1–4 minggu ke depan,