Medan Pungut Pajak Restoran Real-Time via QRESTO

Pemerintah Kota Medan memakai QRESTO (Quick Response Electronic Splitting System For Tax Optimization) untuk mengerek pendapatan asli daerah lewat pemotongan pajak secara real-time. Mekanismenya berupa split bill: ketika pelanggan membayar di restoran, nilai penjualan langsung masuk ke rekening pemilik usaha sementara komponen pajak otomatis dialirkan ke kas Pemkot Medan. Wakil Wali Kota Medan Zakiyuddin Harahap memaparkan sistem itu di Forum Akselerasi Ekonomi Daerah regional Sumatra di Medan, Kamis (12/11), yang digelar Kemendagri, Bappenas, dan BPS. Medan diposisikan sebagai pusat perdagangan yang menampung UMKM bukan hanya dari kota itu, tetapi juga dari kabupaten sekitarnya yang menjual hasil alam di sana. Yang berubah bukan sekadar alat bayar, melainkan titik pungut pajaknya.

Pajak atas transaksi makanan dan minuman selama ini bergantung pada pelaporan wajib pajak dan penyetoran periodik; QRESTO memindahkan pengenaan ke terminal transaksi, tepat saat uang berpindah. Konsekuensinya, selisih antara basis pajak yang seharusnya dan yang dilaporkan menyempit tanpa perlu menaikkan tarif — tuas yang memang terbatas bagi daerah. Efek sampingnya jarang diperhatikan: dana pajak yang sebelumnya sempat tertahan di tangan pengusaha sebagai float kini tidak pernah singgah. Bagi restoran bermargin tipis, float itu berfungsi sebagai modal kerja informal harian — membayar bahan baku esok pagi sebelum setoran ke kas daerah jatuh tempo. Memindahkan titik pungut berarti memindahkan beban likuiditas dari kas daerah ke kas pengusaha. Pola adopsinya berpotensi timpang.

Sistem semacam ini hanya bekerja pada usaha yang punya terminal pembayaran terintegrasi — restoran dan kafe modern — sementara warung, rumah makan sederhana, dan pedagang bertransaksi tunai berada di luar jaring.

Dalam jangka menengah itu menciptakan distorsi daya saing: pemain formal menanggung kepatuhan penuh, pemain informal tidak. Lapisan lain muncul dari struktur perdagangan Medan. Karena sebagian transaksi berasal dari kabupaten sekitar yang menjual hasil alam di kota, pajak yang dipungut Medan sebenarnya sebagian bersumber dari nilai tambah yang dihasilkan daerah lain. Ajakan Zakiyuddin agar kepala daerah sekitar terus berkoordinasi bukan retorika belaka — itu upaya menjaga arus barang tetap melewati Medan sekaligus meredam keberatan fiskal dari tetangga. Sejumlah hal perlu dipantau dalam satu sampai empat pekan ke depan.

Pertama, penyedia sistem dan mekanisme integrasi ke mesin kasir usaha — biaya adopsi inilah yang menentukan seberapa luas jaring pajak benar-benar terbentuk, terutama dengan rupiah berada di 18.140 per dolar AS yang membuat perangkat dan lisensi berkomponen impor lebih mahal. Kedua, prosedur rekonsiliasi untuk pesanan batal, refund, dan koreksi, karena pajak yang sudah masuk kas tidak otomatis bisa ditarik kembali. Ketiga, apakah Kemendagri dan Bappenas menjadikan QRESTO rujukan daerah lain melalui forum yang sama; jika ya, jumlah daerah yang menempuh jalur serupa akan menentukan munculnya pasar baru bagi penyedia sistem pemungutan pajak daerah.