Foto: Detik Finance — Gambar diambil dari sumber artikel asli untuk menghindari kesalahan informasi visual.
Proyek strategis yang sudah dijanjikan dan diatur dalam Perpres, namun tekanan fiskal membatasi ruang eksekusi – dampak luas ke sektor konstruksi, pariwisata, dan kepercayaan investor.
- Nama Regulasi
- Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang RPJMN 2025-2029 – Pembangunan Bandara Internasional Bali Utara
- Penerbit
- Presiden Republik Indonesia
- Berlaku Sejak
- 2025
- Perubahan Kunci
-
- ·Penetapan pembangunan Bandara Internasional Bali Utara di Kubutambahan, Kabupaten Buleleng sebagai proyek strategis nasional dalam RPJMN 2025-2029.
- ·Pembangunan jalan tol penghubung Bali Selatan–Bali Utara untuk mendukung aksesibilitas ke bandara baru.
- Pihak Terdampak
- Masyarakat Bali Utara (terutama Kubutambahan dan Buleleng) – penerima manfaat utama pemerataan ekonomi.Investor di sektor konstruksi, properti, dan pariwisata Bali – potensi kontrak dan kenaikan nilai aset.Pemerintah pusat dan daerah – penanggung jawab pendanaan dan eksekusi di tengah tekanan fiskal.
Ringkasan Eksekutif
Masyarakat Bali yang tergabung dalam Paiketan Puri-Puri Se-Jebag Bali (P3SB) bersama tokoh adat dan perwakilan raja Nusantara menagih janji Presiden Prabowo Subianto untuk segera merestui pembangunan Bandara Internasional di Bali Utara, tepatnya di Kubutambahan, Kabupaten Buleleng. Aspirasi ini disampaikan langsung ke Kantor Staf Kepresidenan pada Jumat (17/7/2026) dan diterima oleh Kepala Staf Kepresidenan Dudung Abdurachman, yang berjanji akan meneruskannya kepada Presiden. Janji pembangunan bandara ini telah diucapkan Prabowo sejak 13 Februari 2024 saat masih menjadi calon presiden, dan ditegaskan kembali pada 3 November 2024 setelah menjabat. Komitmen tersebut kemudian diperkuat dengan diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang RPJMN 2025–2029 yang secara eksplisit mencantumkan pembangunan Bandara Internasional Bali Utara dan jalan tol penghubung Bali Selatan–Bali Utara.
Di balik desakan ini, terdapat ketimpangan ekonomi yang mendalam antara Bali Selatan dan Bali Utara. Saat ini, hampir seluruh pusat ekonomi, pariwisata, dan infrastruktur modern terkonsentrasi di wilayah selatan seperti Kuta, Seminyak, Nusa Dua, dan Sanur. Akibatnya, generasi muda di Bali Utara kerap merantau ke selatan, menyebabkan kepadatan penduduk dan tekanan sosial di selatan, sementara utara relatif tertinggal. Pembangunan bandara baru di utara dipandang sebagai katalis pemerataan yang akan membuka akses pariwisata, menciptakan lapangan kerja, dan mendorong pertumbuhan ekonomi di Buleleng dan sekitarnya. Namun, proyek besar seperti ini membutuhkan investasi yang sangat signifikan—baik dari APBN, BUMN, maupun swasta—serta perencanaan yang matang terkait DED, pembebasan lahan, dan dampak lingkungan. Dari sisi ekonomi makro, waktu pengajuan ini tidaklah ideal.
Meskipun data fiskal terperinci tidak disebut dalam artikel utama, kondisi pasar saat ini menunjukkan tekanan: rupiah berada di level Rp17.939 per dolar AS dan IHSG di 6.176—angka yang mencerminkan ketidakpastian investor terhadap stabilitas fiskal dan moneter. Pemerintah tengah menjalankan program-program prioritas besar lainnya seperti Makan Bergizi Gratis, pembangunan IKN, dan berbagai proyek infrastruktur lain, yang semuanya membutuhkan alokasi anggaran besar. Dalam situasi seperti ini, memulai proyek bandara baru—yang diperkirakan memakan biaya puluhan triliun rupiah—akan menambah beban fiskal yang sudah berat. Jika pemerintah tetap berkomitmen, opsi pembiayaan kreatif seperti KPBU (Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha) atau investasi swasta murni harus digenjot agar tidak semakin memperlebar defisit.
Mengapa Ini Penting
Proyek Bandara Bali Utara bukan sekadar infrastruktur transportasi—ini adalah ujian bagi komitmen pemerintah terhadap pemerataan ekonomi dan janji politik di tengah keterbatasan fiskal. Jika berhasil, proyek ini bisa menjadi model pembangunan yang mereplikasi kesuksesan Bali Selatan ke wilayah lain. Jika gagal atau tertunda, kepercayaan investor terhadap kemampuan pemerintah mengeksekusi proyek strategis akan terkikis, berimbas pada keseluruhan iklim investasi infrastruktur di Indonesia.
Dampak ke Bisnis
- Sektor konstruksi dan properti akan menjadi pihak yang paling langsung terdampak. Emiten BUMN konstruksi seperti Waskita Karya (WSKT) dan Adhi Karya (ADHI) berpotensi mendapat kontrak besar jika proyek berjalan, sementara pengembang properti dengan lahan di Bali Utara bisa mengalami kenaikan nilai aset. Namun, jika pendanaan menghadapi kendala, risiko keterlambatan proyek justru menekan harga saham sektor ini.
- Sektor pariwisata dan UMKM di Bali Utara (hotel, restoran, transportasi lokal) akan mendapat dorongan permintaan jangka panjang jika bandara jadi dibangun. Sebaliknya, bisnis yang sudah mapan di Bali Selatan mungkin menghadapi persaingan baru dan tekanan tenaga kerja karena tenaga kerja mulai tertarik ke utara.
- Dari sisi makro, setiap proyek infrastruktur besar yang dibiayai APBN akan menambah tekanan fiskal yang sudah ada. Jika skema KPBU atau investasi swasta tidak optimal, pemerintah bisa terpaksa menerbitkan utang baru, yang berpotensi menaikkan yield SUN dan memperketat likuiditas perbankan. Investor obligasi perlu mencermati apakah proyek ini dibarengi dengan pengumuman penerbitan SUN baru.
Yang Perlu Dipantau
- Yang perlu dipantau: respons resmi Presiden Prabowo dalam 1–2 minggu ke depan—apakah akan mengeluarkan instruksi presiden atau justru meminta kajian ulang karena keterbatasan fiskal.
- Risiko yang perlu dicermati: penundaan atau pengkajian ulang yang berkepanjangan dapat menimbulkan ketidakpastian bagi investor sektor konstruksi dan properti, terlihat dari pergerakan harga saham emiten terkait.
- Sinyal penting: pengumuman skema pembiayaan—jika pemerintah mengumumkan kerja sama dengan investor asing atau BUMN yang jelas, sentimen positif akan menguat. Sebaliknya, jika hanya mengandalkan APBN, kekhawatiran pelebaran defisit bisa menekan rupiah dan IHSG.
Analisis ini dibuat oleh sistem AI Feedberry berdasarkan sumber berita publik dan tidak merupakan saran investasi atau keputusan bisnis. Selalu verifikasi dengan sumber primer.