17 JUN 2026
Kompor Listrik Rp815M: Substitusi LPG Bertahap, Risiko Adopsi Mengintai

Foto: Tempo Bisnis — Gambar diambil dari sumber artikel asli untuk menghindari kesalahan informasi visual.

← Kembali
Beranda / Kebijakan / Kompor Listrik Rp815M: Substitusi LPG Bertahap, Risiko Adopsi Mengintai
Kebijakan

Kompor Listrik Rp815M: Substitusi LPG Bertahap, Risiko Adopsi Mengintai

Tim Redaksi Feedberry ·17 Juni 2026 pukul 07.51 · Sinyal tinggi · Sumber: Tempo Bisnis ↗
6.7 Skor

Kebijakan substitusi LPG bersubsidi dengan kompor listrik berdampak langsung pada APBN (subsidi Rp80 triliun/tahun), industri energi, dan jutaan rumah tangga, tetapi implementasi masih tahap awal sehingga urgensi jangka pendek sedang.

Urgensi
5
Luas Dampak
7
Dampak Indonesia
8
Analisis Regulasi & Kebijakan
Nama Regulasi
Program pengadaan kompor listrik substitusi LPG 3 kg
Penerbit
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM)
Perubahan Kunci
  • ·Usulan anggaran Rp815 miliar untuk pengadaan kompor listrik
  • ·Target rumah tangga dengan daya listrik di bawah 900 VA, termasuk di tingkat kecamatan dan pedesaan
  • ·Penerapan bertahap dan tersegmentasi berdasarkan kesiapan masyarakat
Pihak Terdampak
Rumah tangga penerima kompor listrik (calon pengguna baru)PLN (peningkatan beban listrik dan kebutuhan investasi jaringan)Produsen kompor listrik dan komponennyaPerusahaan importir dan distributor LPG (potensi penurunan permintaan)Pemerintah (APBN: penghematan subsidi jangka panjang vs investasi awal)

Ringkasan Eksekutif

Pemerintah mengusulkan anggaran Rp815 miliar untuk pengadaan kompor listrik sebagai substitusi LPG 3 kg. Ekonom CORE, Faisal, mendorong penerapan bertahap agar program tidak gagal seperti uji coba 2022. Saat ini 80% kebutuhan LPG nasional dipenuhi impor dengan subsidi Rp80 triliun per tahun dan beban devisa di atas Rp130 triliun. Menteri ESDM Bahlil menargetkan kompor listrik untuk rumah tangga dengan daya di bawah 900 VA, termasuk di pedesaan. Uji coba sebelumnya di Bali dan Solo hanya melibatkan 2.000 rumah tangga, menunjukkan skala yang masih sangat kecil. Faisal mengingatkan bahwa konversi dari minyak tanah ke LPG dulu butuh waktu bertahun-tahun, sehingga transisi ke kompor listrik juga tidak bisa instan. Program ini harus disegmentasi berdasarkan kesiapan masyarakat, bukan disebar merata.

Jika berhasil, Indonesia bisa mengurangi ketergantungan impor LPG yang membebani APBN dan devisa. Namun, tantangan besar ada pada kesiapan infrastruktur listrik, daya beli masyarakat untuk peralatan masak baru, dan perubahan kebiasaan memasak. Kegagalan adopsi akan membuat investasi Rp815 miliar menjadi mubazir dan memperpanjang beban subsidi.

Mengapa Ini Penting

Subsidi LPG adalah salah satu pengeluaran terbesar APBN yang terus membengkak akibat ketergantungan impor. Program kompor listrik menawarkan solusi struktural untuk mengurangi defisit fiskal dan memperbaiki neraca perdagangan energi. Namun, kegagalan adopsi justru akan menambah beban fiskal tanpa hasil. Ini adalah ujian bagi efektivitas kebijakan transisi energi yang inklusif, bukan sekadar proyek infrastruktur.

Dampak ke Bisnis

  • Penurunan permintaan LPG impor dalam jangka panjang dapat mengurangi pendapatan perusahaan importir dan distributor LPG, seperti Pertamina Patra Niaga dan agen-agen lokal yang bergantung pada margin subsidi.
  • Produsen kompor listrik dan komponennya — termasuk PT Krama Yudha Tiga Berlian atau produsen lokal lainnya — akan mendapat peluang pasar baru dengan volume potensial jutaan unit jika program diperluas.
  • PLN sebagai penyedia listrik harus mengantisipasi lonjakan beban puncak dari penggunaan kompor listrik, terutama di daerah pedesaan dengan daya rendah. Investasi tambahan pada jaringan distribusi bisa membebani biaya pokok produksi listrik dan berujung pada kenaikan tarif non-subsidi.

Yang Perlu Dipantau

  • Yang perlu dipantau: detail pilot project — lokasi, jumlah penerima, dan durasi uji coba — yang akan menentukan apakah pemerintah benar-benar mengikuti rekomendasi bertahap atau tetap memaksakan skala besar.
  • Risiko yang perlu dicermati: ketersediaan pasokan listrik di daerah target — jika banyak rumah tangga di pedesaan yang dayanya tidak mencukupi, program bisa macet atau memicu permintaan tambahan daya yang membebani sistem.
  • Sinyal penting: respons industri LPG terhadap potensi penurunan permintaan — jika agen mulai mengurangi stok atau melakukan lobi balik, pemerintah harus mempersiapkan kompensasi atau skema transisi agar distribusi tetap stabil.

Analisis ini dibuat oleh sistem AI Feedberry berdasarkan sumber berita publik dan tidak merupakan saran investasi atau keputusan bisnis. Selalu verifikasi dengan sumber primer.