Komisi Ojol Turun ke 8% per 1 Juli – Aplikator Masih Bandel, Driver Keluhkan Penghasilan

Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi memastikan aturan penurunan komisi aplikasi ojek online (ojol) dari maksimal 20% menjadi maksimal 8% telah berlaku sejak 1 Juli 2026. Ketentuan ini tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2026 tentang Perlindungan Pekerja Transportasi Online dan ditindaklanjuti melalui revisi Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 1001 Tahun 2022. Meski demikian, sejumlah driver masih mengeluhkan bahwa penghasilan mereka belum berubah signifikan, sementara Menhub mengakui masih ada perbedaan penafsiran antara driver dan aplikator dalam menghitung potongan. Aturan ini hanya berlaku untuk ojek online penumpang (roda dua); taksi online dan kurir pengantaran belum tersentuh karena masing-masing diatur oleh pemerintah daerah dan Kementerian Komunikasi dan Informatika. Saat ini belum ada rencana untuk memperluas pengaturan serupa ke moda lain.

Menhub meminta aplikator untuk lebih aktif menjelaskan mekanisme perhitungan kepada para pengemudi, mengingat masih ada aduan ketidakpatuhan dari sisi aplikator. Yang tidak terlihat dari headline ini adalah bahwa penurunan komisi sebesar 12 poin persen—dari 20% menjadi 8%—secara teoritis seharusnya langsung menaikkan pendapatan bersih driver per order. Namun kenyataannya, penghasilan driver belum berubah karena mekanisme komisi bukan satu-satunya faktor penentu pendapatan. Tarif dasar, bonus, insentif, dan jumlah order juga ikut menentukan. Aplikator dapat menyesuaikan variabel lain untuk mengompensasi penurunan komisi, misalnya dengan menurunkan tarif per kilometer atau mengurangi insentif. Hal ini menciptakan ketegangan antara kepatuhan formal terhadap aturan dan substansi kesejahteraan driver.

Menhub sendiri mengakui masih ada perbedaan penafsiran, yang mengindikasikan bahwa aturan teknis operasional belum sepenuhnya disepakati antara regulator, aplikator, dan asosiasi driver. Selain itu, cakupan aturan yang terbatas hanya pada ojol penumpang menciptakan celah: driver yang juga bekerja sebagai kurir atau taksi online tidak menikmati perlindungan yang sama, berpotensi mendorong perpindahan moda atau bahkan eksploitasi melalui kanal yang tidak diatur. Dampak dari kebijakan ini menyasar tiga pihak utama. Pertama, driver ojol penumpang—sebagai penerima manfaat langsung—seharusnya menikmati kenaikan margin per order, namun jika aplikator mengompensasi dengan cara lain, efek riil terhadap pendapatan bisa nihil. Kedua, aplikator seperti Gojek dan Grab menghadapi tekanan margin dari sisi biaya akuisisi driver dan operasional.

Mereka harus menyesuaikan model bisnis untuk tetap profitable tanpa melanggar batas komisi 8%. Hal ini bisa mendorong efisiensi atau bahkan pengurangan layanan di daerah dengan volume rendah. Ketiga, konsumen secara tidak langsung bisa merasakan dampak jika aplikator menaikkan tarif dasar atau mengurangi diskon untuk menutupi penurunan komisi. Di luar tiga pihak tersebut, pemerintah juga berkepentingan untuk menunjukkan bahwa regulasi berdampak nyata, karena kegagalan implementasi bisa memicu kredibilitas kebijakan publik di sektor ekonomi digital yang sedang berkembang pesat.