Kebijakan ini menyentuh langsung take-home pay puluhan juta pekerja formal dan penerimaan PPh 21, tetapi statusnya masih kajian dengan penerapan 2027 — dampaknya besar namun belum mendesak.
- Nama Regulasi
- Penyesuaian Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) tahun pajak 2027
- Penerbit
- Kementerian Keuangan — usulan berasal dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
- Berlaku Sejak
- 2027 (rencana, besaran dan tanggal pasti belum ditetapkan)
- Perubahan Kunci
-
- ·Usulan kenaikan PTKP dari level berjalan Rp4,5 juta per bulan
- ·Usulan kalangan buruh menetapkan PTKP Rp7,5 juta per bulan
- ·Tujuan yang dinyatakan: pekerja bergaji setara UMP tidak lagi dikenai PPh 21
- ·Kajian Ditjen Strategi Ekonomi dan Fiskal mencakup dampak ke penerimaan negara dan manfaat bagi masyarakat
- Pihak Terdampak
- Pekerja formal yang pajaknya dipotong melalui PPh 21Pekerja bergaji setara UMP dan di sekitarnyaPemberi kerja sebagai pemotong PPh 21Direktorat Jenderal Pajak dan penerimaan negara dari PPh orang pribadiPekerja informal yang tidak masuk sistem pemotongan pajak
Ringkasan Eksekutif
Kementerian Keuangan sedang mengkaji usulan kenaikan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) untuk tahun pajak 2027, yang diajukan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Plt Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal Hidayat Amir menyatakan kajian dilakukan untuk mengukur dampak penyesuaian terhadap penerimaan negara sekaligus manfaatnya bagi masyarakat. Ambang yang berlaku kini Rp4,5 juta per bulan. Belum ada besaran resmi yang diputuskan, dan kajian itu belum menetapkan angka maupun tanggal penerapan. Cara Kemenkeu membingkai usulan itu sama pentingnya dengan usulan itu sendiri.
Dalam konferensi pers APBN KITA di Jakarta, Jumat (13/11/2026), Hidayat menyandingkan PTKP Rp4,5 juta per bulan dengan rata-rata Upah Minimum Provinsi 2026 sebesar Rp3,522 juta, menyebut ambang itu sudah 6,72 kali garis kemiskinan, dan menilai posisi Indonesia relatif lebih tinggi dibanding sejumlah negara. Ketiga pembanding tersebut bukan statistik netral — semuanya mengarah ke satu kesimpulan yang sama: ruang kenaikan terbatas. Usulan yang beredar jauh lebih besar. Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia Said Iqbal mengusulkan Rp7,5 juta per bulan dalam pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto pada September 2025, sementara Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memastikan kenaikan berlaku pada 2027 dengan tujuan membebaskan pekerja bergaji setara UMP dari potongan pajak penghasilan. Di sinilah letak persoalan desainnya.
PTKP hanya menyentuh pekerja formal yang pajaknya dipotong melalui PPh 21. Pekerja informal tidak masuk sistem pemotongan itu dan tidak memperoleh manfaat apa pun dari kenaikan ambang, berapa pun besarnya. Karena PTKP kini sudah berada di atas rata-rata UMP, penyesuaian menuju Rp7,5 juta secara efektif menjadi keringanan bagi pekerja formal berpenghasilan menengah, bukan bagi kelompok termiskin. Bagi Kemenkeu, itu berarti biaya penerimaan yang nyata untuk sasaran yang tidak sepenuhnya sejalan dengan prioritas belanja sosial — dan itulah sumber keraguan yang terlihat dari pilihan kata "kajian lebih rigorous" dalam pernyataan pejabatnya. Konteks fiskal dan pasar memperketat pilihan tersebut.
Rupiah berada di 18.190 per dolar AS, imbal hasil US Treasury 10 tahun di 4,98%, dan indeks dolar broad tertimbang-dagang di 121,88 — kombinasi yang menaikkan biaya pendanaan dan memperkecil ruang pemerintah menyerahkan penerimaan pajak tanpa kompensasi. Setiap keringanan PTKP harus dibayar dengan belanja yang lebih ramping, penerimaan lain yang lebih besar, atau utang tambahan. Efek ke konsumsi pun datang dengan jeda: pemotongan PPh 21 yang lebih kecil baru terasa pada tahun pajak 2027, bukan pada kuartal berjalan.
Mengapa Ini Penting
Kenaikan PTKP adalah satu-satunya cara menambah daya beli tanpa menambah pos belanja negara — konsekuensinya, ia bersaing langsung dengan anggaran subsidi dan infrastruktur di tahun yang ruang fiskalnya tipis, apalagi dengan rupiah di 18.190 per dolar AS. Pemenangnya adalah pekerja formal berpenghasilan menengah; yang tidak tersentuh adalah mayoritas pekerja informal yang tidak masuk sistem PPh 21. Arah angka final karena itu lebih berfungsi sebagai sinyal prioritas fiskal 2027 ketimbang sekadar kabar perpajakan.
Dampak ke Bisnis
- Pemberi kerja dengan karyawan bergaji di atas Rp4,5 juta per bulan akan menyesuaikan pemotongan PPh 21 di payroll bila besaran ditetapkan — take-home pay naik tanpa kenaikan beban gaji bruto, tetapi karyawan umumnya membaca kenaikan itu sebagai ruang negosiasi gaji bruto pada siklus berikutnya, sehingga manfaat fiskal bisa tergerus oleh tuntutan upah.
- Sektor yang paling cepat menerima limpahan adalah ritel, barang konsumsi, dan pembiayaan konsumen — namun efeknya bergantung pada besaran final dan baru terasa pada tahun pajak 2027, bukan pada kinerja kuartal terdekat.
- Kelompok yang benar-benar di luar jangkauan kebijakan ini adalah pekerja informal, harian, dan gig — mereka tidak memiliki PPh 21 untuk dipotong, sehingga kenaikan PTKP tidak mengubah penghasilan mereka sama sekali dan berpotensi memperlebar jarak efektif antara pekerja formal dan informal.
- Risiko yang jarang dihitung: bila Kemenkeu menilai kehilangan penerimaan terlalu besar, kompensasi biasanya diambil dari sisi lain — cukai, PPN, atau intensifikasi pemeriksaan. Beban itu jatuh ke dunia usaha dan konsumen luas, bukan ke penerima PTKP yang baru.
Yang Perlu Dipantau
- Yang perlu dipantau: besaran final PTKP dalam dokumen APBN 2027 atau aturan pelaksana — jika angka yang dipilih jauh di bawah usulan Rp7,5 juta per bulan, itu konfirmasi bahwa prioritas fiskal menang atas tekanan politik buruh.
- Risiko yang perlu dicermati: sinyal kompensasi penerimaan negara — setiap indikasi kenaikan cukai atau perluasan objek PPN sebagai penyeimbang keringanan PPh 21 akan menaikkan biaya kepatuhan dan harga jual pelaku usaha.
- Sinyal penting: pengumuman UMP 2027 — jika PTKP dinaikkan lebih dulu, tuntutan kenaikan upah minimum berpeluang lebih moderat, dan itu menentukan struktur biaya tenaga kerja sepanjang tahun.
- Yang perlu diawasi: realisasi penerimaan PPh 21 dan PPh orang pribadi pada laporan APBN bulanan setelah kebijakan berlaku — penurunan tajam di pos ini akan memaksa pemerintah mencari sumber lain di tengah tekanan kurs.
Analisis ini dibuat oleh sistem AI Feedberry berdasarkan sumber berita publik dan tidak merupakan saran investasi atau keputusan bisnis. Selalu verifikasi dengan sumber primer.