Foto: Cointelegraph — Gambar diambil dari sumber artikel asli untuk menghindari kesalahan informasi visual.
Investigasi parlemen Inggris berpotensi membentuk kebijakan kripto global, berdampak pada sentimen investor dan arah regulasi di Indonesia yang masih dalam transisi pengawasan.
- Nama Regulasi
- Penyelidikan APP Inggris terhadap Hambatan Perbankan Kripto
- Penerbit
- Crypto and Digital Assets All-Party Parliamentary Group (APPG)
- Perubahan Kunci
-
- ·Pembukaan investigasi formal untuk menilai proporsionalitas pembatasan perbankan terhadap sektor kripto
- ·Pengumpulan masukan dari bank, payment provider, dan perusahaan kripto hingga 31 Agustus 2026
- ·Rencana publikasi temuan dan rekomendasi setelah masa pengumpulan masukan
- Pihak Terdampak
- Perusahaan kripto dan bursa di InggrisBank dan penyedia jasa pembayaranKonsumen pengguna aset digitalFCA sebagai regulator yang akan mulai menerima aplikasi izin pada September 2026
Ringkasan Eksekutif
Sebuah kelompok parlemen Inggris, Crypto and Digital Assets All-Party Parliamentary Group (APPG), resmi meluncurkan penyelidikan terhadap hambatan perbankan yang dihadapi perusahaan dan konsumen kripto. Fokus penyelidikan adalah pembatasan akses rekening dan transaksi terkait kripto, serta dampaknya terhadap investasi, persaingan, dan pertumbuhan ekonomi. Kelompok ini akan menilai apakah pembatasan tersebut proporsional. Pengumpulan masukan tertulis dari bank, penyedia pembayaran, perusahaan kripto, dan pemangku kepentingan lainnya dibuka hingga 31 Agustus 2026, setelah itu rekomendasi akan diterbitkan.
Langkah ini dipicu oleh temuan survei UK Cryptoasset Business Council pada Januari 2026, di mana 10 bursa kripto melaporkan bahwa bank memblokir atau menunda 40% transaksi ke platform kripto. Survei yang sama mencatat 70% responden menyatakan pembatasan tersebut mengurangi kesediaan mereka untuk berinvestasi, berekspansi, atau merekrut di Inggris. Penyelidikan ini juga dilakukan menjelang Financial Conduct Authority (FCA) mulai menerima aplikasi izin dari perusahaan kripto pada 30 September 2026, menandai babak baru regulasi aset digital di Inggris.
Implikasi dari penyelidikan ini melampaui Inggris. Sebagai pusat keuangan global, sikap Inggris terhadap akses perbankan bagi sektor kripto dapat menjadi preseden bagi yurisdiksi lain, termasuk Indonesia. Jika Inggris memutuskan bahwa pembatasan saat ini tidak proporsional dan mendorong inklusi perbankan, hal itu dapat memperkuat argumen para pelaku industri kripto di negara lain yang menghadapi hambatan serupa. Sebaliknya, jika penyelidikan justru menghasilkan rekomendasi pengawasan yang lebih ketat, gelombang regulasi global bisa semakin mengerucut. Bagi Indonesia, perkembangan ini memberikan sinyal penting. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) saat ini tengah menyusun kerangka pengawasan aset digital yang komprehensif, termasuk transisi kewenangan dari Bappebti ke OJK. Model Inggris yang menggabungkan perlindungan konsumen, akses perbankan, dan pengawasan inovasi dapat menjadi referensi.
Investor dan pelaku bisnis kripto di Indonesia perlu mencermati hasil akhir penyelidikan ini, karena bisa memengaruhi sentimen pasar domestik dan arah kebijakan regulator.
Mengapa Ini Penting
Penyelidikan ini tidak hanya soal Inggris; ini adalah barometer bagaimana regulator keuangan global mulai menyeimbangkan inovasi aset digital dengan perlindungan sistem perbankan. Bagi Indonesia, hasil investigasi dapat memengaruhi persepsi risiko perbankan terhadap klien kripto dan mempercepat atau memperlambat penyusunan aturan main yang jelas. Jika Inggris memutuskan bahwa akses perbankan harus dibuka lebih lebar, tekanan pada regulator Indonesia untuk mengadopsi pendekatan serupa akan meningkat.
Dampak ke Bisnis
- Bursa kripto Indonesia seperti Tokocrypto, Indodax, dan lainnya dapat menghadapi tekanan serupa dari perbankan domestik jika regulator tidak memberikan panduan yang jelas. Saat ini, beberapa bank masih enggan membuka rekening korporasi untuk perusahaan kripto karena ketidakpastian regulasi.
- Investor ritel kripto di Indonesia yang aktif — mencapai jutaan akun — berpotensi merasakan dampak tidak langsung. Jika Inggris melonggarkan akses perbankan, sentimen positif dapat mendorong volume perdagangan dan minat institusional masuk ke aset digital, termasuk melalui produk tokenized stocks yang baru diluncurkan oleh Tokocrypto.
- Perbankan nasional yang memiliki unit bisnis kripto atau bekerja sama dengan exchange perlu mempersiapkan kepatuhan terhadap standar internasional. Kajian APP Inggris dapat menjadi acuan bagi OJK dalam merumuskan kebijakan anti pencucian uang (AML) dan know-your-customer (KYC) spesifik untuk aset digital.
- Startup blockchain Indonesia yang bergantung pada pendanaan ventura asing juga akan terpengaruh oleh sentimen regulasi global. Kepastian hukum di Inggris bisa menarik lebih banyak modal ventura ke Asia Tenggara, termasuk Indonesia, atau sebaliknya jika hasil investigasi memperketat hambatan.
Yang Perlu Dipantau
- Yang perlu dipantau: publikasi rekomendasi APP Inggris setelah 31 Agustus 2026 — arah kebijakan dapat mengubah persepsi risiko investor global terhadap aset digital.
- Risiko yang perlu dicermati: respons OJK dan Bappepri terhadap hasil investigasi — apakah akan mengadopsi pendekatan serupa atau justru menunggu konsensus internasional lain.
- Sinyal penting: keputusan FCA pada September 2026 terkait penerimaan aplikasi izin perusahaan kripto — jika FCA memberikan izin dengan syarat akses perbankan, itu akan menjadi preseden kuat bagi negara berkembang termasuk Indonesia.
Konteks Indonesia
Meskipun penyelidikan ini dilakukan di Inggris, relevansinya ke Indonesia signifikan karena beberapa alasan. Pertama, Indonesia memiliki basis investor kripto ritel terbesar di Asia Tenggara, dengan jumlah terdaftar mencapai jutaan akun — akses perbankan menjadi faktor krusial bagi kelangsungan ekosistem. Kedua, regulator Indonesia (Bappebti dan OJK) sedang dalam proses transisi pengawasan aset digital, sehingga model regulasi Inggris yang mengintegrasikan perlindungan konsumen dan akses perbankan dapat menjadi acuan. Ketiga, sentimen global terhadap kripto sering kali memengaruhi volume perdagangan di bursa lokal; jika Inggris melonggarkan hambatan, hal itu dapat meningkatkan kepercayaan investor Indonesia. Namun, jika Inggris justru memperketat, kekhawatiran serupa dapat muncul di dalam negeri dan menghambat adopsi tokenized assets yang baru diluncurkan.
Analisis ini dibuat oleh sistem AI Feedberry berdasarkan sumber berita publik dan tidak merupakan saran investasi atau keputusan bisnis. Selalu verifikasi dengan sumber primer.