Imunitas Obligasi Danantara: UU P2SK Disahkan, Menkeu Bantah Kekebalan Penuh

Pemerintah resmi menerbitkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK) yang memberikan imunitas hukum bagi investor obligasi khusus Danantara — Patriot Bond dan Merah Putih Bond. Dalam aturan ini, setiap transaksi pembelian surat utang tersebut dilindungi dari tuntutan pidana umum, khusus, hingga perdata. Data dan informasi transaksi juga tidak dapat dijadikan dasar pengenaan pajak maupun bukti hukum di pengadilan. Kebijakan ini langsung menuai kritik tajam dari ekonom Universitas Paramadina Wijayanto Samirin. Ia menilai perlindungan semacam itu membuka celah besar bagi praktik pencucian uang dan melemahkan peran institusi strategis seperti PPATK, Bank Indonesia, dan OJK. Menurutnya, Indonesia terikat kerangka global Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Dana Terorisme (AML/CFT), sehingga UU ini melanggar komitmen internasional.

Wija, sapaan akrabnya, bahkan membandingkan kebijakan ini dengan tax amnesty. Dalam tax amnesty, wajib pajak tetap harus mengungkapkan penerima manfaat akhir, dan perlindungan hukum hanya terbatas pada ranah perpajakan. Sementara itu, transaksi Patriot Bond dan Merah Putih Bond mendapat perlindungan hukum yang mencakup pidana, khusus, dan perdata — tanpa kewajiban pengungkapan beneficiary. Wija menyimpulkan bahwa dampak kebijakan ini lebih besar dari program kontroversial seperti Makan Bergizi Gratis, karena menyangkut hilangnya integritas moral, bukan sekadar kerugian materi. Namun, klarifikasi datang dari Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa melalui pernyataan terpisah. Purbaya menegaskan bahwa perlindungan yang diberikan tidak boleh ditafsirkan sebagai kekebalan hukum bagi seluruh aktivitas investor.

Ia menjelaskan bahwa jaminan keamanan hanya berlaku terhadap dana yang ditempatkan pada obligasi tersebut, bukan terhadap perusahaan atau kewajiban hukum investor lainnya. 'Uang yang masuk ke situ aman, tetapi kalau dia punya perusahaan maka dia akan diperiksa seperti biasa. Perusahaannya enggak imun,' ujarnya. Klarifikasi ini penting untuk meredakan kekhawatiran bahwa obligasi Danantara bisa menjadi alat penyembunyian aset ilegal. Namun, ketegangan antara bunyi literal UU dan pernyataan Menteri menciptakan ketidakpastian hukum yang justru dapat menghambat minat investor institusional yang memerlukan kepastian regulasi.

Di sisi lain, latar belakang penerbitan obligasi ini tidak bisa dilepaskan dari kondisi fiskal yang menekan. Defisit APBN 2026 telah mencapai Rp240,1 triliun per Maret, dan pemerintah tengah mencari sumber pembiayaan alternatif — termasuk melalui surat utang khusus Danantara. Dengan rupiah yang masih tertekan di kisaran Rp17.905 per dolar AS, instrumen dalam rupiah seperti Patriot Bond bisa menjadi cara untuk menarik dana dari luar negeri tanpa menambah tekanan kurs. Namun, manfaat ekonomi tersebut harus diimbangi dengan persepsi integritas kebijakan. Tanpa kejelasan batas imunitas yang tegas, Indonesia berisiko mendapat sorotan dari Financial Action Task Force (FATF) yang dapat memperburuk biaya transaksi keuangan internasional.