30 MEI 2026
IESR Usul Persiapan Dua Tahun untuk Target PLTS 100 GW

Foto: CNN Indonesia Ekonomi — Gambar diambil dari sumber artikel asli untuk menghindari kesalahan informasi visual.

← Kembali
Beranda / Kebijakan / IESR Usul Persiapan Dua Tahun untuk Target PLTS 100 GW
Kebijakan

IESR Usul Persiapan Dua Tahun untuk Target PLTS 100 GW

Tim Redaksi Feedberry ·29 Mei 2026 pukul 22.00 · Sinyal menengah · Sumber: CNN Indonesia Ekonomi ↗
7.7 Skor

Target PLTS 100 GW dalam lima tahun bersifat ambisius dan strategis; jika terhambat, berdampak pada kredibilitas transisi energi, investasi hijau, dan beban subsidi listrik — urgen karena fase persiapan dimulai sekarang.

Urgensi
7
Luas Dampak
8
Dampak Indonesia
8
Analisis Regulasi & Kebijakan
Nama Regulasi
Strategi Implementasi PLTS 100 GW (usulan IESR untuk Kemenko Perekonomian)
Penerbit
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (dengan masukan IESR)
Perubahan Kunci
  • ·Fokus persiapan dua tahun pertama pada regulasi, rantai pasok, dan model bisnis — bukan pembangunan fisik
  • ·Pendekatan modular plug-and-play untuk mempercepat instalasi
  • ·Penggunaan program dieselisasi sebagai langkah awal percepatan PLTS
Pihak Terdampak
PLN sebagai off-taker dan operator jaringanProdusen panel surya, baterai, dan komponen dalam negeriKontraktor EPC dan pengembang energi terbarukanKementerian ESDM, Kemenperin, Kemenkop UKM (terkait rantai pasok)Pemerintah daerah dan komunitas desa yang menjadi target dieselisasi

Ringkasan Eksekutif

Institute for Essential Services Reform (IESR) mengusulkan strategi bertahap untuk mengejar target pembangunan PLTS 100 GW dalam lima tahun. CEO IESR Fabby Tumiwa mengungkapkan bahwa pihaknya diminta Kemenko Perekonomian menyusun roadmap implementasi sejak September 2025. Usulan utama: dua tahun pertama difokuskan pada persiapan regulasi, kelembagaan, rantai pasok, standar kinerja, dan model bisnis — bukan pembangunan fisik. Tanpa persiapan ini, menurut Fabby, pembangunan masif tidak mungkin dilakukan secara instan. Ia mencontohkan program dieselisasi PLN yang sebenarnya sudah dilelang sejak 2022, tetapi hingga 2023 pemenangnya belum ditetapkan karena harga PLTS masih dianggap mahal. Ini menjadi bukti bahwa kesenjangan biaya dan ketidakpastian regulasi adalah hambatan riil, bukan kemampuan teknis.

Strategi yang diusulkan mencakup pendekatan modular plug-and play, di mana baterai dan infrastruktur pendukung dibuat dalam bentuk kontainer siap pakai. Ini dimaksudkan untuk mempercepat instalasi dan mengurangi ketergantungan pada konstruksi konvensional. Selain itu, IESR juga mendorong pemanfaatan program penggantian pembangkit diesel (dieselisasi) yang sudah berjalan sejak 2022 sebagai langkah awal. Namun, mandeknya penetapan pemenang lelang karena masalah harga menunjukkan bahwa insentif fiskal atau penurunan biaya modul surya masih diperlukan. Fabby menekankan bahwa kunci keberhasilan ada di fase perencanaan dan persiapan, bukan di fase konstruksi. Yang tidak terlihat dari headline: target 100 GW ini sangat bergantung pada ketersediaan lahan, jaringan transmisi, dan kesiapan industri pendukung dalam negeri.

Artikel menyebut konsultasi dengan Kementerian Koperasi dan Kemenperin, mengindikasikan bahwa rantai pasok lokal (panel surya, baterai, inverter) harus dibangun atau diperkuat. Jika tidak, impor komponen akan membebani neraca perdagangan dan APBN melalui subsidi atau insentif. Selain itu, keberhasilan program dieselisasi menjadi sinyal awal: jika lelang yang sudah berjalan bertahun-tahun masih mandek, maka target raksasa ini berpotensi hanya tinggal wacana tanpa terobosan kebijakan yang signifikan.

Mengapa Ini Penting

Target PLTS 100 GW bukan sekadar ambisi hijau — ini ujian bagi kredibilitas perencanaan energi Indonesia. Jika gagal, kepercayaan investor asing terhadap komitmen transisi energi Indonesia bisa terkikis, dan Indonesia akan semakin bergantung pada energi fosil yang harganya volatil. Di sisi lain, keberhasilan bisa memperkuat posisi Indonesia dalam rantai pasok global baterai dan panel surya, mengingat cadangan nikel yang dimiliki. Namun, artikel ini menunjukkan bahwa hambatan utamanya adalah enabling factors — regulasi, kelembagaan, dan harga — bukan teknologi. Artinya, tanpa reformasi kebijakan yang berani, target ini hanya akan menjadi angka di atas kertas.

Dampak ke Bisnis

  • Potensi besar bagi produsen panel surya, baterai, dan komponen pendukung jika rantai pasok lokal benar-benar dibangun — ini membuka peluang investasi di sektor manufaktur energi bersih.
  • PLN sebagai off-taker utama akan menghadapi tekanan untuk menyesuaikan struktur tarif dan PPA agar PLTS kompetitif terhadap listrik fosil. Jika tidak, beban subsidi listrik bisa membengkak atau proyek macet seperti program dieselisasi.
  • Perusahaan konstruksi dan EPC (engineering, procurement, construction) yang fokus pada infrastruktur energi terbarukan akan diuntungkan pada fase pembangunan masif (tahun 3-5), asalkan fase persiapan berjalan mulus.

Yang Perlu Dipantau

  • Yang perlu dipantau: keputusan pemerintah atas lelang dieselisasi yang mandek — jika pemenang ditetapkan dalam 2 bulan ke depan, itu sinyal positif bahwa hambatan harga mulai teratasi.
  • Risiko yang perlu dicermati: ketidakpastian regulasi dan kelembagaan — jika dua tahun pertama hanya diisi rapat tanpa keluaran konkret (PP, Permen, atau skema insentif), target akan semakin sulit dicapai.
  • Sinyal penting: investasi baru di pabrik panel surya atau baterai dalam negeri yang diumumkan oleh perusahaan global (seperti dari China atau Korea) — ini menjadi indikator kepercayaan terhadap hilirisasi energi surya Indonesia.

Analisis ini dibuat oleh sistem AI Feedberry berdasarkan sumber berita publik dan tidak merupakan saran investasi atau keputusan bisnis. Selalu verifikasi dengan sumber primer.