Himbara Minta BI Sediakan 100% Likuiditas Yuan untuk Local Currency Trade

Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) secara resmi meminta dukungan likuiditas 100% dalam mata uang yuan (CNY) dari Bank Indonesia untuk dapat berpartisipasi penuh dalam skema Local Currency Trade (LCT) antara Indonesia dan China. Permohonan ini disampaikan oleh Direktur Utama BNI, Putrama Wahju Setyawan, dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi XI DPR pada Selasa (2/6/2026), saat kurs rupiah berada di level Rp17.839 per dolar AS. LCT Indonesia-China saat ini sudah mencatat volume transaksi tahunan lebih dari US$25 miliar, dengan transaksi bulanan rata-rata sekitar US$3,7 miliar. Skema ini melibatkan tiga bank sentral: Bank Indonesia, People's Bank of China, dan Hong Kong Monetary Authority.

Langkah ini menjadi sinyal bahwa perbankan nasional membutuhkan jaminan pasokan yuan yang cukup dan stabil agar dapat melayani transaksi perdagangan bilateral yang terus berkembang, sekaligus mengurangi ketergantungan pada dolar AS yang tengah tertekan akibat pelemahan rupiah. Yang tidak terlihat dari headline adalah bahwa permintaan likuiditas CNY 100% ini merupakan respons terhadap tekanan eksternal yang semakin nyata. Rupiah yang telah menyentuh level psikologis Rp17.800-an membuat BI perlu mengerahkan segala instrumen untuk menahan arus keluar modal, termasuk memperdalam kerja sama LCT. Namun, dengan meminta BI menyediakan likuiditas yuan penuh, Himbara secara tidak langsung meminta BI menanggung risiko kurs dan likuiditas valas yang selama ini dikelola bank masing-masing.

Ini menjadi beban tambahan bagi cadangan devisa BI yang juga harus menjaga stabilitas rupiah di pasar spot dan forward.

Di sisi lain, LCT sudah berjalan dan menunjukkan pertumbuhan signifikan — dari US$25 miliar setahun menjadi US$3,7 miliar per bulan — artinya permintaan riil dari eksportir dan importir Indonesia-China memang besar. BI sendiri sebelumnya sudah memfasilitasi transaksi yuan spot, swap, dan forward di dalam negeri, yang memudahkan pelaku usaha melakukan lindung nilai tanpa harus ke luar negeri. Permintaan Himbara ini bisa dilihat sebagai upaya untuk memperluas akses likuiditas yuan ke tingkat yang lebih dalam sehingga bank-bank BUMN dapat menawarkan produk trade finance yang lebih kompetitif dibandingkan bank China yang langsung beroperasi di Indonesia. Dampak terbesar dari permintaan ini akan dirasakan oleh tiga kelompok.

Pertama, Himbara sendiri akan menjadi saluran utama perdagangan bilateral dengan China, memperkuat posisi mereka sebagai bank andalan pemerintah dalam ekosistem DHE SDA yang baru. Kedua, eksportir dan importir yang bertransaksi dengan China akan menikmati biaya konversi yang lebih rendah dan kemudahan akses yuan tanpa perantara bank asing. Ketiga, bank swasta yang tidak tergabung dalam Himbara berpotensi kehilangan pangsa pasar trade finance valas, terutama jika BI memenuhi permintaan ini dengan alokasi likuiditas yuan yang eksklusif.

Dalam jangka menengah, jika LCT Indonesia-China berhasil diperdalam dengan dukungan likuiditas penuh dari BI, ketergantungan pada dolar AS dalam transaksi bilateral bisa berkurang secara struktural. Namun, ini juga berarti BI harus menyediakan pasokan yuan yang tidak terbatas, yang bisa menjadi tekanan baru jika nilai tukar CNY terhadap USD juga bergerak tidak menguntungkan. Risiko lainnya adalah potensi moral hazard: bank-bank Himbara mungkin menjadi kurang agresif dalam mencari sumber likuiditas yuan alternatif karena mengandalkan jaminan BI.