Harga Tiket Pesawat Bisa Naik 35% — Fuel Surcharge Cap Naik ke 50%

Ringkasan Eksekutif

Pengamat penerbangan Alvin Lie memperkirakan harga tiket pesawat domestik kelas ekonomi bisa naik sekitar 35% dibandingkan sebelum perang Iran. Kenaikan ini dipicu oleh Kementerian Perhubungan yang menerbitkan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 1041 Tahun 2026, yang membuka ruang kenaikan fuel surcharge hingga 50% dari tarif batas atas — naik dari level sebelumnya 38%. Kebijakan ini mulai berlaku 13 Mei 2026 dan menggantikan regulasi sebelumnya, KM 83 Tahun 2026. Tujuannya adalah mempercepat penyesuaian tarif terhadap fluktuasi harga avtur yang sangat dinamis, tanpa perlu menerbitkan keputusan menteri baru setiap kali terjadi perubahan harga. Pemerintah cukup menerbitkan surat edaran untuk menetapkan level fuel surcharge pada periode tertentu. Alvin Lie menegaskan bahwa maskapai tidak bisa sembarangan menentukan besaran fuel surcharge — Direktorat Jenderal Perhubungan Udara (DJPU) yang menetapkan level mana yang diberlakukan. Harga avtur saat ini sudah naik sekitar 100% dibandingkan sebelum perang Iran pecah, dan dalam kondisi normal biaya bahan bakar menyumbang 35-40% dari total biaya operasional pesawat. Kenaikan harga avtur tidak hanya terjadi di Indonesia, tetapi juga dialami banyak negara lain akibat lonjakan harga minyak dunia yang dipicu konflik geopolitik di Timur Tengah, khususnya ketegangan AS-Iran yang mengancam pasokan minyak melalui Selat Hormuz. Harga minyak Brent bertahan di atas USD104 per barel, mendekati level tertinggi dalam setahun. Sebagai negara pengimpor minyak netto, Indonesia sangat rentan terhadap kenaikan harga minyak mentah — avtur yang merupakan turunan minyak bumi langsung terpengaruh. Dampak kebijakan ini akan terasa di beberapa lapisan. Pertama, konsumen pengguna jasa penerbangan domestik akan menghadapi kenaikan harga tiket yang signifikan — dengan surcharge hingga 50% dari TBA pada kondisi saat ini, harga tiket bisa naik drastis, terutama untuk rute-rute padat seperti Jakarta-Surabaya, Jakarta-Medan, dan Jakarta-Bali. Kedua, maskapai penerbangan seperti Garuda Indonesia, Lion Air, Citilink, dan AirAsia Indonesia akan mendapatkan ruang napas operasional karena dapat membebankan sebagian biaya avtur ke konsumen, namun tetap menghadapi risiko penurunan permintaan jika harga tiket terlalu tinggi. Ketiga, sektor pariwisata — yang baru pulih pasca-pandemi — akan terpukul karena biaya transportasi udara yang lebih mahal dapat menekan jumlah wisatawan domestik dan mancanegara. Keempat, sektor logistik dan pengiriman barang via udara juga akan terkena dampak tidak langsung karena biaya operasional maskapai yang naik dapat diteruskan ke tarif kargo. Di sisi lain, data mobilitas dari KAI menunjukkan bahwa masyarakat masih memiliki kemauan dan kemampuan untuk bepergian, setidaknya untuk moda transportasi kereta api yang relatif lebih terjangkau dibandingkan pesawat. KAI mencatat penjualan 685.933 tiket pada awal periode long weekend, yang mengindikasikan bahwa kereta api menjadi alternatif substitusi yang semakin diminati ketika harga tiket pesawat naik. Yang perlu dipantau dalam 1-4 minggu ke depan adalah respons maskapai terhadap kebijakan ini — seberapa besar surcharge yang akan diterapkan dan apakah akan ada perang tarif atau justru kenaikan seragam. Juga, respons Kemenhub terhadap keluhan konsumen dan potensi penurunan jumlah penumpang. Sinyal penting berikutnya adalah pergerakan harga minyak Brent — jika bertahan di atas USD105 per barel, tekanan avtur akan berlanjut dan surcharge bisa naik ke batas maksimal 100%. Selain itu, keputusan pemerintah terkait harga BBM bersubsidi pada kuartal III-2026 akan menjadi indikator apakah tekanan energi sudah mencapai titik kritis yang memerlukan intervensi fiskal lebih besar.