Florida Gugat TikTok soal Keamanan Anak — Gelombang Regulasi Global Makin Ketat

Florida menjadi negara bagian terbaru yang menggugat TikTok ke pengadilan negara bagian St. Lucie County, Senin (15/6/2026), atas tuduhan melanggar undang-undang negara bagian yang melarang platform media sosial mengizinkan anak di bawah 14 tahun membuat akun. Jaksa Agung Florida, James Uthmeier, menuduh TikTok dengan sengaja menipu orang tua dan membiarkan anak-anak terpapar konten berbahaya dan tidak pantas, serta salah menyajikan jumlah konten kekerasan atau seksual yang dapat diakses pengguna muda. Gugatan ini meminta perintah pengadilan agar TikTok, yang dimiliki ByteDance, melakukan perubahan untuk mematuhi hukum, serta ganti rugi finansial. TikTok membantah tuduhan tersebut dan menyatakan telah berkomunikasi dengan kantor jaksa agung serta telah memberi tahu pengguna di bawah 14 tahun di Florida bahwa akun mereka akan ditangguhkan.

Perusahaan terus memperbarui platformnya di Florida sebagai respons terhadap undang-undang negara bagian, dan siap membela rekam jejaknya dalam keamanan anak. Gugatan Florida ini adalah bagian dari gelombang lebih besar: lebih dari 25 jaksa agung negara bagian AS menggugat TikTok dengan tuduhan bahwa platform ini dirancang untuk membuat ketagihan pengguna muda, menyebabkan krisis kesehatan mental pada anak dan remaja. Sebagian besar gugatan diajukan berdasarkan undang-undang perlindungan konsumen negara bagian. TikTok, bersama Meta (Facebook, Instagram) dan perusahaan media sosial lainnya, menghadapi ribuan gugatan dari individu dan distrik sekolah atas dampaknya terhadap pengguna muda. Perusahaan membantah tuduhan dan mengatakan telah mengambil langkah ekstensif untuk menjaga keamanan remaja dan pengguna muda.

Dalam persidangan pertama — kasus yang diajukan oleh seorang perempuan muda yang menderita depresi dan kecemasan setelah kecanduan platform sejak usia dini — juri di Los Angeles menyatakan Meta dan Google lalai. TikTok, yang juga menjadi tergugat, menyelesaikan kasus tersebut di luar persidangan. Undang-undang yang digunakan Florida, dikenal sebagai H.B.3, mulai berlaku Januari 2025. Undang-undang ini mewajibkan platform media sosial melarang pengguna di bawah 14 tahun dan memerlukan persetujuan orang tua bagi pengguna di bawah 16 tahun sebelum membuka akun. Florida sebelumnya juga menggugat Snap, pemilik Snapchat, dengan tuduhan serupa. Perkembangan ini merupakan bagian dari tekanan regulasi global yang semakin intensif terhadap platform digital, termasuk di Inggris (Ofcom), Italia, Australia, dan Uni Eropa.

Bagi Indonesia, dampaknya bersifat tidak langsung namun signifikan. TikTok memiliki basis pengguna yang sangat besar di Indonesia, termasuk banyak anak di bawah umur. Jika tekanan hukum di AS dan Eropa memaksa TikTok menerapkan verifikasi usia yang lebih ketat serta mengubah algoritma rekomendasi secara global, perubahan tersebut kemungkinan besar akan diterapkan juga di Indonesia. Hal ini dapat mempengaruhi pengalaman pengguna, strategi konten kreator lokal, dan bahkan potensi pendapatan dari iklan dan TikTok Shop. Selain itu, gelombang litigasi ini menciptakan preseden yang bisa mempengaruhi arah kebijakan dalam negeri. Pemerintah Indonesia, melalui Kementerian Komunikasi dan Digital, tengah membahas RUU Perlindungan Anak di Ranah Digital dan penerapan ketat UU Perlindungan Data Pribadi.

Keputusan pengadilan di Florida atau negara bagian lain bisa menjadi rujukan bagi regulator Indonesia jika ditemukan celah perlindungan konsumen. Risiko yang perlu dicermati: jika konten yang dihasilkan tidak autentik atau justru menonjolkan aspek negatif, bisa bumerang bagi citra industri. Selain itu, tekanan dari kebijakan lingkungan global tetap menjadi ancaman reputasi yang tidak bisa diselesaikan hanya dengan konten media sosial.