Aturan ini tidak menggerakkan pasar besok, tetapi mengubah arsitektur tata kelola seluruh lembaga keuangan syariah menjelang tenggat 1 Januari 2027 — dengan lubang tanggung gugat perdata yang belum ditutup.
Ringkasan Eksekutif
Mulai 1 Januari 2027, setiap anggota Dewan Pengawas Syariah di lembaga keuangan syariah — bank maupun nonbank — wajib memegang sertifikat kualifikasi profesi. Ketentuan itu lahir dari keputusan Dewan Syariah Nasional MUI dalam Ijtima' Sanawi DPS XXII pada Oktober lalu, dan melengkapi langkah OJK yang sejak awal 2025 menempatkan DPS bank umum syariah serta unit usaha syariah sebagai pihak utama, sehingga calon anggotanya harus lulus uji kemampuan dan kepatutan. Standar seleksi dan pembinaan pengawas syariah memang naik. Persoalannya ada di sisi lain: bila terjadi kerugian akibat pelanggaran prinsip syariah, sejauh mana DPS ikut menanggungnya? Tanggung jawab DPS sebenarnya sudah dirumuskan rapi.
Pasal 20 ayat (1) POJK Nomor 2 Tahun 2024 menugaskan DPS mengawasi kebijakan dan jalannya pengurusan oleh direksi agar sesuai prinsip syariah, sekaligus menyatakan DPS bertanggung jawab atas pengawasan tersebut. Sanksi administratif pun tersedia, hingga larangan menjabat bagi pihak utama bila ketidakpatuhan syariah tidak ditindaklanjuti, sebagaimana diatur Pasal 45 ayat (4). Yang belum ada adalah ukuran perdatanya — kewajiban mengganti kerugian, yang dalam doktrin perbuatan melawan hukum baru lahir bila terpenuhi unsur kesalahan, kerugian, dan hubungan sebab akibat, mengikuti pola Pasal 1365 KUHPerdata. Ilustrasinya konkret. Sebuah akad pembiayaan yang sudah berjalan perlu diperbaiki, lalu sebagian pendapatannya harus dialihkan menjadi dana yang tidak boleh diakui sebagai pendapatan atau TBDSP, sesuai Fatwa DSN-MUI Nomor 123/DSN-MUI/XI/2018.
Penjelasan Pasal 45 ayat (1) POJK 2/2024 menyebut pos serupa sebagai penerimaan non-halal. Bank kehilangan pendapatan. Tidak jelas siapa yang menanggung. Yang berubah secara struktural justru kedudukan DPS itu sendiri. Dalam UU Nomor 21 Tahun 2008, Pasal 1 angka 15 huruf b menempatkan DPS sebagai pihak terafiliasi yang memberikan jasa kepada bank, sederet dengan akuntan publik dan konsultan hukum. UU P2SK memindahkannya: Pasal 1 angka 25 merumuskan DPS sebagai pihak yang bertugas dan berfungsi mengawasi agar kegiatan perusahaan sesuai prinsip syariah, lalu menempatkannya sekelompok dengan komisaris dan direksi, terpisah dari penyedia jasa. Pergeseran itu bukan sekadar penomoran pasal. Begitu DPS disejajarkan dengan organ perseroan, ekspektasi atas standar kehati-hatian otomatis naik — tetapi pagar tanggung gugat yang seharusnya menyertainya belum dibangun.
Akibatnya risiko terdistribusi tidak seimbang: bank menanggung kehilangan pendapatan, DPS menanggung sanksi administratif dan reputasi, sementara nasabah tidak memiliki dasar yang jelas untuk menuntut pemulihan. Asimetri ini juga menyentuh sisi pasokan tenaga ahli. Persyaratan sertifikasi diperketat pada saat konsekuensi perdata tidak terdefinisi, sehingga profesional yang paling siap justru punya alasan paling kuat untuk berhati-hati menerima jabatan. Ujungnya bisa berupa kenaikan biaya kepatuhan dan siklus persetujuan produk yang lebih lambat, karena tanda tangan DPS menjadi pintu masuk bagi setiap akad dan setiap produk baru. Dampaknya tidak berhenti di bank umum syariah. Unit usaha syariah, BPRS, serta lembaga nonbank seperti asuransi syariah dan pembiayaan syariah menghadapi beban yang sama dengan struktur sumber daya lebih terbatas.
Mengapa Ini Penting
Reformasi ini memindahkan DPS dari sekadar penyedia jasa menjadi organ yang duduk sejajar dengan komisaris dan direksi, tetapi tanpa ukuran tanggung gugat perdata yang setara. Konsekuensinya, penegakan kepatuhan syariah bergerak lewat jalur administratif yang sifatnya menghukum, bukan restitusi — kerugian tetap mengendap di laporan laba rugi bank, sementara nasabah tidak punya jalur pemulihan yang jelas. Bagi bank syariah, mutu DPS berubah dari formalitas fatwa menjadi faktor risiko sekaligus pembeda daya saing.
Dampak ke Bisnis
- Bank umum syariah dan unit usaha syariah menanggung dua tekanan sekaligus: biaya sertifikasi serta uji kemampuan dan kepatutan bagi anggota DPS, plus risiko kehilangan pendapatan ketika akad mesti dikoreksi dan sebagian penerimaan direklasifikasi menjadi dana non-halal. Karena persetujuan DPS menjadi pintu masuk produk, penundaan di kursi pengawas syariah langsung memperlambat waktu peluncuran produk pembiayaan.
- Lembaga keuangan syariah nonbank — asuransi syariah, perusahaan pembiayaan syariah, dan BPRS — menghadapi beban relatif lebih berat karena tidak punya kedalaman neraca bank besar untuk membiayai kepatuhan. Pola yang logis muncul: berbagi DPS lintas lembaga, atau ketergantungan pada segelintir nama bersertifikat yang kemudian menjadi bottleneck kapasitas.
- Dampak yang jarang diperhatikan terletak pada perhitungan bagi hasil. Ketika sebagian pendapatan harus dialihkan ke pos yang tidak boleh diakui sebagai pendapatan, dasar penghitungan imbal hasil deposan mudharabah ikut bergeser, karena porsi mereka dihitung dari pendapatan yang dikelola bank sebagai mudharib. Dalam tiga sampai enam bulan ke depan, isu ini berpotensi muncul sebagai sengketa kecil yang menuntut kejelasan kontrak, bukan sekadar diskusi akademik.
Yang Perlu Dipantau
- Yang perlu dipantau: aturan teknis turunan dari kewajiban sertifikasi menjelang 1 Januari 2027 — apakah hanya mengatur kompetensi, atau sekaligus menetapkan ukuran tanggung gugat perdata bagi DPS.
- Risiko yang perlu dicermati: ketersediaan DPS bersertifikat — bila jumlah pemegang sertifikat tidak mengejar kebutuhan bank dan nonbank, peluncuran produk syariah berpotensi tertunda dan biaya kepatuhan naik.
- Sinyal penting: kemunculan sengketa atau gugatan nasabah terkait penerimaan non-halal dan TBDSP — preseden pertama akan menjadi acuan standar tanggung gugat berikutnya.
Analisis ini dibuat oleh sistem AI Feedberry berdasarkan sumber berita publik dan tidak merupakan saran investasi atau keputusan bisnis. Selalu verifikasi dengan sumber primer.