19 NOV 2026
← Kembali
Beranda / Kebijakan / DPD: DBH Tak Cukup Biayai Pemulihan Daerah Tambang
Kebijakan

DPD: DBH Tak Cukup Biayai Pemulihan Daerah Tambang

Tim Redaksi Feedberry ·19 November 2026 pukul 12.58 WIB · Sinyal menengah · Sumber: CNN Indonesia Ekonomi ↗
6.7 Skor

Pernyataan DPD menyoroti ketidaksesuaian DBH dengan beban pemulihan di daerah tambang; dampaknya luas secara sektoral, tetapi belum berupa keputusan kebijakan.

Urgensi
5
Luas Dampak
7
Dampak Indonesia
8
Analisis Regulasi & Kebijakan
Nama Regulasi
Dana Bagi Hasil (DBH)
Penerbit
DPD RI
Perubahan Kunci
  • ·Dorongan agar alokasi DBH mempertimbangkan beban pemulihan lingkungan, sosial, dan infrastruktur daerah penghasil tambang.
  • ·Penekanan pada pembangunan ekonomi di sekitar masyarakat dan pengembangan hilirisasi agar manfaat sumber daya alam lebih besar bagi daerah.
Pihak Terdampak
Daerah penghasil tambangPemerintah pusatMasyarakat sekitar tambangPerusahaan tambangKontraktor dan pemasok lokal

Ringkasan Eksekutif

Ketua Komite II DPD RI Badikenita BR Sitepu menilai Dana Bagi Hasil (DBH) belum sebanding dengan beban yang ditanggung daerah penghasil tambang. Dalam forum Senator Menyapa CNN Indonesia di Jakarta, Kamis (19/11), ia menyatakan DBH tidak bisa menjadi satu-satunya sumber pembiayaan untuk memulihkan kerusakan lingkungan, menangani dampak sosial, dan memperbaiki infrastruktur seperti jalan dan jembatan. Penilaian itu muncul di tengah kebijakan efisiensi anggaran, yang membuat ruang fiskal daerah makin sempit. Inti persoalannya bukan sekadar besar-kecilnya DBH, melainkan desain transfer yang berbasis penerimaan negara, bukan berbasis beban pemulihan. DBH mengikuti aliran pendapatan dari sumber daya alam, sementara biaya rehabilitasi lingkungan dan perbaikan infrastruktur bersifat jangka panjang dan sering baru muncul setelah produksi berjalan.

Ketika efisiensi anggaran memangkas belanja, daerah penghasil menghadapi dua tekanan sekaligus: penerimaan tidak cukup, belanja untuk recovery tidak bisa ditunda. Badikenita juga menyoroti DBH belum proporsional, terutama karena daerah harus membiayai pembangunan jalan, jembatan, dan penanganan lingkungan hidup. Menurutnya, pembangunan ekonomi di sekitar masyarakat perlu ditingkatkan agar daerah tidak terus bergantung pada DBH. Dampaknya meluas ke luar APBD. Jika DBH dianggap tidak memadai, daerah akan menunda atau memangkas belanja modal, sehingga kontraktor lokal, pemasok, dan penyedia jasa pemeliharaan jalan di sekitar tambang kehilangan order lebih dulu. Tekanan juga beralih ke perusahaan tambang: tuntutan agar biaya pemulihan tidak hanya dibebankan ke daerah melalui DBH, tetapi juga melalui kewajiban lingkungan dan program pemberdayaan masyarakat, akan menguat.

Bagi investor, ini menambah faktor risiko sosial dan perizinan di daerah tambang. Di pasar, IHSG berada di 5.244,77 pada 19 November 2026 dan melemah tipis 0,06%, sementara rupiah di Rp18.252 per dolar AS; konteks ini menunjukkan pasar masih mencermati tekanan fiskal dan eksternal, meski belum ada reaksi tajam terhadap isu DBH.

Mengapa Ini Penting

Kritik ini membuka celah fiskal yang lebih dalam: daerah penghasil tambang menanggung beban lingkungan dan infrastruktur yang tidak sebanding dengan DBH, sementara efisiensi anggaran mempersempit ruang belanja. Jika tidak ada koreksi formula atau dukungan pusat, biaya pemulihan akan bergeser ke APBD, perusahaan tambang, atau tertunda—dan yang paling dirugikan adalah masyarakat sekitar tambang serta kontraktor lokal yang kehilangan proyek.

Dampak ke Bisnis

  • Kontraktor lokal, pemasok material, dan penyedia jasa pemeliharaan jalan di daerah tambang akan merasakan dampak pertama: jika DBH tidak cukup dan belanja modal daerah dipangkas, proyek jalan dan jembatan tertunda, order menyusut, dan arus kas usaha kecil di sekitar tambang tertekan.
  • Emiten tambang dan smelter menghadapi tekanan non-operasional yang naik: tuntutan agar biaya pemulihan lingkungan dan dampak sosial tidak hanya dibiayai DBH dapat menjelma menjadi kewajiban program pemberdayaan, pengawasan perizinan, atau negosiasi ulang dengan pemerintah daerah—meningkatkan biaya kepatuhan dan risiko social license to operate.
  • Dalam 3–6 bulan, daerah yang terus bergantung pada DBH berpotensi mencari pembiayaan alternatif seperti obligasi daerah atau skema kreatif; ini memberi ruang proyek baru, tetapi juga mengunci belanja publik pada pembayaran kewajiban di tahun berikutnya dan menambah eksposur bank pembangunan daerah.

Yang Perlu Dipantau

  • Yang perlu dipantau: respons pemerintah pusat terhadap usulan DBH lebih proporsional — jika masuk agenda revisi transfer ke daerah, ini menjadi sinyal perubahan formula yang bisa mengubah penerimaan daerah tambang.
  • Risiko yang perlu dicermati: kebijakan efisiensi anggaran pada siklus APBD berikutnya — jika belanja modal daerah dipangkas lebih dalam, kemampuan pemulihan infrastruktur dan lingkungan di daerah tambang melemah.
  • Sinyal penting: realisasi proyek hilirisasi di daerah tambang — jika tidak menciptakan lapangan kerja dan dampak ekonomi lokal seperti yang diharapkan, tekanan politik untuk menaikkan DBH atau menambah transfer pusat akan menguat.

Analisis ini dibuat oleh sistem AI Feedberry berdasarkan sumber berita publik dan tidak merupakan saran investasi atau keputusan bisnis. Selalu verifikasi dengan sumber primer.