Temuan OCCRP menyerang fondasi legitimasi hilirisasi nikel yang menjadi tulang punggung ekspor olahan dan rantai pasok baterai EV global, dengan preseden hukum yang menunjukkan akuntabilitas korporasi berhenti di level individu.
- Jenis Aksi
- lainnya
- Timeline
- Dokumen diterbitkan 22 Oktober; dugaan pembayaran mencakup periode 2013-2023; putusan Pengadilan Ternate atas Stevi Thomas pada 2024.
- Alasan Strategis
- Dokumen OCCRP menduga pembayaran kepada pejabat desa, tokoh agama, kepala distrik, dan proyek militer dilakukan guna melancarkan perizinan serta operasi tambang dan smelter di Obi.
- Pihak Terlibat
- Harita GroupStevi Thomas (direktur Harita)Abdul Gani Kasuba (Gubernur Maluku Utara)Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP)Pengadilan TernatePemerintah desa Kawasi
Ringkasan Eksekutif
Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) pada 22 Oktober menerbitkan dokumen yang diduga bocor dan menyebut Harita Group lama membayar 'goodwill' di Obi, pulau nikel di Maluku Utara yang kini dikelilingi fasilitas pengolahan perusahaan. Berkas tersebut mencatat bahwa antara 2013 dan 2023 Harita merencanakan atau menyetujui setidaknya US$389.000 pembayaran kepada pejabat desa, imam, pendeta, seorang kepala distrik yang tanda tangannya dibutuhkan perusahaan, serta proyek militer. Pembayaran tunggal terbesar sekitar US$140.000 berasal dari dana bantuan bencana dan dipakai memperbaiki bangunan di sebuah akademi militer di Jawa. OCCRP menyatakan tidak dapat memastikan seluruh pembayaran benar-benar dilakukan. Harita Group tidak membalas permintaan komentar Asia Times. Preseden hukumnya menjelaskan mengapa temuan ini penting.
Pada 2024, Pengadilan Ternate menjatuhkan hukuman satu tahun sepuluh bulan penjara kepada Stevi Thomas, seorang direktur Harita, karena membayar Gubernur Maluku Utara Abdul Gani Kasuba US$60.000 untuk mempermudah perizinan operasi tambang. Namun Harita sebagai korporasi, sejauh catatan publik menunjukkan, tidak pernah didakwa, dan bisnisnya justru terus membesar. Lengan nikel Harita yang tercatat di bursa membukukan pendapatan Rp17,1 triliun atau sekitar US$1 miliar pada semester pertama tahun ini. Di sinilah letak persoalannya: akuntabilitas berhenti pada satu orang, sementara struktur insentif yang mendorong praktik tersebut tidak berubah. Bagi korporasi, biaya hukum individual menjadi semacam pos pengeluaran yang kecil dibandingkan skala pendapatan yang dihasilkan. Dokumen yang sama memberi gambaran bagaimana perizinan, limbah, dan tenaga kerja dikelola.
Seorang direktur senior menulis pada 2016 bahwa Harita membangun smelter pertamanya tanpa izin bangunan karena kedekatan dengan pejabat lokal. Ia juga menyusun sendiri draf keputusan pemerintah soal penyimpanan limbah berbahaya, dengan memotong klausul yang mewajibkan uji lapangan. Di Kawasi, desa yang kini dikepung pabrik, warga menyebut lowongan kerja dan kontrak pasokan dialirkan lewat kepala desa; memo keamanan perusahaan 2020 menyebut pejabat itu mengidentifikasi warga yang dicurigai memimpin protes agar mereka dan keluarganya dikeluarkan dari daftar gaji. Pejabat yang sama memperoleh sekitar US$304.000 dari penjualan tanah kepada perusahaan. Laporan OCCRP 2025 menambahkan bahwa pemantauan internal perusahaan sendiri mencatat kromium-6 di air setempat melampaui batas legal selama sekitar satu dekade. Dampaknya tidak berhenti pada satu perusahaan.
Pembeli baterai dan kendaraan listrik global kini menempatkan uji tuntas rantai pasok sebagai syarat dagang, sehingga isu perizinan dan limbah di Obi berpotensi menjadi gerbang tempat diskon diterapkan, bukan di mulut tambang. Pagi ini selera risiko terhadap komoditas masih terlihat kuat: IHSG berada di 5.439 atau naik 0,95%, rupiah di 18.050 per dolar AS, dan Brent di US$111,70 atau menguat 2,80%. Namun berita ini tidak menyerang sisi permintaan, melainkan sisi premium kepatuhan.
Mengapa Ini Penting
Narasi investasi nikel Indonesia selama ini dijual sebagai pasokan bahan baku baterai yang sah secara lingkungan dan sosial. Temuan ini memindahkan risiko dari ranah pidana individu ke ranah dagang: pembeli global yang menerapkan uji tuntas rantai pasok dapat menuntut audit, sertifikasi ulang, atau bahkan mengalihkan kontrak, dan biaya itu ditanggung seluruh industri — termasuk pemasok yang bersih. Yang menang adalah produsen nikel dari yurisdiksi lain yang bisa menjual narasi kepatuhan; yang kalah adalah eksportir domestik yang menanggung premi risiko kolektif.
Dampak ke Bisnis
- Pembeli baterai dan produsen kendaraan listrik global menghadapi kewajiban uji tuntas rantai pasok. Jika dokumen OCCRP masuk ke proses audit pembeli, pemasok nikel dari Obi berpotensi diminta bukti tambahan soal izin bangunan, pengelolaan limbah, dan hubungan dengan pejabat daerah — memperlambat siklus pengadaan dan menambah biaya kepatuhan.
- Emiten nikel lain dan kawasan industri smelter di Maluku Utara dan Sulawesi menanggung efek reputasi tanpa terlibat perkara. Pasar cenderung memberi label risiko pada satu wilayah ketimbang satu korporasi, sehingga biaya modal dan asuransi proyek di kawasan tersebut dapat terdorong naik meski fundamental produksinya tidak berubah.
- Risiko yang baru terasa dalam tiga sampai enam bulan: sengketa lahan dan sosial di Kawasi. Perpindahan warga yang disebut dalam dokumen berpotensi berkembang menjadi tuntutan ganti rugi atau protes yang mengganggu operasi, sementara temuan kromium-6 di air dapat membuka kewajiban remediasi dan pengujian lingkungan berulang yang membebani belanja modal.
Yang Perlu Dipantau
- Yang perlu dipantau: pernyataan resmi Harita Group dan lengan nikelnya yang tercatat di bursa dalam dua sampai empat minggu ke depan — jawaban atas dokumen OCCRP akan menentukan apakah isu ini mereda atau berkembang menjadi permintaan audit independen oleh pembeli.
- Risiko yang perlu dicermati: permintaan klarifikasi dari mitra pembeli baterai global — jika muncul persyaratan sertifikasi ulang atau peninjauan kontrak, aliran ekspor nikel olahan ke rantai pasok EV dapat terganggu meski volumenya tidak berubah.
- Sinyal penting: langkah penegak hukum dan regulator tambang atas temuan smelter tanpa izin bangunan serta draf keputusan limbah — indikasi pertama apakah akuntabilitas kali ini berhenti lagi pada individu atau naik ke level korporasi.
Konteks Indonesia
Nikel olahan merupakan salah satu ekspor utama Indonesia dan fondasi agenda hilirisasi yang menarik investasi smelter serta pabrik baterai. Persoalan kepatuhan di tingkat tambang dan smelter bergerak langsung ke daya saing ekspor, karena pembeli global menilai bukan hanya kadar logam tetapi juga legalitas izin dan pengelolaan limbah. Jalur yang perlu dipantau adalah persyaratan uji tuntas dari pembeli baterai dan kendaraan listrik, harga nikel acuan, serta arus investasi ke kawasan industri nikel di Maluku Utara dan Sulawesi.
Analisis ini dibuat oleh sistem AI Feedberry berdasarkan sumber berita publik dan tidak merupakan saran investasi atau keputusan bisnis. Selalu verifikasi dengan sumber primer.