Foto: Cointelegraph — Gambar diambil dari sumber artikel asli untuk menghindari kesalahan informasi visual.
Dash Incar Filipina untuk Ekspansi Pembayaran Kripto — Sinyal Regulasi bagi Indonesia?
Langkah Dash masuk Filipina menunjukkan tren adopsi kripto di Asia Tenggara yang bisa mempengaruhi peta persaingan dan dorongan regulasi di Indonesia.
Ringkasan Eksekutif
Dash, jaringan pembayaran kripto, tengah menjajaki Filipina sebagai pasar ekspansi. Regulator Filipina melalui SEC setempat mempermudah pendaftaran perusahaan asing secara daring dalam 20–30 menit, namun pelaku industri mengingatkan bahwa kepatuhan penuh bisa memakan waktu bertahun-tahun. Marie Antonette Quiogue dari BlockShoals menyebut bahwa SEC Filipina telah menciptakan kerangka kerja bagi bursa kripto asing, tetapi jalur regulasi itu memiliki kewajiban signifikan. BlockShoals sendiri membutuhkan waktu sekitar dua tahun untuk menyusun pengaturan dengan Binance. Artinya, kemudahan registrasi korporasi tidak serta-merta mempercepat izin operasional kripto.
Di sisi lain, Filipina memiliki populasi muda, tingkat penggunaan ponsel tinggi, dan penguasaan bahasa Inggris yang meluas — faktor yang menurut Quiogue dapat menarik perusahaan kripto global. Bagi Indonesia, perkembangan ini menawarkan dua sisi mata uang. Pertama, Filipina menjadi pesaing langsung Indonesia dalam menarik investasi kripto asing di Asia Tenggara. Kedua, pengalaman Filipina dalam membangun kerangka regulasi yang lebih jelas bisa menjadi referensi bagi Bappebti dan OJK jika ingin mempercepat adopsi aset digital tanpa mengorbankan kepatuhan. Namun, Indonesia saat ini masih menerapkan larangan penggunaan kripto sebagai alat pembayaran dan melarang lembaga keuangan memfasilitasi transaksi kripto.
Regulasi yang lebih longgar di Filipina berpotensi membuat Indonesia kehilangan peluang sebagai hub kripto regional, terutama jika startup dan investor mulai membandingkan iklim bisnis kedua negara.
Mengapa Ini Penting
Langkah Dash menargetkan Filipina, bukan Indonesia, menyiratkan bahwa persepsi pelaku industri terhadap iklim regulasi Indonesia masih kurang kondusif untuk pembayaran kripto. Jika Indonesia tidak segera menyesuaikan kerangka regulasi, bukan hanya investasi asing yang hilang, tetapi juga posisi sebagai pemimpin pasar kripto di ASEAN bisa tergerus. Filipina dengan pendekatan lebih terbuka berpotensi menjadi tujuan utama bagi proyek pembayaran kripto yang ingin berekspansi di Asia Tenggara.
Dampak ke Bisnis
- Ekosistem kripto Indonesia — exchange lokal seperti Tokocrypto, Reku, Pintu — berpotensi kehilangan peluang menjadi mitra bagi proyek global seperti Dash yang mencari pintu masuk ke pasar Asia Tenggara. Investor global mungkin mengalihkan fokus ke Filipina yang menawarkan jalur regulasi lebih jelas untuk pembayaran kripto.
- Startup fintech Indonesia yang berfokus pada remitansi dan pembayaran lintas batas akan menghadapi tekanan persaingan jika Filipina menjadi hub pembayaran kripto. Pengiriman uang dari pekerja migran Filipina dan Indonesia adalah pasar besar, dan kripto bisa mengubah lanskap biaya transfer.
- Bappebti dan OJK menghadapi tekanan untuk mempercepat penyusunan regulasi aset digital yang lebih komprehensif, termasuk kemungkinan pembukaan ruang bagi pembayaran kripto dalam kerangka terbatas. Jika tidak, Indonesia berisiko tertinggal dalam perlombaan adopsi blockchain regional.
Yang Perlu Dipantau
- Yang perlu dipantau: respons Bappebti terhadap ekspansi kripto di Filipina — apakah akan ada pernyataan resmi atau perubahan regulasi dalam 1–2 bulan ke depan.
- Risiko yang perlu dicermati: jika volume perdagangan kripto di Indonesia terus menurun sementara Filipina naik, investor akan membaca itu sebagai kegagalan daya saing regulasi Indonesia.
- Sinyal penting: kemitraan atau pendanaan startup kripto Indonesia yang melibatkan investor global — jika semakin jarang, itu menandakan minat bergeser ke Filipina.
Konteks Indonesia
Indonesia dan Filipina bersaing sebagai pasar kripto terbesar di ASEAN, namun pendekatan regulasi berbeda. Indonesia melarang kripto sebagai alat pembayaran (UU P2SK 2023) dan menempatkan aset digital di bawah Bappebti sebagai komoditas. Sebaliknya, Filipina melalui SEC dan BSP (bank sentral) lebih terbuka terhadap pembayaran kripto, dengan kerangka perizinan yang sudah berjalan. Langkah Dash ini menegaskan bahwa Filipina kini dipandang lebih akomodatif untuk model bisnis pembayaran kripto. Bagi Indonesia, ini menjadi peringatan bahwa regulasi yang terlalu restriktif dapat membuat peluang ekonomi digital menguap ke negara tetangga. Namun, Indonesia masih memiliki keunggulan: ukuran pasar domestik yang besar, populasi muda, dan penetrasi smartphone yang tinggi. Jika regulator dapat menyusun aturan yang menyeimbangkan kepatuhan dengan inovasi, bukan tidak mungkin Indonesia mengejar ketertinggalan.
Analisis ini dibuat oleh sistem AI Feedberry berdasarkan sumber berita publik dan tidak merupakan saran investasi atau keputusan bisnis. Selalu verifikasi dengan sumber primer.