Dana Norwegia €2 Triliun Buka Opsi Investasi Senjata Nuklir

Komisi yang dibentuk pemerintah Norwegia mengusulkan pembukaan kembali pintu investasi dana kekayaan negara terbesar dunia, dengan aset lebih dari €2 triliun, ke perusahaan produsen senjata nuklir. Usulan itu diterbitkan Kamis sebagai bagian dari tinjauan pedoman etika dana. Saat ini, pedoman etika melarang investasi pada 14 perusahaan yang mengembangkan atau memproduksi senjata nuklir atau komponennya, termasuk Airbus, BAE Systems, Boeing, Lockheed Martin, dan Safran. Pemerintah Norwegia memerintahkan tinjauan pada November tahun lalu, dan komisi yang diketuai mantan gubernur bank sentral Svein Gjedrem menyerahkan dokumen 434 halaman kepada Menteri Keuangan Jens Stoltenberg.

Pengecualian yang diusulkan bersifat terbatas: dana dapat menanam modal pada produsen senjata nuklir yang berbasis di negara pemilik senjata nuklir yang diakui dalam Traktat Non-Proliferasi Senjata Nuklir (NPT) dan juga sekutu NATO Norwegia. Gjedrem menyatakan langkah ini akan mengembalikan sejumlah produsen senjata Inggris, Prancis, dan Amerika Serikat ke dalam portofolio. Kriteria eksklusi lain dipertahankan, termasuk senjata biologis dan kimia, ranjau darat, bom klaster, batu bara, tembakau, dan kanabis. Komisi juga merekomendasikan perubahan pada Dewan Etika: dewan tetap menilai risiko pelanggaran serius, tetapi tidak lagi dapat langsung merekomendasikan eksklusi perusahaan — kewenangan yang sudah ditangguhkan selama tinjauan.

Stoltenberg menyoroti paradoks bahwa dana Norwegia tidak dapat berinvestasi pada perusahaan yang bisa menjadi krusial bagi keamanan negara, pada saat Rusia makin mengancam menggunakan senjata nuklir dan China memperkuat arsenalnya. Perdebatan ini bukan sekadar soal etika senjata. Dana dengan kepemilikan sekitar 1,5% saham tercatat dunia dan investasi di lebih dari 7.000 perusahaan itu adalah referensi bagi investor institusi global. Jika larangan dilonggarkan, perusahaan pertahanan Eropa dan AS memperoleh akses ke sumber modal besar; sebaliknya, sekat etika yang membatasi sektor senjata nuklir menjadi lebih tipis. Beberapa partai politik, terutama dari kiri, sudah mengkritik laporan itu, dengan seorang pejabat Partai Hijau menyebutnya sama sekali tidak masuk akal — sinyal bahwa proposal masih akan melewati uji politik.

Rekomendasi itu akan menjalani konsultasi publik hingga 15 Januari sebelum pemerintah menyampaikan penilaian ke parlemen pada musim semi. Bagi Indonesia, dampak langsungnya terbatas, tetapi jalur transmisinya lewat arus modal dan sentimen risiko global. Di pasar, IHSG berada di 5.185 dan USD/IDR 18.000, sementara Brent di $109,86; latar ini membuat perubahan alokasi dana besar di sektor pertahanan dan energi nuklir dapat menggeser selera investor terhadap aset emerging.