Dua program prioritas dengan anggaran ratusan triliun dievaluasi publik tanpa studi dampak yang memadai, sementara alokasi MBG sudah dipangkas berlapis dan skema pembiayaan KDMP bergeser ke Agrinas — persoalan desain fiskal dan tata kelola yang berdampak lintas sektor.
- Nama Regulasi
- Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP)
- Penerbit
- Pemerintah; Badan Gizi Nasional (BGN) untuk MBG
- Perubahan Kunci
-
- ·Desain MBG dinilai perlu ditinjau ulang karena sasaran anak usia sekolah tidak sejalan dengan prioritas pencegahan stunting pada 1.000 hari pertama kehidupan
- ·Alokasi anggaran MBG 2026 direvisi turun dari Rp335 triliun menjadi Rp217 triliun
- ·Mekanisme pembiayaan KDMP beralih dari pinjaman koperasi ke bank Himbara menjadi Agrinas sebagai pihak peminjam
- Pihak Terdampak
- Penerima manfaat MBG (anak usia sekolah)Masyarakat dan koperasi desa (KDMP)Badan Gizi Nasional (BGN)Bank-bank HimbaraAgrinasAPBN
Ringkasan Eksekutif
CORE Indonesia menilai dua program prioritas pemerintahan Prabowo-Gibran — Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) — belum menunjukkan manfaat signifikan bagi masyarakat, padahal keduanya menyerap anggaran hingga ratusan triliun rupiah. Penilaian ini disampaikan Direktur Riset Makroekonomi, Kebijakan Fiskal, dan Moneter CORE Indonesia, Akhmad Akbar Susamto, dalam diskusi evaluasi ekonomi dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran, Rabu (14/10). Ia menyatakan manfaat program belum nyata sementara biaya dan risikonya sudah tampak. Inti kritiknya bukan soal program ada atau tidak, melainkan absennya evaluasi dampak yang memadai untuk membuktikan efektivitasnya. Pada MBG, CORE menyoroti tiga persoalan.
Pertama, desain program berpotensi keliru sasaran jika tujuan utamanya menekan stunting, karena pencegahan stunting semestinya diprioritaskan pada periode 1.000 hari pertama kehidupan, sedangkan MBG menyasar anak usia sekolah. Kedua, Badan Gizi Nasional (BGN) belum menyediakan studi dampak yang mengukur pengaruh MBG terhadap kesehatan, pemenuhan gizi, maupun capaian pendidikan penerima. Ketiga, alokasi anggaran MBG 2026 berubah berlapis: semula Rp335 triliun — termasuk Rp67 triliun dari dana cadangan — lalu dipangkas menjadi Rp248 triliun, dan kembali turun menjadi Rp217 triliun. Risiko keracunan juga disorot, dengan data kasus yang belum konsisten menandakan masih ada persoalan dalam persiapan dan pelaksanaan program. Untuk KDMP, CORE mempertanyakan kejelasan tujuan dan model bisnis: apakah koperasi berfungsi sebagai pusat kegiatan ekonomi, pusat distribusi barang, atau toko ritel.
Pendekatan pembangunannya dinilai lebih digerakkan pemerintah pusat ketimbang tumbuh dari kebutuhan dan inisiatif warga desa. Dari sisi pembiayaan, mekanismenya berubah — semula melalui pinjaman koperasi kepada bank-bank Himbara, lalu melibatkan Agrinas sebagai pihak yang meminjam dana untuk membangun fasilitas koperasi, dengan kewajiban pembayaran yang berpotensi membebani anggaran. Kritik ini menyentuh persoalan fiskal yang lebih luas. Belanja negara yang besar bertemu dengan lingkungan makro yang tidak ramah: rupiah berada di level Rp17.893 per dolar AS, Brent bertahan di $105,90, sementara IHSG di 5.943 — kombinasi yang mempersempit ruang fiskal maupun moneter. Ketika manfaat program belum terbukti sementara alokasinya sudah dipangkas dua kali, belanja ini rentan dikoreksi lebih lanjut.
Mengapa Ini Penting
Kritik CORE menggeser fokus perdebatan dari sekadar 'apakah program berjalan' menjadi 'apakah program ini layak dibiayai dengan skala anggaran sebesar itu'. Ketika manfaat belum terbukti sementara alokasi sudah dipangkas berlapis dan skema pembiayaan bergeser, program berisiko menjadi belanja rutin tanpa dasar evaluasi — jenis pengeluaran paling rentan dipangkas saat tekanan fiskal menguat. Yang paling terpapar bukan hanya penerima manfaat, tetapi juga bank Himbara dan Agrinas yang menanggung risiko pembiayaan KDMP.
Dampak ke Bisnis
- Sektor pangan dan katering: MBG menyerap anggaran hingga ratusan triliun yang mengalir ke penyedia makan, jasa katering, dan rantai pasok bahan pangan. Pemangkasan alokasi dari Rp335 triliun menjadi Rp217 triliun berpotensi mengurangi volume pesanan dan margin mitra penyedia, dengan efek berantai ke petani, distributor, dan UMKM pangan lokal yang mengandalkan pesanan program.
- Perbankan Himbara dan Agrinas: pergeseran skema pembiayaan KDMP — dari pinjaman koperasi ke bank Himbara menjadi Agrinas sebagai peminjam — memindahkan risiko kredit ke pihak dengan kapasitas neraca yang lebih sempit. Bank Himbara terpapar pada kualitas aset, sementara Agrinas menanggung kewajiban yang pembayarannya berpotensi membebani anggaran negara.
- Sektor koperasi dan ekonomi desa: model bisnis KDMP yang belum jelas menimbulkan ketidakpastian bagi pengurus koperasi, pelaku usaha desa, dan penyedia barang. Jika koperasi berfungsi ganda sebagai distributor sekaligus ritel, ia berpotensi berhadapan langsung dengan pedagang dan toko ritel desa yang sudah ada — persaingan yang bisa menekan usaha lama alih-alih menumbuhkan yang baru.
Yang Perlu Dipantau
- Yang perlu dipantau: publikasi studi dampak MBG oleh Badan Gizi Nasional (BGN) — jika tak kunjung terbit, dasar evaluasi program kian lemah dan tekanan politik untuk meninjau ulang desain meningkat.
- Risiko yang perlu dicermati: keberlanjutan alokasi anggaran MBG di level Rp217 triliun — pemangkasan lebih lanjut akan langsung mengurangi belanja mitra penyedia dan rantai pasok pangan yang menggantungkan pesanan pada program ini.
- Sinyal penting: kejelasan mekanisme pembiayaan KDMP melalui Agrinas dan respons bank Himbara — perubahan ini memindahkan risiko kredit dan dapat memengaruhi kualitas aset perbankan negara.
Analisis ini dibuat oleh sistem AI Feedberry berdasarkan sumber berita publik dan tidak merupakan saran investasi atau keputusan bisnis. Selalu verifikasi dengan sumber primer.