CLARITY Act Larang Pejabat AS Terbitkan Token – Dampak ke Kripto Global & Indonesia

Senat AS bersiap memvoting CLARITY Act, rancangan undang-undang komprehensif pertama untuk aset digital yang mencakup etika bagi pejabat publik. Usulan ini melarang presiden dan pejabat AS menerbitkan atau mensponsori token hingga 20 Januari 2029 — bertepatan dengan akhir masa jabatan kedua Presiden Donald Trump.

Langkah ini muncul setelah terungkap bahwa Trump meraup lebih dari USD 1,4 miliar dari ventura kriptonya pada 2025. Senator Cynthia Lummis, pendukung utama RUU, menegaskan bahwa ketentuan etika akan ditegakkan oleh Departemen Kehakiman (DoJ) di bawah pimpinan Jaksa Agung yang baru, Todd Blanche — mantan pengacara pribadi Trump. Namun, tiga senator Demokrat — Chris Van Hollen, Chris Murphy, dan Jeff Merkley — secara terbuka menolak RUU dengan alasan etika, sementara Senator Elizabeth Warren menyebutnya membuka celah korupsi finansial. Dengan komposisi Senat 52-48 untuk Republik, RUU membutuhkan 60 suara untuk lolos dari filibuster, sehingga dukungan lintas partai mutlak diperlukan. Dinamika politik memanas saat ketentuan etika akhirnya dimasukkan ke dalam teks RUU yang dirilis pada Rabu.

Meskipun demikian, anak pejabat publik — termasuk tiga putra Trump yang ikut mendirikan World Liberty Financial dan American Bitcoin — tidak termasuk dalam larangan sementara. Hal ini memicu kritik lebih lanjut dari Demokrat yang menuntut transparansi penuh. Ketua Subkomite Aset Digital Senat, Cynthia Lummis, menyatakan bahwa RUU ini 'memberlakukan standar etika yang sama bagi semua orang, termasuk Presiden AS, dan didukung oleh penegakan nyata, hukuman nyata, dan mandat DoJ untuk bertindak.' Sementara itu, Pemimpin Mayoritas Senat John Thune berencana membawa CLARITY ke voting lantai Senat pekan depan, terlepas dari apakah cukup dukungan Demokrat atau tidak, karena hanya tersisa beberapa minggu sebelum reses. Yang sering luput dari perhatian: ketentuan etika hanyalah satu bagian dari RUU yang lebih besar.

Kristin Smith dari Solana Policy Institute mencatat bahwa Senat juga menambahkan rezim pengungkapan penuh, bagian pembiayaan ilegal, dan perbaikan regulasi pasar spot. Jika disahkan, CLARITY Act akan menjadi kerangka regulasi paling komprehensif di AS, memberikan kepastian hukum bagi industri kripto yang selama ini beroperasi di zona abu-abu. Namun, jika gagal — karena kurangnya dukungan bipartisan — ketidakpastian akan berlanjut, dan risiko regulasi tetap tinggi. Pasar sudah bereaksi: produk ETP kripto global mencatat outflow dalam sepekan terakhir, dan probabilitas pengesahan di Polymarket diperkirakan sekitar 48% sebelum akhir tahun. Bagi Indonesia, transmisi dampak terjadi melalui dua jalur utama. Pertama, sentimen risk-off global dari ketidakpastian regulasi AS dapat memperkuat tekanan terhadap rupiah dan memicu arus keluar dari obligasi serta saham domestik.

Kedua, pasar kripto Indonesia — dengan basis investor ritel aktif di bursa seperti Indodax, Tokocrypto, dan Pintu — sangat sensitif terhadap pergerakan harga Bitcoin dan Ether. Lebih dari itu, perkembangan regulasi AS sering menjadi preseden bagi Bappebti dan OJK dalam merumuskan aturan aset digital nasional. Pemerintah Indonesia telah memblokir akses ke Polymarket pada akhir Mei 2026 dengan alasan judi online ilegal — langkah yang menunjukkan keseriusan dalam mengawasi platform prediksi. Jika CLARITY Act disahkan dengan kewenangan CFTC yang jelas, hal ini dapat memperkuat legitimasi penutupan lintas batas. Sebaliknya, jika RUU gagal, ketidakpastian berkepanjangan dapat memicu risk-off global yang lebih dalam.