Kasusnya tunggal dan berskala kecil, tetapi pola penyimpangannya menyentuh tiga sisi neraca sekaligus — kredit, agunan, dan simpanan — sehingga menjadi ujian kredibilitas pengawasan di lapisan bank paling bawah.
Ringkasan Eksekutif
OJK menyerahkan Direktur Utama PT BPR DCN (ZNA) dan Direktur (APW) kepada Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Batu pada 30 Oktober 2026, setelah berkas perkara dinyatakan lengkap pada 14 Oktober 2026. Keduanya diduga menjalankan penyimpangan di tiga sisi buku bank secara bersamaan. Di sisi kredit: 71 fasilitas pembiayaan atas nama 31 debitur senilai Rp15,6 miliar sepanjang Juli 2020 hingga Juni 2024, yang menurut OJK diberikan tanpa sepengetahuan debitur dan/atau dananya tidak dipakai debitur bersangkutan. Di sisi agunan: pengambilan persediaan logam mulia dan perhiasan emas milik bank senilai sekitar Rp600 juta pada Februari 2024 yang tidak dicatat.
Di sisi kewajiban: penarikan kas bon tanpa pembukuan dengan sisa dana sekitar Rp5,8 miliar, serta penghimpunan dana dari 37 deposan melalui 78 bilyet deposito senilai sekitar Rp32,9 miliar yang tidak dibukukan. Total transaksi terkait perkara mencapai sekitar Rp54,9 miliar, dan OJK menegaskan angka itu bukan nilai kerugian yang telah ditetapkan. Keduanya dijerat Pasal 49 Undang-Undang Perbankan sebagaimana diubah UU Nomor 4 Tahun 2023, dengan ancaman penjara paling lama 15 tahun dan denda maksimal Rp200 miliar. Yang paling menonjol dari perkara ini bukan besarannya, melainkan rentang waktunya. Perilaku yang diduga dilakukan berlangsung sejak awal 2020 hingga pertengahan 2024 — lebih dari empat tahun — dan baru terurai lewat rangkaian pemeriksaan rutin, pemeriksaan khusus, penyelidikan, hingga penyidikan.
Artinya, mekanisme deteksi yang seharusnya bekerja di lapisan paling awal justru baru efektif setelah akumulasi penyimpangan mencapai puluhan miliar rupiah. Ada pola yang lebih penting lagi: ketiga skema itu menyerang tiga sisi neraca yang berbeda sekaligus. Kredit fiktif menggelembungkan aset produktif. Pengambilan agunan emas menggerus nilai jaminan yang menopang kualitas aset tersebut. Bilyet deposito yang tidak dibukukan menghapus kewajiban dari sisi pasiva. Dalam bank kecil, ketiga hal ini biasanya hanya bisa lolos bila tidak ada pencocokan fisik dan rekonsiliasi pembukuan yang dijalankan pihak berbeda dari yang membukukan transaksi. Persoalannya bukan sekadar moral hazard seorang direktur, melainkan absennya pemisahan fungsi pada bank dengan struktur pengurus yang sangat ringkas. Dampaknya menjalar ke pihak yang tidak disebut dalam dakwaan.
Tiga puluh satu nama yang tercatat sebagai debitur berpotensi menanggung riwayat kredit buruk pada sistem informasi perbankan meski tidak pernah menerima dana — pintu mereka ke pembiayaan formal bisa tertutup tanpa proses yang jelas. Bagi 37 deposan, posisinya lebih rumit karena simpanan yang tidak pernah masuk pembukuan harus dibuktikan secara faktual, bukan sekadar ditagih berdasarkan bilyet. Di industri, kasus ini muncul saat persaingan dana murah dan penurunan imbal hasil kredit menekan margin bank, sehingga dorongan mengejar pertumbuhan di segmen kecil meningkat. IHSG berada di 5.050 dan rupiah di 18.103 per dolar AS — lingkungan biaya dana yang mahal tidak memberi kelonggaran bagi bank yang lemah kontrol internalnya.
Mengapa Ini Penting
Nilai perkara ini kecil bila diukur dari neraca industri, tetapi ia memperlihatkan bahwa tiga jenis rekayasa pembukuan bisa hidup berdampingan selama bertahun-tahun di bank yang diawasi. Yang dipertaruhkan bukan Rp54,9 miliar, melainkan asumsi bahwa laporan bank kecil dapat dipercaya sebagai dasar klaim simpanan dan penilaian kredit. Bagi deposan di bank-bank sekelas BPR, kejadian ini menggeser pertanyaan dari 'berapa bunganya' menjadi 'seberapa kuat pembukuan yang mencatat uang saya'.
Dampak ke Bisnis
- Tiga puluh satu debitur yang namanya dipakai berpotensi menanggung catatan kredit buruk pada sistem informasi perbankan nasional tanpa pernah menerima dana — akses mereka ke KPR, kredit modal kerja, atau pembiayaan berikutnya bisa terhambat sampai koreksi data dilakukan.
- Tiga puluh tujuh deposan menghadapi persoalan pembuktian karena simpanan yang tidak masuk pembukuan tidak otomatis terbaca sebagai kewajiban bank; penyelesaiannya bergantung pada hasil penyidikan dan mekanisme penjaminan simpanan, bukan pada bilyet yang mereka pegang.
- Dalam 3–6 bulan ke depan, tekanan paling terasa di segmen BPR: pengawasan OJK cenderung mengeras setelah perkara pidana mencuat, dan bank kecil dengan pengurus rangkap jabatan akan menghadapi tuntutan pemisahan fungsi yang menaikkan biaya kepatuhan sekaligus memperlambat penyaluran kredit.
Yang Perlu Dipantau
- Yang perlu dipantau: keputusan OJK mengenai status catatan kredit 31 debitur yang namanya dipakai — jika dibiarkan, beban reputasi berpindah ke pihak yang justru korban.
- Risiko yang perlu dicermati: perluasan pemeriksaan terhadap BPR lain dengan pola pengurus serupa — bank kecil tanpa pemisahan fungsi pembukuan dan persetujuan kredit adalah titik lemah berikutnya, dan efeknya bisa mengetatkan likuiditas segmen mikro.
- Sinyal penting: jalannya persidangan di Kejaksaan Negeri Batu dan penerapan Pasal 49 UU Perbankan — seberapa jauh pertanggungjawaban pidana menyentuh level direksi akan menentukan efek jera di industri perbankan kecil.
Analisis ini dibuat oleh sistem AI Feedberry berdasarkan sumber berita publik dan tidak merupakan saran investasi atau keputusan bisnis. Selalu verifikasi dengan sumber primer.